DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2019

Nomor: 71
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Struktur Organisasi dan Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas, Penyesuaian Standar Operasional.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan;

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempumakan; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR97 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADADINASKEHUTANAN TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR '71. TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
3. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
11. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraianjabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur iru.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 97), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR97 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS BEBANKERJAPADADINASKEHUTANAN. MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai NegeriSipil; Menetapkan IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Jesemi.>er2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II ., t-=- :Dr.s'I'!,~'t1UDOl" "',M-t; IiIOMIHIlTt.JUI UHU,"" ! A1.MAK JAUI-lAl1, tH PU.. ~lO ~u~'J'" rJ i-.,~B.I-I.Ae>OUL I'oIAoJl01,MSi ~Ito Otl6"~HI.c~1 IRIANTO LAMBRIE GUBERNURKALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1J D SGdb r c:019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II , BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 71 SURIANSYAH SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal f'~ .uese::Jbel'2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 jesember 2u1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR71' SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Desember 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal '13Deaember 2')19 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur lID dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Dinas Kehutanan 1
1.Sekretaris 1

a.Kepala Subbagian Umum dan 1 Kepegawaian 1) Analis Data dan Informasi 1 2) Analis Baranz Milik Nezara 1 3) Pengadministrasi Umum 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1 5) Pengemudi 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1
b.Kepala Sub Keuangan 1 1) Analis Pengelolaan Keuangan 1 2) Bendahara 1 3) Verifikator Keuangan 1 4) Pengadministrasi Keuangan 1
c.Kepala Sub Perencanaan 1 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengelola Bahan Perencanaan 1 3) Analis Monotoring, Evaluasi dan 1 Pelaporan HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN
1. 2.Kepala Bidang Perencanaan Dan 1 Pemanfaatan Hutan
a.Kepala Seksi Perencanaan Dan Tata 1 Hutan 1) Analis Informasi Sumber Daya Hutan 1 2) Analis Pengembangan Hutan 1
b.Kepala Seksi Pemanfaatan Dan 1 Penggunaan Kawasan Hutan 1) Analis Pengembangan Hutan 1 2) Analis Informasi Sumber Daya 1 Hutan
c.Kepala Seksi Pengolaban, Pemasaran 1 Dan PNBP 1) Analis Pasar Hasil Hutan 1 2) Pengadministrasi Perizin 1
1. 3.Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan 1 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
a.Kepala Seksi Pengeloiaan Daerab Aliran 1 Sungai 1) Pranata Daerah Aliran Sungai 1 2) Penelaab Data Statistik Pengelolaan 1 DAS
b.Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Dan 1 Laban 1) Analis Hutan Dan Laban Rehabilitasi 1 Hutan Dan Laban 2) Operator Global Positioning System 1
c.Kepala Seksi Perbenihan Tanaman 1 Hutan 1) Analis Benih 1 2) Penelaah Data Sistem Informasi 1 Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan
