DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengertian Tugas Belajar dan Izin Belajar, Persyaratan Tugas Belajar, Persyaratan Izin Belajar, Hak dan Kewajiban PNS dalam Tugas Belajar dan Izin Belajar, Prosedur Pengajuan dan Persetujuan, Kewajiban Pasca Pendidikan, Pengaturan Anggaran untuk Tugas Belajar, Sanksi dan Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi pada Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sebe1:umnya telah diatur dengan Peraturan Gubemur Nomor 12 Tahun 2014 tentang. Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang belum mengatur secara jelas tentang Tugas belajar sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
h.bahwa untuk mengikati pendidikan formal setingkat lebih tinggi setiap Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan tugas belajar dan izin belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penetapan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2frl1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANGUBERNURKALI'MANTANUTARA NOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG PENElAPAN TUGAS BE"LAJAR DAN IZIN BELAJ"AR BAGIPEGAWAINEGERISIPIL Mengingat Menimbang 2
3.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 229, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5410);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Persiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22,34);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian lzin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447); 3
7.Izin Belajar adalah Pemberian Izin oleh Gubemur Kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
6.Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi di dalam wilayah kerja;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S~PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagi unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara; Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara; Pasall KETENTUANUMUM BABI Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG PENETAPAN TUGAS BELAJARDANIZINBELAJARBAGI PEGAWAINEGERISIPIL. MEMUTUSKAN :
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580).;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 0036~. 4 (S} Penetapan Tugas Belajar dan izin belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat ditunjuk.

(4)Izin belajar bertujuan untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk meningkatkan serta memberikan kesempatan dalam menganyam pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikannya sebelumnya.
(3)Tujuan Tugas Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampil, berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengembangan karier daerah.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar dan izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang terakreditasi.
(1)Tugas Belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNSagar lebih Profesionaldalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

TUJUANDANSASARANTUGASBELAJARDANIZINBELAJAR BABII

12.Tim Seleksi Penetapan adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan pesyaratan khusus kepada PNSyang mengajukan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
11.Persyaratan Akademis adalah kemampuan memenuhi persyaratan ditetapkan oleh penyelenggaraPendidikan;
10.Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Gubemur;
8.Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeritermasuk Perguruan TinggiKedinasan dan perguruan TinggiNegeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi(BAN-PT).
9.Program Studi adalah Satuan Pendidikan pada Fakultas atau Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Program Studi dari Direktorat .Jenderal Pendidikan Tinggi atau koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT). 5
2.Untuk Program Diploma IV / SI dengan syarat :

a.Pendidikan minimal SLTA/sederajat;
b.Pemilik ljazah Ujian Persamaan ZKejar paket C Bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer;
c.Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur (II/c)
d.Usia paling tinggi 38 tahun sedangkan bagi PNS yang diangkat dari honorer Usia Paling tinggi 45 tahun; dan
b.Ketentuan KHUSUS diatur sebagai berikut :
1. 1.Untuk Program Diploma III/ sederajat dengan syarat :
a.Pendidikan minimal SLTA/sederajat;
b.Pemilik Ijazah Ujian Persamaarr/Kejar paket C Bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer:
c.Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);
d.Usia paling tinggi 35 tahun bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer Usia Paling tinggi 45 tahun; dan
e.Batas Waktu Penyelesaian pendidikan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (I) PNS Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
a.Ketentuan UMUM dengan syarat sebagai berikut :
1. 1.Berstatus sebagai PNS;
2. 2.Tidak berstatus sebagai mahasiswa;
3. 3.Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan SKPD;
4. 4.Masa kerja minimal satu tahun dalam pangkat terakhir;
5. 5.Setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai harus bernilai minimal baik dalam dua tahun terakhir;
6. 6.Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tes kesehatan Rumah Sakit Pemerintah;
7. 7.Tidak sedang dalam prosea/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya;
8. 8.Direkomendasikan oleh Tim Seleksi Penetapan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
9. 9.Telah melaksanakan tugas minimal 2 tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya kecuali diatur dengan ketentuan lain;
10. 10.Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negen maupun swasta yang telah terakreditasi; darr/atau
11. 11.Tidak sedang dalam proses peradilan pidana Pasal 3 PERSYARATANADMINISTRASITUGAS BELAJAR BABIII 6

