DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2019

Nomor: 72
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah Lampiran Pergub Kaltara No. 98 Tahun 2017 untuk menyempurnakan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kaltara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa;

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan an alisis beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR98 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADADINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 72 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubah an Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
11. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraianjabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal SA,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 98), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR98 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDANDESA. MEMUTUSKAN:
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). Menetapkan IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember ~O~, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II j)-. H· 5II2I'H')II". "I.It» «m.r,,-,1 o...... H I- .., ~s"T€:~ Drs .H.2AIHUDOIt-( 1-t2,T"'I.$'1 ~o Mlt-(l.n-R,At, UMut1 At.MAH J~\)HA'l.', n+ 'PLt- ~lO ti\)~N ) Dn.~ .ABOOl I'fI"QiIO ~, )::A~ 0 Of2.64NISAsl I'1.Si GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Desember 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dn.H.A&>vL MAQ1IO~ I 1"1.$1 At'tn:~ ADMlt-t\STR.Atl ltMltM 11k Ic4lto HV~vt'\ ~ BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2019 NOMOR 72 SURIANSYAH SEKRETARIS DAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 .1Jesember 2019 IRIANTOLAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1:'; Dl)sl.omber 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2019 NOMOR 72 SURIANSYAH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 JJ~s&mber2019 IRlANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1, Desu!i.1ler c: 019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Dinas 1
1.Sekretaris 1

a.Kepala Subbagian Perencanaan 1 1) Analis Perencanaan Anggaran 1 2) Analis Data dan Inormasi 1 3) Pengadministrasi Perencanaan 1 4) PengelolaBahan Perencanaan 1
a.Kepala Subbagian Umum dan 1 Kepegawaian 1) Analis Barang MilikNegara 1 2) Pengadministrasi Umum 1 3} Pengadmistrasi Persuratan 1 4) Pengemudi 1 5) Petugas Keamanan 1 6) Pengadministrasi Kepegawaian 1 7) Pramu Kebersihan 1 HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES A LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
b.Kepala Subbagian Keuangan 1 1) Bendahara 1 2) Analis Pengelola Keuangan 1 3) Pengadministrasi Pajak 1 4) Pengadministrasi Keuangan 1 5) Pengelola Laporan Keuangan 1 6) Pengolah Daftar Gaji 1 7) Pengola Data Laporan 1 Pertanggungiawaban Bendahara
1. 2.Kepala Bidang Pemerintahan Desa 1
