DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Perencanaan RAD-GRK BAB III Pelaksanaan RAD-GRK BAB IV Partisipasi Masyarakat BAB V Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan BAB VI Pendanaan BAB VII Ketentuan Peralihan BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); S A L I N A N
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenetik, yang menyerap dan memencarkan kembali radiasi Inframerah.
6.Emisi adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7.Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
8.Mitigasi adalah upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan dan/atau menanggulangi dampak negatif yang timbul akibat adanya suatu kegiatan dan/atau usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi RAD-GRK yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN RAD-GRK

Pasal 3

(1)Penyusunan perencanaan RAD-GRK berlaku sampai dengan Tahun 2030.
(2)Penyusunan perencanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi bidang:
1. a.Penggunaan Lahan, Kehutanan dan Lahan Gambut;
2. b.Pertanian dan Peternakan;
3. c.Energi dan Transportasi;
4. d.Pengelolaan Limbah.
(3)RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 5 (lima) elemen, yaitu:
1. a.Sumber dan potensi penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber /serapan emisi gas rumah kaca, berdasarkan pada cakupan, kondisi, wilayah, kegiatan, dan produksi emisi sectoral dan karakteristik daerah;
2. b.Baseline Business As Usual (BAU) emisi gas rumah kaca, yaitu merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi gas rumah kaca dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurung waktu tertentu.
3. c.Usulan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca (aksi mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung, terdiri atas: 1.) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru); 2.) Potensi reduksi dari baseline dari tahun 2010 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan; 3.) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi gas rumah kaca untuk setiap aksi yang diusulkan.
4. d.Usulan prioritas/skala priorits dan usulan-usulan aksi mitigasi yang terpilih;
5. e.Lembaga pelaksana dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 4

(1)Penyusunan RAD-GRK berisi upaya-upaya yang bersifat multi sektoral dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
(2)Penyusunan RAD-GRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penyusunan RAD-GRK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Penyusunan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-GRK

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pelaksanaan RAD-GRK.
(2)Pelaksanaan RAD-GRK secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Pelaksanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan RAD-GRK berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelaksanaan RAD-GRK berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program/kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan.
(3)Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan integrasi kedalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 8

(1)Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat pokok-pokok pemikiran, yaitu:
1. a.Bab I (Pendahuluan):
  1. 1.Latar Belakang;
  2. 2.Maksud;
  3. 3.Tujuan;
  4. 4.Keluaran;
  5. 5.Landasan Hukum.
2. b.Bab II (Profil Daerah dan Permasalahan Emisi GRK)
  1. 1.Profil dan Karakteristik Daerah;
  2. 2.Program Prioritas Daerah;
  3. 3.Permasalahan Emisi GRK.
3. c.Bab III (Pembagian Urusan dan Ruang Lingkup):
  1. 1.Pembagian Urusan;
  2. 2.Ruang Lingkup Daerah.
4. d.Bab IV (Analisis GRK):
  1. 1.Penyusunan Baseline Emisi GRK;
  2. 2.Usulan Aksi Mitigasi;
  3. 3.Skala Prioritas.
5. e.Bab V (Strategi Implementasi)
  1. 1.Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran antar Stakeholder;
  2. 2.Identifikasi Sumber Pendanaan;
  3. 3.Jadwal Implementasi Aksi Mitigasi.
6. f.Bab VI (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan)
  1. 1.Hal-hal yang dipantau;
  2. 2.Data-data yang dibutuhkan dalam PEP;
  3. 3.Stakeholder yang berperan dalam PEP;
  4. 4.Mekanisme PEP.
7. g.Bab VII (Penutup)
  1. 1.Kesimpulan;
  2. 2.Saran.
(2)Dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca pada Dokumen RAD- GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan target sebesar 11,79 persen dari angka Business As Usual (BAU) emisi gas rumah kaca pada Tahun 2030.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK.
(2)Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 10

(1)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.Konsultasi publik;
2. b.Penyampaian aspirasi;
3. c.Rapat dengar pendapat umum;
4. d.Kunjungan kerja;
5. e.Sosialisasi; dan/atau
6. f.Seminar, lokakarya, dan/atau diskuis.
(2)Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Dalam rangka efektivitas capaian target RAD-GRK diperlukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya.
(4)Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan RAD-GRK kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…