(3)PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi selanjutnya mendaftarkan diri kepada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
(2)Setiap Permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar dan hasilnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
(1)PNSyang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Utara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi, Pasal 4 PROSEDURDANPROSESPENGAJUANTUGASBELAJAR BABIV
(2)Rencana Program Tugas Belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
1. a.Kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan bidang pendidikan; dan
2. b.Kebutuharr/kecukupan Anggaran.
  1. 4.Untuk Program S3 / doktor dengan syarat:
3. a.Pendidikanminimal 82;
4. b.Pangkat Golongan Ruang minimal Penata (III/c);
5. c.Usia paling tinggi 47 tahun ; dan
6. d.Batas Waktu Penyelesaian Pendidikan dengan ketentuan: 1) Ilmu Sosial paling lama 3 tahun 6 bulan. 2) llmu Eksakta paling lama 4 tahun. 3) Ilmu Kedokterarr/ Spesialis I paling lama 6 tahun.
  1. 3.Untuk Program S2 / pasca sarjana dengan syarat:
7. a.Pendidikan minimal D IV/ S1;
8. b.Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
9. c.Usia paling tinggi 45 tahun; dan
10. d.Batas Waktu Penyelesaian Pendidikan dengan ketentuan : 1) Ilmu Sosial paling lama 2 tahun 6 bulan. 2) Ilmu Eksakta paling lama 3 tahun. 3) Ilmu Kedokteran / Spesialis I paling lama 6 tahun.
11. e.Batas Waktu Penyelesaian pendidikan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 7 Pasa16
(1)PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk
1. a.Melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
2. b.Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya; KEWAJIBANDANHAKTUGASBELAJAR BABVI
(2)Tata Cara Pembayaran Biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
(1)Biaya Seleksi MasukjUjian Penyaringan termasuk biaya Pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. c.Bantuan Pemerintah Negara Asing yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementeriarr/ Lembaga Non Kementerian;
4. d.Bantuan Badan atau Organisasi Swasta dalam Negeri;
5. e.Bantuan Badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian atau Lembaga Non Kementerian; atau
6. f.Bia:yabersama (cost sharing) APBDdan APBNatau bantuan pemerintah Negara asing atau badan usahajorganisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN BABV

(5)Berdasarkan hasil seleksi masukjujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
(4)Hasil Seleksi Masuk jUjian Penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS yang bersangkutan kepada Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar Melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti lulus. 8

8.Direkomendasi oleh Tim Seleksi Penetapan PNS Izin Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7.Tidak sedang dalam proses /menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administrastif lainnya atau prosses peradilan pidana;
6.Setiap un sur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai harus bernilai baik dalam dua tah un terakhir;
5.Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun dalarn pangkat terakhir;

(1)PNS Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi, sebagai berikut :
1. a.Persyaratan UMUMyang terdiri dari :
  1. 1.Berstatus PNS;
  2. 2.Tidak berstatus sebagai Mahasiswa;
  3. 3.Memperoleh Rekomendasi Pimpinan SKPD;
  4. 4.Membuat Surat pernyataan tidak menuntutjabatan;

Pasal 7

PERSYARATANADMINISTRASIIZINBELAJAR

d.Memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain penilaian Sasaran Kinerja Pegawai, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cud.

(2)PNSyang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk :
1. a.MemperolehBiaya Pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. h.Memperoleh Tunjangan Belajar sesuai kemampuan keuangan daerah;
3. c.Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan berhak menerima gaji; dan
4. c.Menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
5. d.Melaporkan diri kepada Gubemur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengembalian selesai melaksanakan pendidikan Tugas Belajar kepada SKPD yang bersangku tan; dan
  1. 8.Melaksanakan Ikatan Dinas paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kecuali telah mencapai batas usia pensiun dan atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 9 c) Usia maksimal45 tahun; dan e) Batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 5 tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  2. 3.Untuk Program S.2/pasca sarjana dengan syarat : a) Pendidikan minimal D.IV/ S. 1; b) Pangkatj golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I, III/b ; c) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan : 1) Ilmu Sosial paling lama 2 tahun 6 bulan. 2) Ilmu Eksakta paling lama 3 tahun. 3) Ilmu Kedokteran / Spesialis I paling lama 6 tahun.
  3. 4.Untuk Program S.3Idoctor dengan syarat : a) Pendidikan minimal S.2; b) Pangkat./Oolongan Ruang minimal Penata (III/c); a) Pendidikan minimal SLTA/Sederajat/kejar paket C; b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
6. b.Persyaratan KHUSUSyang terdiri dari :
  1. 1.untuk Program Diploma III/Sederajat dengan syarat : a) Pendidikan minimal SLTA/sederajat/kejar paket C; b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a); c) Usia maksima140 tahun; dan d) Batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 3 tahun atau disesuaikan dengan keten tuan Perguruan Tinggi yang bersangku tan.
  2. 2.Untuk Program D.IV/S.1 dengan syarat :
  3. 11.Pembiayaan dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
  4. 10.Kegiatan Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; danl atau
  5. 9.Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B, bukan merupakan Pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka; 10
(5)Berdasarkan hasil seleksi masukjujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Izin Belajar;dan
(4)Hasil seleksi masukjujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSyang bersangkutan kepada Tim Seleksi Izin Belajar melalui KepalaBiro KepegawaianSekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Utara dengan melampirkanbukti lulus;
(3)PNSyang telah disetujui oleh Tim Seleksi selanjutnya mendaftarkan diri kepada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masukjujian penyarlngan;
(2)Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar dan hasilnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan;
(1)PNSyang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Biro KepegawaianSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperolehpersetujuan tertulis dari pimpinan SKPDyang bersangkutan selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masukjujian penyaringan dari Perguruan Tinggi;

