Ketentuan Bagian Kedua Bab II diubah Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 7 diubah Ketentuan Pasal 8 diubah Ketentuan Pasal 9 diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 13 diubah
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.
Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas: a. b. f. Kepala Badan, Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan: 1) Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, 2) Subbidang Anggaran Belanja Langsung: dan 3) Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan: 1) Subbidang Pengelolaan Kas, 2) Subbidang Perbendaharaan, dan 3) Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja. Bidang Akuntansi dan Aset, membawahkan: 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja, 2) Subbidang Pelaporan: dan 3) Subbidang Penatausahaan Aset. Kelompok Jabatan Fungsional. d. e. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. -b- Ketentuan Bagian Ketiga Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6. 7.
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak tertentu daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas: a. b. f. 8. Kepala Badan, Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Program dan Perencanaan, 2) Subbagian Umum, 3) Subbagian Keuangan. Bidang Pajak Daerah, membawahkan: 1) Subbidang BPKB dan BBNKB, 2) Subbidang Pajak Daerah Lainnya, dan 3) Subbidang Pembukuan dan Keberatan Pajak. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan: 1) Subbidang Retribusi: 2) Subbidang Pendapatan Lain-Lain: dan 3) Subbidang BUMD dan Penyertaan Modal. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan: 1) Subbidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 2) Subbidang Analisis Kebijakan Pendapatan, dan 3) Subbidang Dana Perimbangan Lainnya. Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. d. e. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “ ceri 2120 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari “2 SEKRETARIS DAERAH PROVINS IMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR “ Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 jmrari 2027 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ' samuari 2. SEKRETARIS DAERAH PROVINY/KALIMANTAN UTARA, ”” / 7 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR “ 1 DFS. 4. ZAWUDDW H2.) Asrstesipom uMAL UMUM W DA BUnAN gpum IM Pu etpata Bingo Hukum ME.K.Appu Mangun SMS kerata Bao OMANLAK LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR "TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM DAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN BIDANG ANGGARAN DAN BINA ADMINISTRASI KRIIANGAN —— KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBIDANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN SUBBIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SUBBIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH UPTD BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI DAN KAS DAERAH DAN ASET SUBBIDANG SUBBIDANG AKUNTANSI PENGELOLAAN KAS PENDAPATAN DAN BELANJA SUBBIDANG SUBBIDANG PERBENDAHARAAN PELAPORAN SUBBIDANG PENATAUSAHAAN SUBBIDANG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BELANJA ASET Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “ canari 26ct GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 1 DEM.KUMANGYAH m.pp SEKRETARS DRERAH £ 12 DTS-H-2AIMUDOIN H2,M SI ASUTEN ADM THSUMUM 4,ti - | MEMAN JAUMARI SH PU-KEPAW BIRO Hukum TOrS MABDUL MARGID KMSI KepALA Bito OLSANGASI IRIANTO LAMBRIE .M Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “ januari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “ Jan-ari 2029 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, - IRIANTO LAMBRIE LL DENSURAMYAHM-AP— KERLETAMS OMELAH "2 Iprs.. ZAINYDOIN we, M.Si Asurem pomwustaad Lmum ti “5 Paman gawnaei,ge—— MAKEPAIA Vino HUKUM Drg. y.heoul Mppgio NASI KEPALA biro ORENIKASI KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM DAN SUBBAGIAN PE AGIAN PERENCANAAN UMUM BIDANG PAJAK BIDANG RETRIBUSI BIDANG DANA DAERAH DAN PENDAPATAN PERIMBANGAN LAIN-LAIN ——— j ——H BIDANG BAGI KELOMPOK SUBBIDANG BPKB SUBBIDANG SUBBIDANG BAG JABATAN — - HASIL PAJAK DAN DAN BBNKB RETRIBUSI BUKAN PAJAKFUNGSIONAL SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS SUBBIDANG PAJAK »IDA LAINNYA | PENDAPATAN LAIN- —-. KEBIJAKAN LAIN PENDAPATAN SUBBIDANG SUBBIDANG BUMD SUBB!IDANG DANA PEMBUKUAN DAN - DAN PENYERTAAN 2. PERIMBANGAN KEBERATAN PAJAK MODAL LAINNYA BE UPTD H &FM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ) Jari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM BIDANG PAJAK BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN BIDANG DANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAERAH PERIMBANGAN LAIN-LAIN SUBBIDANG BPKB SUBBIDANG SUBBIDANG BAGI DAN BBNKB ea RETRIBUSI lfl HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK SUBBIDANG PAJAK SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS DAERAH LAINNYA - PENDAPATAN LAIN- hama KEBIJAKAN LAIN PENDAPATAN SUBBIDANG SUBBIDANG BUMD SUBBIDANG DANA PEMBUKUAN DAN ul DAN PENYERTAAN — PERIMBANGAN KEBERATAN PAJAK MODAL LAINNYA UPTD IRIANTO LAMBRIE BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari 2500 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 cesrari 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSI IMANTAN UTARA, Jl SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 75 KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM BIDANG PAJAK BIDANG RETRIBUSI BIDANG DANA DAERAH DAN PENDAPATAN PERIMBANGAN LAIN-LAIN KELOMPOK SUBBIDANG BPKB SUBBIDANG Sa BIDANG BAGI JABATAN DAN BBNKB — RETRIBUSI - SIL PAJAK DAN FUNGSIONAL BUKAN PAJAK SUBBIDANG PAJAK SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS LAIN PENDAPATAN SUBBIDANG SUBBIDANG BUMD SUBBIDANG DANA PEMBUKUAN DAN aa DAN PENYERTAAN —i PERIMBANGAN KEBERATAN PAJAK MODAL LAINNYA UPTD PENDAPATAN LAIN- | KEBIJAKAN DAERAH LAINNYA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 sevari 22x H IDSA.20mup0W Hi Asyari Montana umum 4 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, -£- jan ma U-kEPam gina pi N " Jauw (CW 1 L hukum ttd 0. “MX Agoul aon Swa Ketan biro OMA IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal " “a--- 2620 SEKRETARIS DAE TAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR - KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM KEUANGAN BIDANG PAJAK BIDANG RETRIBUSI BIDANG DANA DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN PERIMBANGAN KELOMPOK SUBBIDANG BPKB SUBBIDANG SUBBIDANG BAGI JABATAN DAN BBNKB - - HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI FUNGSIONAL BUKAN PAJAK SUBBIDANG PAJAK SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS DAERAH LAINNYA ti ”— PENDAPATAN LAIN- pe KEBIJAKAN LAIN PENDAPATAN SUBBIDANG SUBBIDANG BUMD SUBBIDANG DANA PEMBUKUAN DAN | DAN PENYERTAAN . PERIMBANGAN KEBERATAN PAJAK MODAL LAINNYA UPTD LN PROVINS I BUIGANSVAH
Membuka PDF…