1. 4.Kepala Bidang Perlindungan Dan KSDAE 1
a.Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan 1 Dan Pengamanan Hutan 1) Analis Informasi Sumber Daya Hutan 2
b.Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya 1 Alam Dan Ekosistem 1) PengelolaPelestarian Sumber Daya 1 Alam 2) Analis Rehabilitasi dan Konservasi 1
c.Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran 1 Hutan Dan Lahan 1) Pranata Perlindungan Masyarakat 1 2) Analis Kebakaran 1
1. 5.Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan 1 Masyarakat Dan Hutan Adat
a.Kepala Seksi Penyuluhan 1 1) Analis Penyuluhan dan Layanan 1 informasi 2) PengelolaProgram Penyuluhan 1
b.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1 1) PengelolaPerhutanan Sosial dan 1 Aneka Usaha 2) Analis Pemberdayaan Masyarakat 1
c.Kepala Seksi Hutan Adat 1 1) Analis Informasi Sumber Daya 1 Hutan 2) PengelolaPerhutanan Sosial dan 1 Aneka Usaha
1. 6.Kepala UPTD KPH Tarakan 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 1 KPH Kota Tarakan 1) PengelolaBarang Milik Negara 1 2) Bendahara 1 3) Penyusun Laporan Keuangan 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umum 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1 7) Pramu Kebersihan 1
b.Kepala Seksi Perlind ungan KSDAE Dan 1 Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kota Tarakan 1) Analis Pemberdayaan Masyarakat 2 2) Pengelola Perhutanan Sosial dan 2 Aneka Usaha 3) Pranata Perlindun_ganMasyarakat 2
c.Kepala Seksi Perencanaan Dan 1 Pemanfaatan Hutan uno KPH Kota Tarakan 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengelola Bahan Perencanaan 2 3) Pengadministrasi Perencanaan dan 2 Program
1. 7.Kepala uno KPHNunukan 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha uno 1 KPH Nunukan 1) Pengelola Barang Milik Negara 1 2) Bendahara 1 3) Penyusun Laporan Keuangan 1 4) Pengadrninistrasi Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umum 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1 7) Pramu Kebersihan 1
b.Kepala Seksi Perlindungan KSOAEDan 1 Pemberdayaan Masyarakat uno KPH Nunukan 1) Analis Pemberdayaan Masyarakat 2 2) Pengelola Perhutanan Sosial dan 2 Aneka Usaha 3) Pranata Perlindungan Masyarakat 2
c.Kepala Seksi Perencanaan Dan 1 Pernanfaatan Hutan uno KPH Nunukan 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengelola Bahan Perencanaan 2 3) Pengadrninistrasi Perencanaan dan 2 Program
1. 1.Kepala uno KPHKIT 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha uno 1 KPHKTT 1) Pengelola Barang Milik Negara 1 2) Bendahara 1 3) Penyusun Laporan Keuangan 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umum 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1 7) Pramu Kebersihan 1
b.Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan 1 Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH KIT 1) Analis Pernberdayaan Masyarakat 2 2) Pengelola Perhutanan Sosial dan 2 Aneka Usaha 3) Pranata Perlindungan Masyarakat 2
c.Kepala Seksi Perencanaan Dan 1 Pernanfaatan Hutan UPTD KPH KIT 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengelola Bahan Perencanaan 2 3) Pengadministrasi Perencanaan dan 2 Program
1. 9.Kepala UPTD KPH Malinau 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 1 KPH Malinau 1) PengelolaBarang Milik Negara 1 2) Bendahara 1 3) Penyusun Laporan Keuangan 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umurn 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1 7) Pramu Kebersihan 1