a.Kepala Seksi Administrasi Desa dan 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1) Analis Desa dan Kelurahan 1 2) Pengelola Kekayaan Desa dan 1 Administrasi Desa 3) Pengelola Keuangan dan Pendapatan 1 Desa 4) Pengelola Data 1
b.Kepala Seksi Kelembagaan dan 1 KeIjasama Desa 1) Analis Pemberdayaan Masyarakat 1 dan Kelernbagaan 2) Analis PengernbanganWilayah 1 3) Pengelola Data Pemberdayaan 1 Masyarakat dan Kelernbagaan
1. 3.Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial 1 Budaya Masyarakat
a.Kepala Seksi Pengembangan 1 Kelembagaan, Kader dan Partisipasi Masyarakat 1) Analis Pemberdayaan Masyarakat 1 dan Kelembagaan 2) Analis Pemberdayaan Masyarakat 1 3) Pengelola Data Pemberdayaan 1 Masvarakat dan Kelembagaan
b.Kepala Seksi Sosial Dasar 1 1) Analis Sosial Budava 1 if Analis Ketahanan Budaya 1
1. 14.Kepala Bidanz Ekonomi 1 a Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi 1 Masvarakat dan Desa 1) Analis Pengernbangan Ekonorni 1 Pedesaan 2) Pengelola Pembinaan dan 1 Penzernbanzan Perekonornian 3) Penelaah Pengernbangan Usaha 1
b.Kepala Seksi Pembangunan Ekonorni 1 dan Kawasan Perdesaan 1) Penyuluh Pemberdayaan 1 Masvarakat Desai Kelurahan 2) Pengelola Data Pemberdayaan 1 Ekonomi Keluarga
1. 5.Kepala Bidang Pendayagunaan SDA,TIO 1 dan Pembangunan Sapras
a.Kepala Seksi Pendayagunaan SDAdan 1 110
1. 1.Penyuluh Usaha Mandiri dan TIO 1
2. 2.Pengelola Kelayakan SDA 1
b.Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan 1 Prasarana
1. 1.Analis Pengernbangan Sarana dan 1 Prasarana IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Desember 20,1.9-
2. 2.Penyuluh Pembangunan Daerah 1 Terpencil Jumlah 1 5 11 39 Jumlah Total 56 _ Dr·H,SU"A",<~" •..,.Ap S''''-n .. " OA.... H /- IH'ST~H IO~.H.2AIHU()O'H H2,tIlSi ADMI""STRI't~1 LlMC..IM I AllMAN _)\\)t-!AIU, ~H Plt. !CAM HU'(:JJt"I.t! Ors.H.A~l M~~IO ~ I MRO ORb-A I'll tAS" I M.r.i IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 jJ~oe!l!(;X' 201;3
3. 2.Penyuluh Pembangunan Daerah 1 Terpencil Jumlah 1 5 11 39 Jumlah Total 56 AS1SrtH ADM 1t4L!T1tAt. UH~ IRIANTO LAMBRIE ttd Drs. H ·ABouLMAQj ID s, M.Si BERITA DAERAH PROVINSIKALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7) D~.H ._lAJ,",,-,bO!H U2,MSi SEKRETARISDAERA PROVINS KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal/.3 Dlij€M8EA:J.o!j GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal/3 pes Ot:R.. ;J.0!,1
4. 2.Penyuluh Pembangunan Daerah 1 Terpencil Jumlah 1 5 11 39 Jumlah Total 56 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72 SURIANSYAH Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 201.~ IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 De ember 20.1<;
5. 2.Penyuluh Pembangunan Daerah 1 Ternencil JUlIllah 1 5 11 39 Jumlah Total 56 7 .. LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENfANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOM OR 98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA I ICepN Dm.. Pe Muy....bt_ Dna I DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 I - I _-"_00- I __ ...___ ......_04_ I 1I,o,po1e_ ... '_ r _lelld .... ___ n-.TTadon ,.",....ftII..