Pasal 8

PROSEDURDANPROSESPENGAJUANIZINBELAJAR

(2)Rencana program izin belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 2 (dua) tahun dan evaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi pendidikan dan harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsijabatan pada SKPDyang bersangkutan. 1) Ilmu Sosial paling lama 3 tahun 6 bulan. 2) Ilmu Eksakta Paling lama 4 tahun. 3) Ilmu Kedokteran j SpesialisI paling lama 6 tahun. c) Batas waktu penyelesaian pendidikan kecuali ditetapkan secara khusus oleh perguruan tinggi yang bersangkutan berlaku ketentuan:
(4)PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mu tasi wilayah kerja; 11
(3)PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
(2)PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; (I) PNS Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sebesar 10 kali lipat biaya yang dikeluarkan oleh Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Pasal 12

SANKSI

BAB XI

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengawasi, menilai dan mengevaluasi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan membuat Laporan kemajuan belajar pNS yang melaksanakan pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 11

d.Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda.
c.Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas paling tinggiyang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
a.Melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali;
b.Melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;

(1)PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :

Pasal 9

KEWAJIBANIZINBELAJAR

(5)PNS Tugas Belajar pelimpahan dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dapat dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara.
(4)PNS Pemangku Jabatan Fungsional yang ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS Tugas Belajar.
(3)PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS Tugas 8elajar diberhentikan dari jabatan struktural terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS Tugas Belajar.
(2)PNS Tugas Belajar yang dibiayai melalui Non APBD apabila telah selesai pendidikan dan mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi karena memiliki prestasi akademis yang tinggi serta masih tetap mendapat dukungan pembiayaan Non APBD dapat diaj ukan penugasannya selaku PNS Daerah Tugas Belajar.

BAB IX

12

Pasal 13

(1)PNS Tugas Belajar yang dibiayai Non APBD selain memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, juga harus memenuhi persyaratan dalam peraturan InI.
(8)PNS yang menempuh pendidikan baik didalam atau di luar wilayah kerja namun mengabaikan ketentuan dalam peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
(7)PNS yang ternyata gagal menyelesaikan pendidikan karen a bukan kelalaian, bukan kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, maka diberheritikan penugasan yang bersangkutan sebagi PNS Tugas Belajar; dan
(6)PNS yang telah gagal menyelesaikan pendidikan karena alas an ketidakmampuan akademis, maka wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; (5} PNS Tugas Belajar yang telah diwisuda dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke Instansi asalnya ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; No. NAMA JABATAN PARAF 1 W'-'".(j,l(4~",," '~I!f ~ ~Jillt-i lJI..t~ 2 iA~ ttWA(?~ IS:q-~ ~li·~ ~~~ ~5N;r 1 3 (\\~ \~~ S~ I K~ ~l.A ~l~ ~~Al D~ Ql\:U<t BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ~016 NOMOR 7 BAD RUN SEKRETARIS DAERAHPRO NSI KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 IRIANTOLAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA~ Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggru 12 Agustus 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Guberriur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

SEKRETARIS DAERAH PR INSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 IRIANTO LAMBRIE Uti QlJBERNU.R KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggal 12 Agustus 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratufan Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…