DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017

Nomor: 70
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja UPT yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan fokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
8.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
10.Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
11.Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal berupa SMA/SMK dan SLB.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)UPT terdiri dari SMA, SMK dan SLB di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
(2)UPT sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.kepala UPT;
2. b.kepala subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Kepala UPT merupakan jabatan fungsional guru.
(3)Kepala Subbag Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagan Struktur Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala UPT:

a.menyusun rencana dan program kerja Sekolah;
b.mengoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
c.mengoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
f.melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter dan ketenagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
g.menetapkan wakil kepala sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
h.melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.mengelola urusan surat menyurat;
e.melaksanakan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan satuan pendidikan;
f.mengelola administrasi umum, barang milik daerah, keuangan dan kepegawaian;
g.mengelola dan memelihara gedung, sarana prasarana dan lingkungan sekolah;
h.menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan satuan pendidikan;
i.melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan arahan Kepala UPT.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 8

(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 70 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, SH, MH NIP. 196209151988031002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 70 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, SH, MH NIP. 196209151988031002 S A L I N A N SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…