$Iph1 H .. pall Sub "JMln PtrenCIMan -1 '-PI"S.bI Admlrtlstr.1I 0... da1I I'e.nlncbUln KtpeaItU H "'peS, SebI pena-mbel'l .. n ICAlifemb.... n d.!'I ,.,U.Jp,tM H I(~f. Selo' "'ntIt"'*>tnpn £"»nomI..- • ..,.... lAtd.n 0.... -{AsNr.tu¥DIM M•..,..... ' KtiPiias.bI 'endlv.",n .. n SOAdan TTG 9 • • • 9 - . J J - . on - . J ... - . An,11s Per.ntan •• n An... ,.." 7 1 1 0 An.Ii, Ottu dIn Kelut.han 7 0 1 -1 Ana Is Pemberd.-y •• n M'5V1r,ut din 7 0 1 -1 Ana ~ InplTlOl:npn ~kooomi 7 0 1 -1 I""'v••• U.... Monel'ri Gon 7 1 , 0 Kltl.tnb .... n Perd-...n T.lmoJoctT.patGun. Anen, Ott. dan Infonn .. l 7 , 1 0 "n .. lot. ~kly •• n o.s.. dIn • 0 1 -, 7 , 1 0 Pen,.104A Ptlmbl" .. n din 6 0 , -i 6 0 , -I '-dmfnlstrMIDna. Malb "'mtHotd-VNnMlrv.rabt '.n,.mb.n .. ,. p..,.konGf'f'Qn ,.." .. Iof.IC.I.,.bn WA ""'pdmlnlttm "'''"<1,,'',, dIIn 5 , , 0 ~ .. IoI.l(cu.npndinPend_IMt,,, • 0 , -, Pltn~. Ott. PemberdIV•• n , 0 , -, 7 0 , -i 1 2 -, Procr1m ..... Mupr1lbt d,n ~mbe .... n Per*,.h Penpmbenc1n UMtw. "",.,cMI a.htn""nc.n ••n • 0 , -r • 0 1 -, 1 • -. 0 , -. "" .. loI,o.lI «.-p.lt S.1a;iPembenaunan S.rane dan Pruara", , • -r H I • 0 • .. Itepl'l s.bl Pe"VI"en SotI,10....t Lj I • Ktlptl. Sen! PembllnlUMinlb)noml Klw.Mn P.nMs.. n J_ I(l5 •• - .K.JMI_ Sub &'11_" Ul'I\lJmdin Kepea_walan y ,.,.111 s.ksi (.'emb .... n dan .:.tJ.Nm. 0.- I 9 l 7 0 , -i 9 I AMII,Pen.. mbln .. " s....n. J_ KlS • ~ -/. d.n"... ... r.1\t I I • l "".lIs SomI8vdlya 7 1 , 0 1- IClS • • -/- 7 0 , -a J_ I(l5 • • - . I 'enyuluh P,mben.,..".n Dt.,.h Pen.,.lola DIu P'~VI.n lkonoml 7 0 1 -I Terpenell p."pdminh".dUrnum s , 1 0 J_ I(l5 • ~ - + Anlll, ICetIh'n.n SUd.V' 7 0 1 -I K~u.,... o 2 -z AneU,,.mtMrd.YHn Muy.rak.t din 7 0 1 -I "envuluh "-'mtMIrd.y.. n M''Y".k.t 7 , , 0 P.npdmlnlltr.uj I(ePltPw.l.n 5 , 1 0 Ktil.~" ... n , 1 -I OeM(K4ltutah.n An.lts p.n.. mb.n .. n wnlV.h 7 0 1 -i 1 , -1 AMlls a....n. MllikH.,.... 7 , 1 0 Pttnttk»!. o.u P..nbent.yun 6 0 1 -I ~~.h r - - J Pwnpdmfnlltrtsl P't'Jurat.n 5 0 1 -r MHV.,.lcatd.nl(eletr'ltMpln RaQpitul... e ( ., 0 • -, £teJonll 1 1 0 Petu," "-men.n 5 0 , -I _- EM&onUI 5 5 0 EHIDnfl/ UU 0 Pr_mu"~IMn 1 0 , -, Funplon.t 0 0 0 P,Iabln. 1339" P-" .. mudl • 0 1 -I KUf.nl 30 .... 3 7 .. H 114P1'1Sf.Ib~ (eulnpn Ditetapkan di Tanjung Selor • pada tanggal 13 .I)es~mber 2019 J_ I(l5 • • -+ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,hnd.t1.,.. 7 0 1 -, AMII,p~pIota lCeu.np" 7 1 1 0 Penpdmlnlttrul P-.J.k 5 0 , -I A~..d. rfr,'- -,., P.n,ldmlnlstr ... r;_'lnpn • , 1 1 P.n .. ~11 LApof.nKauen.. n 6 0 1 -I Pen.,..h OtfttrGII:JI • 0 1 -1 IRIANTO LAMBRIE Pwnl'l)l.hOat.. LapOfln • 0 1 -1 p.rtlnaunll.w.ben Bend.h.r. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 7 .. , Drt,\.I .A~L MACUIO~, ~RO 0Il6AI'41USI ·M....' DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 LAMPIRAN 11 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA I K~ 01_ Pomberdrt_nMnv-Icndan~ I DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15 I _Itt I ItotptLio IkIdtnc ".". ........ n Otq I '-PI" .. .,.ec.tta ... .,." dan~' Iud.,. M..... '.1ttc I -.........~- I __ ".I'ondoyo_.SOo\ TTG ... PeI'l\bMcLlNI\ SlPQiJ U 11 -i IC.I. Sub "'ahon ""'tQn .. n H ~I. s.bt .ldmlnklrnl ()a.e dfn Pelnll\lbt.n ItJMtrt., H Kepe!. SekII "n .. rnbII" .. n~_.n dati hrtl,h,..1 -i tc.p.a". SII'" Ptnlllf'!'lbt"pn UIOnomMnv.r,katd.n 0... -i IC..,.I. Sek:d PetId''('J\oIn •• n SOAdan nG ~rmlfo.- M.r;.flut • • • • • , .. .. ...+ .. An.liI Ptien~n .. n AnlPr,,, 7 1 1 0 An,lts On. din blur.h,n 7 0 1 ·1 An. j, Pembe.rdeyII.n M.SY.llIIk11td.n 7 0 1 ·1 An,lIl PanptmDlnpn t,l(onaml 7 0 1 ·1 .nyu uh u.... Mlndl,l din 7 1 1 0 lC.demo.,un Perd., .. n T.~T'PltGun. "n.U. Dat. dan Infot'mul 7 1 1 0 ,.n_" lGek:tv•• n Dna d." 6 0 1 -i 7 1 1 0 Pen,.JoI. Ptmbln •• " din 6 0 1 ·1 s 0 1 ·1 Admlnktr .. 1DIll Antll' Pemb4trclayHnM.,:v,rebt p.,.,.rnbtn .. n Pat1IIkoncml.n "nplo!. Kal.-y.bn SOl. '.npdrnlnft(T ... ",,-""!'\Un dIn • , , 0 Pen .. 1oItI ICe.... " .. " ct." ~pe1.n • 0 1 ·1 PM~. Dttl "mberu..,U" • 0 1 ·1 7 0 1 ., 1 2 ., Pro,r.m 0... M."".,..bt d,n t.1~ ... n PaMI .. h P.n,.mb.tn.-n U... ,,- 'In,.lol. 84th.n P.r.ant;.n.. n • 0 1 -r • 0 , ·1 1 , ~ 0 , ., -1ICePl11 ScbI '-mbtn",Nn s.,..n. din Pres.",n, P4tna-tote DIu l • ·1 -f • 0 • .. ~.,.I.Sabi .... ..,.n.n 50111., o... r -i• Kepa~Selcst hmbenJUMn EkonolTi "-WlSIn Peed., .. n ,....... oa.s I K - .. IC~I. Slib liNn Umumdin Kepepwa~n -i ""pete SeblI(~eun dan ~0a.M"'" 0.- I • I ""all. Pttn.. mbf,n,ln s'ra"a 7 0 , ·1 9 I ,-.. IQS • • ./. clan!'nltarana I I • 1 Ma:lb Sos~18uct.ya 7 1 , 0 ,....... oa.s • • .,. ""''fUlu~~n ...n.nDMrah 7 0 , .,,_ IllS • • ., I Penploll o.ta Pambwd..,..n lkonoml 7 0 1 ·1 Terpene!! Penpdm("IItr1lri urnum , 1 1 0 ,- ICl.S • • r:/. ,,"allllC4tananan 8uct.V• 7 0 I ., K.fuarp o 2 ·2 An.lt, Plmberd.y .. " M.,.,.r.klt d.n 7 0 1 ., 'e"yuluh Pemberdaya." Muv,rlOt 7 1 1 0 1I'..",dmnlnra.llCepepWttl.n , , 1 0 KtI1.mblf\, .. n I 2 ., OeMfl'eIurthan "nlll. "'" .. mbllnpn Wltlvah 7 0 , ·1 , 2 ·1 -'NIh a.r1I"1MlIltl:N.,.r. 7 1 , 0 P.nlllioll Det. PembetdlVu" • 0 , -r ~u~.!- - _] Pen,.dml",ttrl" Ptlrwrtlan , 0 1 ·1 M.,.,.,.k8t dIn KeIemtN ... n Reialpitu'"i [~ 6 I( +, 0 l ., ( .. tonn 1 1 0 . Petu .... Kat."."." • 0 , ·1 EMkHlIII • 5 0 Ewlo.IV U U 0 ".fNI K,tMtnllha" , 0 , ·1 FunlSfonll 0 0 0 "llba"1 U 39 "11 Pan.-mudl 3 0 1 ·1 , lC'unllnl 30 .... • 7 .. --1 "pelt SUb ""In ......n.. " Ditetapkan di Tanjung Selor • pada tanggal 13 Desoc.bel 201: f'T"~ -,,_- - . -- ~ -_. -.- ,- IllS • • 1·/· GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ikndaha", 7 0 , ·1 j 'Vr I r . /-' "Mljl ,." .. tot. K.u.nca" 7 , 1 0 -. • Penpdrnlnbtr.1f P.II. • 0 1 ·1 I~iDr. H·SU.""'''1A" •"'. AJl '~~_AL S~lc-R€ TAil'!>. OAtltAH 'fr' ~nllldrnln"tr.'1~Ulrt .. " • 2 1 1 Pen,.to'- Lapora" te.ua" .. n 6 0 1 ., A~I~ r~t-I .!. IDn..\-I. :2~IHUOOIM H2.M.~i AOMIH,SiIV\SI uMUM IRIANTO LAMBRIE PentoIlh Daft.rc;..jl • • 1 ·1 - - ""1(Il.~Data Laporu • 0 , ., I AIlMAt-\ JAUHAltl, tI-l pt\.. 'f::AItO 'Hurur1/V~lnuu"lI.w.tMn 8end.hllr.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…