b.Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Dan 1 Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Malinau 1) Analis Pemberdavaan Masyarakat 2 2) Pengelola Perhutanan Sosial dan 2 Aneka Usaha 3) Pranata Perlindungan Masyarakat 2
c.Kepala Seksi Perencanaan Dan 1 Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Malinau Analis Perencanaan 1 Pengeiola Bahan Perencanaan 2 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2
1. 10.Kepala UPrD KPHBulungan 1
a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPrD 1 KPHBulungan 1) Pengelola Barang MilikNegara 1 2) Bendahara 1 3) Penyusun Laporan Keuangan 1 4) Pengadministrasi Kepegawaian 1 5) Pengadministrasi Umum 1 6) Petugas Keamanan Kantor 1 7) Pramu Kebersihan 1
b.Kepala Seksi Perlindungan KSDAEDan 1 Pemberdayaan Masyarakat UPrD KPH 1) Analis Pemberdayaan Masyarakat 2 2) Pengelola Perhutanan Sosial dan 2 Aneka Usaha 3) Pranata Perlindungan Masyarakat 2
c.Kepala Seksi Perencanaan Dan 1 Pemanfaatan Hutan UPrD KPHKIT 1) Analis Perencanaan 1 2) Pengelola Bahan Perencanaan 2 3) Pengadministrasi Perencanaan dan 2 Program
1. 11.Jabatan Fungsional Tertentu
a.Polisi Kehutanan Madya 28
b.Polisi Kehutanan Muda 28
c.Polisi Kehutanan Pertama 28
d.Polisi Kehutanan Penyelia 48
e.Polisi Kehutanan Mahir 48
f.Polisi Kehutanan Terampil 48
g.Polisi Kehutanan Pemula 48
h.Penyuluh Kehutanan Madya 35
i.PenyuJuh Kehutanan Muda 35
j.Penyuluh Kehutanan Pertama 35
k.Penyuluh Kehutanan Penyelia 28
l.Penyuluh Kehutanan Mahir 28 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal
m.Penyuluh Kehutanan Terampil 28
n.Penyuluh Kehutanan Pemula 28
o.Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 7
p.Pengendali Ekosistem Hutan Muda 7 Q. Pengendali Ekosistem Hutan Madya 7 Jumlah 1 10 30 127 514 Jumlah Total 682 At, s l"f:t4 ADMI~'t1RASI UMU"" ~T t~ ID~H.<u"'H<}'A". M • P 2 '!>rs'''''2A'~DDII'( H2,M.Si IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1; D~s~$er2»19
m.Penyuluh Kehutanan Terampil 28
n.Penvuluh Kehutanan Pemula 28
o.Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 7
p.Pengendali Ekosistem Hutan Muda 7
q.Pengendali Ekosistem Hutan Madya 7 Jumlah 1 10 30 127 514 Jumlah Total 682 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71 SURIANSYAH 1 ! Dr.; 1-1 2~'1'\,", e-. ~ So, S TE~ .. 0o,... m,"I.,.' AD"fI ... 'tn~~1 UI"\\JI"I 2 I AP.~AH J~V\.l4l', S:H Plt. \:,q RoO ~ur-vl'" tI' LIMANTAN UTARA,SEKRETARIS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1; De~ember 2019 IRlANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal '13 Deset!!>~ 2019
m.Penyuluh Kehutanan Terampil 28
n.Penvuluh Kehutanan Pemula 28
o.Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 7
p.Pengendali Ekosistem Hutan Muda 7
q.Pengendali Ekosistem Hutan Madya 7 Jumlah 1 10 30 127 514 Jum.Jah Total 682 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 71 LIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal rj Desember 201) IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 .uesember 2019
m.Penyuluh Kehutanan Terampil 28
n.Penyuluh Kehutanan Pemula 28
o.Pengendali Ekosistem Hutan Pertama 7
p.Pengendali Ekosistem Hutan Muda 7
