Mengatur tentang pembentukan dan pengembangan budaya kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 1. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581 ); . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 3. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Kkembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan Bagi Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan nilai budaya kerja.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat dan kehormatan yang menjadi dasar nilai- nilai budaya kerja.
BAB II
Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah IKHLAS yang merupakan singkatan dari Integritas, Komitmen, Hasanah, Loyalitas, Akuntabilitas serta Semangat dan Motivasi. Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan. Budaya kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BAB III
Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada PNS. Pelaksanaan Internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan: a) ceramah/seminar umum; b) dialog terbuka/ Forum Group Discussion; dan c) bentuk kegiatan lainnya. Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.
BAB IV
Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi. Untuk melaksakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari: a) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara; b) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara; c) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB V
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
BAB VI
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 iiowember 2015 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROYHNSI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 75, DIS.W.ZAIMUODIN H2.M.51 ASICTEN UUM % PJOKO \SWIORO.SH.MH KePALA tipo HUKUM Drs.WAGQOUL MADSID S.M-4 KEPALA BIRO OLERTIKAT
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 ovember 2012 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Gubernur (Pergub)