DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2017

Nomor: 72
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif b. Pemungutan Pajak Daerah: Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4355): 2. 1 Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6. Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Nomor 4578), 2

9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : l. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk k 3 4 5. keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3

6.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan Penyetorannya.
7.Intensif pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Intensif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
8.Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai wilayah hukum di Provinsi Kalimantan Utara.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjudnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena keadaan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman terlaksananya tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah yang bertujuan untuk memberikan tambahan penghasilan atas kinerja dalam Pemungutan Pajak Daerah. 4

(2)
(3)BAB IH ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

Insentif diberikan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak. Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3”6o (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis pajak yang (1

(2)
(3)ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional di bayarkan Kepada :

a.Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana pemungutan Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
b.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah,
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan
d.Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak. Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c (1 dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di daerah. 5s

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 6

(1)Besaran insentif pemungutan pajak secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Rasio penerimaan insentif pemungutan pajak untuk masing-masing penerima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB diberikan insentif paling tinggi 106 (sepuluh) persen dari insentif Pemungutan PKB dan BBNKB.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

(1)Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak beradasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai dan objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 9

(1)Insentif dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target per jenis penerimaan Pajak Daerah dalam triwulan yang ditetapkan jika:
1. a.sampai dengan Triwulan I mencapai 1546 (lima belas persen),
2. b.sampai dengan Triwulan II mencapai 406 (empat puluh persen), Cc. sampai dengan Triwulan III mencapai 75x (tujuh puluh lima persen), dan
3. d.sampai dengan Triwulan IV mencapai 100”6 (seratus persen). 6

Pasal 10

Target dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan: a.

(1)
(2)
(3)apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 1546 (lima belas persen) Insentif diberikan pada awal Triwulan II. apabila pada akhir Triwulan 1! realisasi kurang dari 1596 (lima belas persen) Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II. apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40” (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II. apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40”6 (empat puluh persen) Insentif belum dibayarkan pada awal Triwulan III. apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7576 (tujuh puluh lima persen) Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV. apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 75”46 (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV. apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 10040 (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan, dan apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 10090 (seratus persen) tetapi lebih dari 7596 ( tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum di b. d. e. £ g h. bayarkan.

Pasal 11

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan Pasal 5 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…