q.Pengendali Ekosistem Hutan Madya 7 Jumlah 1 10 30 127 514 Jumlah Total 682 • , .J I • J ., , 0 J oJ , 1 II I .,, 11 I ., LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARAPETA JABATAl'l DIl'fAS KEBUTAl'lAl'l I oc.,.... Oinu I NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN r u 1 ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN I I I I_rIo K4pe. &ldu. ~nun 0a1l "maJ\fUbB Htalin I bPI" 8Mf"" ,."~ n DIS ba Rehablll.sJ HUUn r ~PI.8jda", PwlMon •• Dan ICSOAf I KIP''' Sd.IJ\. ~.n.~tdaY'lu~ MaS'yl!,.bt I)p Dtnlab.ft HID,,"'.t .0_11 .....n 1 I Kf_..IJ T _u r U"JJ I ~" ......v._ .............. ~StUI"'~l1IIntM.l"'" k~.~"""""'OM'IfI""*,"'" (... W:tI~X.\ftIIIbn,*,"""''''''1IfI JC.. s.t..~ ...... I - "... 1',101, I _. • . , 'J~ I I I 1 I _" , , •_.... '" • . .J. _M I.. • . .,.. _..., I'" • , .,. - ... • . .,. - lOS · . .,. ......., , 10 ~, ....... .,.....,.__ 7 J J · .-....____ s-wr~,..,_ 7 0 J 4 "._o-....-...,...., • • J .J AaoIIItftIwa.J""'OaJIO"" 7 · , -e AMiI,..,...._ .. ,..,._.,._. 1 • J 4 ...... IV .. " -a .-.....,_, .....".... 7 J J · ...._- 7 · J .J ......,..DMI~,.,. ..... MS 7 • J .J • 1 ., ,........ I"rt9_,...,....... , • J .J '" . . . "'~.w~ , , J • • , -> • , ., • 1 ., 'U .. 1>1 .,. "' ....... ".J"'.P'OIIIlIOlIWI , • , -t ..... " ,.. ·01 H-I-- "''''- , • , ., ..... s.l..............~0WI,..1)eft0ftk'- ...""",_..~ ........... ,..,..._,c___ a.w J · , ., l...~,......,.DM~._.--. I(.. SIbI..,........_..OM~ ..... , ••~w._ , , .. _. ..... I 1 ........_ r.-w. .............. I I -.. ... · . .,. - ... • « .J. Kd)lf _M I.. • • .J. -.. 1-- · . .,. "'.JpID~,ja • .s.atN'DIIPoAb." , • J .J "IIIQdoIbPHbllfCIONSWiDI •• .Mth • • J ., I .- ........ ~~HImM 1 • , .r AlwlIlHIafOIt.,.,.,_..""",t.lTtwlHlltarI 7 , , • AotOiIIr~ ... tAIrw,_, 1 • J -r ~h.IDMJ"_'''''''''''''''' 7 · , ., ...,- -.... ... • • .,. ........,..... s-t..o.,..,... r , J . ~ ......~,.....,.. .... , , , · • , -r · Z ., --- 7 , , . , , , , , • -. , • J ., ..... S4t.'..,.....'....... ...,.0IIIn~ ~"' ....,_,..... I V.,i"I«o!ot·WMfOII , • , 4 IC.. SotbI ........ " ___ o.n,.., lC.... s.bI'''bMhInl_anHuqft . , I "~"""'_IQOII , · J ., ..... ...... I I J . .J I I - ... · , .,. -.. ... · , .,. '-1IIIt .... ...__ --- , J J • .............. ~DrIIIre,..,_ 7 , , • , - I"" • ..,. - I.... · ..,. --- 7 • , ., ,......_~..._$IldDI .. .-..1JI . · J ., I ANA"_ Hal,... 1 • , , _.... , • , ., , 1 .J , , ., -.. .... • , .J. "'~"".ft:It , J J . "'_fbGllOafIt~"'~""""". 7 · J -s...,l'rt!ttololJla .. ,MOt_"'''' IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 .Je..,eU'ber 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ., y. ., .. ·1 .J. .IIblD" funpbntl TtC'ttmu + ,.......I...._.~ " ,. .......WMIIWI........ ,. " 1"aItI1tftI..., ....... ,. " PulYlttJutwgn~ ... ""'............. .. ...... ltillhutlNrl1• ...,pI ,. .. .,. ~~, ..... ... ~It~ ...... " " ~."""- ...... " ,. ~II.,..,..".,. ....... " .M --- " "_.-.... " ~~t ..... .. 10 --- " ·10 ~~HuurI"" __ ......,.,."..nw....._ .... ., ,..,.,..~~~ '" ..., I , .1 11'''',,' ·1 -r ... - I _. .......... I -.. «4'_' I I I ....... I IU • It .,. - I --- II.S • Ie -It ·1 -.. I _. ....,. I Kepi_ UPTD lPH MAinau I T J S .J., J 0 r ·1 , , ICU • I( -/. -- I , . ~., s • , . , , I IU • I( -I. - I J 1 .s I • , • I , J 1 I , I 1 • • • I ICU • Ie ./. .J- If ./. .... M ..... ' ... ~~IOlQIHm I ...., I -,. kepa" UPmItPHmr I -z ... . IU • I( -t- -, 1 -- I ., ...., ---- I y• _. .J• .....,. KepI. UPTD I(Ptt Hlnubn ..... ... UrtI,.......,_OWI ,. • ...,MIInHuta'llPfD II:!"HIIIf;JI h...b• 1 ... I - "'... ... W.",........"IOOAf:OInf'ftlk __ ........ __ lPfO ....r..r .... ... 1 ...., T ~PI"UPTOlPH T.rd.1I I " " IRlANTO LAMBRIE Ditetapkan eli Tanjung Selor pada tanggal 13 ..Jesember ~9t9 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, -s ., ·1 -, •/0 ,. " --- " " " ,. " " " ... .. .. ., ......._- 20 •• .2$ --- ., " ·n ., .,. " ,.II " " ....._..... .. ./0 I .. . -/. - I ..... ......... L -.. I I ., I .J ,..... I I A~I.SnH AOM'HI~"1"1U\~t YMUt1 '" . J ....., ., I _. G.J • IC -/_-.. I _. I I I ,.....