DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai struktur organisasi, fungsi, serta tata kerja cabang dinas pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Struktur Organisasi Cabang Dinas, Tugas dan Fungsi Cabang Dinas, Tata Kerja Cabang Dinas, Pengelolaan Sumber Daya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1. Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 3. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 1

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.

(1)Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Cabang Dinas kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

a.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan dengan wilayah kerja meliputi Kota Tarakan dan Kecamatan Bunyu
b.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung 3 c.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan dengan wilayah kerja Kabupaten Nunukan.

(2)Bagan struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(2)Kepala Cabang Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a.Kepala Cabang Dinas; b. Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pendidikan Menengah Atas;
d.Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. 4

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayan, menyelenggarakan fungsi: a.

(1)
(2)
(1)
(2)Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK, dan dan PK-PLK; Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas; Pelaksanaan pembinaan sesuai lingkup tugasnya; Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan ¢. d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas’e.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Cabang Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
b.penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
c.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; d.pelaksanaan’ kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e.pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; pengelolaan urusan kepegawaian; pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan; penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan oo oO Melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasaran pendidikan; dan 5
f.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

(1)Seksi Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Menengah Atas
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
(1)
(2)
1. a.Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas; Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMA; Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas; Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas; Melaksanakan verifikasi peserta didik SMA; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas. d. e. f. g.

Pasal 10

Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus; 6
d.Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
e.Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
f.Melaksanakan verifikasi peserta didik didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus;;
g.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada Cabang Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…