DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD BAB V PENETAPAN APBD BAB VI PELAKSANAAN APBD BAB VII PERUBAHAN APBD BAB VIII PENGELOLAAN BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian T\rgas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;

1.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2OO9 tentang KesejahteraarL Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 12,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); Mengingat 4. Republik Indonesia Nomor 5326); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tah:un 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a74\; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a1; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 5. 6. 7. 8. 9. 10. Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol4 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 46);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2074 Nomor 44); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KTTEIIITUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. 3. /.l..L^--.... ^.J^1^L fl..L^-.^, -- rr^1:^^*+^.^ r I+^-^1 rrttlrt ttllt 4l14tAtt rT!ttlrt rtrtt n4tttllatlt4tt I tr4l4 n^-,,^^ D^^.,^l-;l^- D^I^,^+ n^6r^L "^-^ -^'l ^-;,ar6!,^ ,-1;-^r-,,+ nDE)l\ uL\\d-Il r ul v!ctnrlc{rl r\aAJaL uawl all Jalr6 JLrarlJuLlr-la ulJUUuL ut t\u ar-lalah T,emhacra Per-rr-akilen Falzrrat I.)aerah qehacrei r'!n<,rrra! uuou4 ^^-"^r^- Demerintahan Daerah.PUrIJ ulurliii;a.I o. r Per2nofr2t f)ae'ah Provin-*i ada-].ah L1nSLlr oembantrt Kenala I)aera-li dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Cr^l--^+^-i^+ T\^^-^L Cr^l--^+^-:^+ nDDn T\:-^^ I\^^-^L l^- T ^^1^^-^1-4!-!?ttAt lrArtArr .1-Kt-tattat rr-r\t, trrrrr\ tra-lArr ttatr t,r,ttttAvA -'^^- --o- 'I1^1.-;.- T1^^-^L D-^,,;^-" 11 ^1i*aarar T T+^-- i LAllIJ UaVL a1I I I U V ltaJa l\arltltairLALl V LAt A. Sekretaris Daerah adalah Sekreta-ris Daerah Prorzinsi l{alii'nantan T T+^ -^U LAI A. ,Iabatan Strukti;ral adalah sr-latr-l kedr-rdr-rkan J;ang n:]rnl,.njukkan tugas, tanggung jarn'ab, \,vc'vlienang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sinil dalam ransl.:a memii-nnin s,uatu satuan keria ai-sanisasi rruSar c.. ,Iahatan E'rine'siona] .adalah iahatan \,'Ans seca!a nr.'ata tercantu-inJ*.-D*^^J*"* dalam susiinan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung iau,ah. \.r:er.rrenanq- ,4an hak ses,eo, ang' rlalarn Saluan Or sanisasi. "-.*--a), -.o*..." yang dalam pcl.aksanaan fungsinya didasarkan pada kcahlian d an l etatt Veir.ranr ni lan Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. ITr^aian Tlicras a.lalah srtatu naDafan atau bentariran afa< <eiii',:a " ^ -'D*" tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh ncirrce2ili, iahatan dalarn mernlirose-s hahan keria meniadi hasilr"--'*D--- - r '--"-J* ------J* 1-^-i ^AU1Ja..

BAB II

JEIIIIS LAIVIBANG DATRAH Pasal 2 Lambang Daerah meliputi :

Pasal 2

Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor memplrnyai Uraian T\,rgas sebagai berikut : a-. Mengarahkan pen\rusunan rencana program UPTD Panti Sosial Tr"esna- Werdha Marga Rahays Tanjung Selor clengan mengarahkan dan memberi nctr:nirrk rrntrrk menrnrsrrn ?'cnaana keria' A..'!-. 6. ra ,*q. .r 1n 11

b.Men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakandengan efektif;
c.Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bagian atau Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya untuksinkronisasi tugas;
e.Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
f.Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
g.Melakukan kunjungan ke rumah (home uisft) keluarga calon klien lanjut usia sebelum masuk ke asrama untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan pelayanan;
h.Memberi pelayanan pembinaan mental, sosial, sanitasi dan keterampilan bagi lanjut usia terlantar berdasarkan peraturan yang berlaku;
i.Melakukan koordinasi dengan pihak terkait berdasarkan program kerja dalam rangka pelayanan lanjut usia terlantar;
j.Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; dan
k.Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan.

Pasal 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Ttrgas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penJrusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan pen5rusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan dan kehumasan sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
d.Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
e.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan agar semua pekerjaan dapat diselesikan dengan baik;
f.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan untuk optimalilasi tugas;
g.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
h.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 4

Kepala Seksi Penyantun dan Pelayanan mempunyai Uraian T\-rgas sebagai berikut:

a.Menyiapkan bahan penJrusunan rencana program Seksi Penyantun dan Pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyantun dan Pelayanan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar yang meliputi sandang, pangan dan papan serta sanitasi berdasarkan petunjuk teknis untuk kelancaran kegiatan;
f.Memberikan pendapatf saran dalam rangka pemecahan masalah kepada lanjut usia terlantar;
g.Melakukan pengawasan lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan petunjuk teknis;
h.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan; dan
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 5

Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai Uraian Tlrgas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan pen1rusunan rencana program Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Menyiapkan bahan pen5rusunan jadwal kegiatan pelayanan pada lanjut usia terlantar berdasarkan petunjuk teknis agar bisa mandiri;
f.Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka kegiatan pelayanan kepada lanjut usia terlantar;
g.Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dalam ha1 penanganan lanjut usia bersama instansi terkait dan pihak ketiga;
h.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan dan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan; dan
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

BAB III

PTIT(X}UIIAAIT DAIV PEIITMPATAIT I,OGO DAERAII

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan
(2)Uraian T\rgas Jabatan Fungsional berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

ARTI, BElttTUK, WARIIIA, MArIrtA DAil UI(URATiI LOGO DAERAET

Pasal 7

Segala biaya yar:g diperlukan berkenaan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V

KSTENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1). Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Uraian T\rgas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. (21. Hal-hal yarrg belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor Padatanggal 13 januari 2ol5 PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal 13 januari 2015 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMORT .o Dr. H. IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DA PROVINSI y11y17aeffi AN UTARA, Drs. H. BADRUN, M.Si GUBERNUR I(ALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBIRNUR KALIMAITTAIiT U?ARA NOMOR 4 TATIUil 2OL4 TEIITTAITG LI\MBANG DATRAII PIMERIITTATI DATRATI PROVIIISI KALIMANTAIIT UTARA Menimbang a. DEITGAII RATIMAT TUHAIT YAITG MAHA TSA GUBTNfi UR T(ALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara membentuk lambang daerah yang menggambarkan karakteristik, ciri khas daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sementara menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menetapkan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Lambang Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443V) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamtlahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2AL2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362|; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Katrupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSe3); Mengingat 1. b. 2. n .). 4. 5. 6. 7. t,.

8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Takrvn 2OAT tentang Lambang Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 161, Tamtrahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790). MTMUTUSKAfl : MenetapKan : PERTURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TBNTANG LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.