- J J -l 'f rs·~.ABbY\. t-IADJIOS, • f"l.S·, , 0 1 IllS • .. .,. , , IQJ • IC ./_ I ...., , -, , . , . , , , , J IU • .. .,. _, , 7 IU • It .,. , 0 J , J - 7 0 I 7 J ......... • 0 , IIU • It -/_ I _. I 1 I I I~IDr.~.SUA.'''N'1AH ,1'1.Ap lfn..H ~~~UOO')'4 !il, M.~ I' AIt.MAt-' JAUHJ\~I ,~H -1 .....,,_._,-- 1 ...... -z -, - I -1 ......... I _. _,0 I .. 1JttTD.::PHHunubll I I ,. ___ OM - .... M ..... r• .t.SCfc"''''''~DiIn'"-'''('''''~'''DIIPHKotil ,..... I _. .... M..... ~UI)I£O'~ .... ,..,. .... lI'JO IPHILoQT~ I _M I _, I ll:eptllurm lPH T.,.bn I I IRIANTO LAMBRrE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal Ie Des~m~~r 2 C19 GUBERNUR KALIMANTAN tJI'ARA, _, ./. ., ." ,. ,.--- ,. ,. " --- ,. " " .,. ... 11 _..._ I ...... _-., ,. .. ,. " II ,. ,. " --- ...... I .,. -,,- ..... I ... ....... I -r I ., I kepl,laUptkph 8uJunIl"I I AN UTARA, ·1 SOl -2 --- -- -- BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN tJI'ARA TAHUN 2019 NOMOR 71 .... . ~,.,- .. - -- "'.., I ... . -"'- -.. I --- _. I ..... I -,. I I , 1 -.. IIU • IC ./+ I ,.... SEKRET ARIS DAE J , .J 1 -r , .J. • • 1 , , &.. s..AtI' • ......"OONo.n,......,.~.........._ ""DlO'HnI I '..., • s J 7 .f ,,-- J • , 7 • , . . , - ...... I _. I kto"._ UPTD KFIHmI I Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desem";Jer 2G19 ., tCLJ • • .J. ~,.",..w ...... -- ......_ I ..... ., ., 1{.,.~,........SOot£o.n,....."... ....... lJrlDlCl'ti·........... .-. .,. - I I ICU • I( ..,. I I I ... K• .", ~5ek-.i~DJIII,_'"' ..... I..... lWfDlPH ... '" ,....~ I "'... lC4P*ktti""_.......u:w:O"".....~~W'lD ICPHIt.. , .... I ... I _. -,. I (.PI- UPTO(PHTI"anI I IRlANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN trrARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2019 -s .J ./0 .,. .J .,. Jlt.tIn Fwlp;onel Ttrtentu ... ./- ,ahllt.nut.wn ~ u '" ·M hWl~MIIdt ,. .2l ,...,.~,. ... ,. ." ""1 ..... """'" ... ,...I"_"_"'''_'' ... 1'oh(1""_'._pI " .. .,. _..........- .. ... --- U )S .... --- " " ~IC"'_"'-.a ,. ." ........~,..,..". '" ·11 ~.""'I_MIINr ,. ·n ~1i""_1 .. '_' ,. ·n _...,_,_ ·x ,.".,...n.........,...r.n-. ~UoM ... HIIUR ...... ' ........ 0.""' ............... ., " ,u ~., --- - , .,. I I ....., --- "' •• 10f't1-"'ra,...J04,.' .. AHto ....... - I ..... I lOS • ......... - I t .J I 4 ...., IL- ~__J_· _J I I BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN trrARA TAHUN 2019 NOMOR 71 -- - ...., I --- iIH .... f. ~khI"'~lC1IW:o.n"_"~"' ... "" Uf'TOIO'H...... I -- -, -""- _..I I """S I L ·. • , -/0 .J J i -I ,.. .... IIDoIIor.,... __ "'~IId~I'M(CMMIt'".....'_ I ,..., . .. , . S • , ·, , ., J .J -.J • It </. I ."SfbI~'KWDMI"Mb«~~'" I,PTDlC!'Hln , r • I • • I S J , • I • I IQJ • It .J. Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal , 13 Desember 2(.;19 0' _..._ IU • It -t- I .,. ..... - I ....., ~s.bi""~k$OIIIl.DM'_'_ __ Ml¥r"'" IIfD."",....,.., ,....,.............. __ l'<t~mJh".._'*"'_ .M _...._ I "... I _. ~_ .. P• ........,l5IM(o.tI.....iI.. ;.y...MI ...... ItUl'10 1tPH1loc.'~ .._- ... - I I -/0 -.. ... • , .,. - ,......,.....,........... ,...._ .............,. -. ....... ,...,,,,-(GpDt .. ,,,- ~10ip0I' .. 1ft_..." ,.~u.- ~UlI_ -- -- --- ---_.......- -- I I I J I ~iI urro kPHT.,.bn I I ~UII'TDIi:PHHunubtl I Kepelt UPTD ItPH m I -.. I ....,. I ....,. ~~ .......r.. uw..l.I',ulCPHltMlI'''' ~klblWtiMl.cau..tw"'OICl'tt""""*- l(epilleM~IIIUUUNlI'ltIlPHm ...... .. or... .....,

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…