DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, Fungsi dan Tugas Sekretariat DPRD, Tata Kerja Sekretariat DPRD, Hubungan Kerja dengan DPRD dan Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. 7. 3
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Sekda. Dewan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Setwan.
8.Sekretaris Dewal adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ka-limantan Utara yang selanjutnya disingkat menjadi Sekwan.
9.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum da-lam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan. 1O. Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya. 1 1. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUI{AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

KEDUDUI(AN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 3

(1)Setwan merupakan Ltnsur pelayanan terhadap DPRD.
(2)Setwan dipimpin oleh seseorang Sek'*,an.

Pasal 4

Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 4

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Setwan, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Dewan;
2. b.Bagian Umum, membawahkan :
(1)Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
(2)Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
(3)Sub Bagian Humas dan Perjalanan.
1. c.Bagian Keuangan, membawahkan :
(1)Sub Bagian Perencanaan
(2)Sub Bagian Anggaran
(3)Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
1. d.Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
(1)Sub Bagian Legislasi, Publikasi dan Dokumentasi;
(2)Sub Bagian Rapat, Protokol dan Risalah;
(3)Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli.
1. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan dan usul pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kepa-la Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Jika DPRD belum terbentuk, maka Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenui syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON ORGAITISASI SEI(RETARIAT DEWAN

Pasal 7

(1)Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.a;
(2)Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a;
(3)Kepa-la Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)(s) 5

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekwan, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam iingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menJrusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6)Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 9

Apabila Sekwan berhalangan, maka Kepala Bagian dan Kepaia Sub Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekwan atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3){4) (s) 6 Penjabaran Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. KETENTUAN PENUTUP Pasal L2 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 Maret 2014 PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KATIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 08 LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGAN]SASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN TENAGA AHU SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN P]. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…