DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan mekanisme pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan melalui patroli, pemantauan, pemeriksaan dokumen, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779}; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4. 5. 6. 7. 8. 9, 157); Menetapkan : 11. 12. 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42}; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaminr terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan untuk mengolah ikan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontroi, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengohati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidaya Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan di Daerah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung ooperasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan. 8. 9. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin usaha Perikanan. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan Ikan. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM}, nelayan, masyarakat petani Ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan Perikanan. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi hasil tangkapan.

Pasal 2

(1)Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Perikanan.
(2)Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
(3)Pengangkatan, tugas, dan fungsi serta pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan’ ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
(5)Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan:
1. a.pakaian dinas; dan
2. b.atribut.
(6)Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas di:

a.Wilayah Pengelolaan Perikanan di Daerah;
b.Kapal Perikanan;
c.Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; Pelabuhan Tangkahan; Sentra Kegiatan Perikanan; area Pembenihan Ikan; area Pembudidayaan [kan; UPI; dan/atau Kawasan Konservasi.moog

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan terhadap: Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan; pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan; pelindungan jenis ikan; terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia; pemanfaatan plasma nutfah; penelitian dan pengembangan perikanan; pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal; dan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.patroli pengawasan; dan
b.pemantauan pergerakan Kapal Perikanan. Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
a.mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
b.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
c.memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
d.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
e.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
a.mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
b.mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; m oo o p dan
c.penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut. Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan

(1)
(2)peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap: kapal penangkap Ikan; kapal pengangkut Ikan; kapal pengolahan Ikan; kapal latih perikanan; kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan. a. d. €. f. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:

a.kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar; kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau; Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan; kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan crew list; keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu; kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan; kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan; kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan SIKPI dan/atau rencana usaha; kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI; kesesuaian pelabuhan muat dan _pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan SIKPI dan/atau rencana usaha; kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan SIPI; log book Penangkapan Ikan; kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan d. e. f. h. i. k. 1 m. n. Pp. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pelabuhan Tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap:
(2)
(1)a. b. d. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan; Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan; Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan Kapal Perikanan yang memuat Ikan hidup. c. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. b. menerbitan surat laik operasi; melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; memeriksa distribusi ikan impor; memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan; memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI; memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya; dan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. ¢. d. €. f.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan terhadap: a. b. c. produsen/toko/depo/distributor Pakan Ikan; produsen/toko/depo/distributor Obat Ikan; dan pasar/toko/swalayan/gudang yang menyimpan, mengedarkan, menjual ikan dan/atau produk hasil perikanan.

(2)Pemeriksaan terhadap tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan area Pembudidayaan [kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan terhadap: a. b. c. d. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan; sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan; jenis ikan yang dibudidayakan; dan Pakan Ikan dan Obat Ikan.
(2)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan; memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan; memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan kiasifikasinya; memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan _hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan; memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan. ¢. d. e. f.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan terhadap: a. b. c. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan, bahan tambahan makanan; bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau d.
1. e.produk hasil Pengolahan Ikan.
(2)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
(1)
(2)
(3)
1. a.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan, yaitu:
  1. 1.izin usaha Pengolahan Ikan; atau
  2. 2.tanda daftar usaha Pengolahan Ikan. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan; memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ hazard analysis and critical control point; memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/ health certificate, memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor; dan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. b. d. e. f.

Pasal 10

Pelaksanaan tugas Pengawas Penkanan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan terhadap: a. b. pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan: remo ao op Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan; pariwisata alam perairan; penelitian dan pendidikan; pendirian dan/atau penempatan bangunan laut, pemanfaatan air laut selain energi; transportasi perairan; dan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan: a. b. c. penelitian dan pengembangan; pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan; perdagangan jenis ikan dan genetik ikan,

d.aquaria jenis ikan dan genetik ikan; pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan
f.pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan.

(4)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan zona yang ditetapkan;
2. b.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
3. c.memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
(5)Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
2. b.memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan. @

Pasal 11

{1) Dalam melaksanakan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi dengan:

a.kapal Pengawas Perikanan;
b.senjata api; dan/atau
c.alat pengaman diri.

(2)Kelengkapan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…