DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai prosedur dan mekanisme pergeseran atau perubahan alokasi anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa aspek utama yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Pengertian Pergeseran Anggaran, Syarat dan Kriteria Pergeseran Anggaran, Prosedur Pengajuan Pergeseran Anggaran, Kewenangan dan Persetujuan, Pelaporan dan Transparansi, Pengawasan dan Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan penyesuaian belanja Satuan Keq'a Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 16O Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011, hh cara pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hubuf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kery'a Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

1.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OA3 tenta:rg Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1-26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fi; Mengingat 08
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2075 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2At4 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl; L2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLA tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL Nomor 310); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 2. 3.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungj awaban dan pengawasan keuangan daerah. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai peran dan fungsi dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat dan/atau PNS pada Unit Keq'a SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu progrzun sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
16.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedinya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan / atau Bendahara Pengeluaran untuk mengaj ukan permin t aan pembalraran.
19.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara meliputi : Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN

Pasal 3

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyampaikan permohonan/usulan pergeseran €mggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. a. b.
(2)Permohonan/usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat alasan atas pertimbangan dilakukannya pergeseran disertai penjelasannya pada kegiatan yang mengalami pergeseran.
(3)Permohonan/usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekurang- kurangnya dilampiri dengan : Rincian pergeseran yang menggarnbarkan sebelum dan/atau sesudah pergeseran kegiatan berkenaan; Register SP2D Tambahan Uang Persediaan; Kartu Kendali Kegiatan berkenaan; Penyediaan Dana (anggaran kas) pada kegiatan yang berkenaan.

Pasal 4

(1)Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan pergeseran anggaran secepat- cepatnya 3 (tiga) hari keq'a setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
(2)Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan teiaahan/saran tentang usulan pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan:
1. a.Pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3)Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada Ayat (21 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
(4)Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut pada Ayat
(3)dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui dan/atau disahkan oleh TAPD.
(5)Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.
(6)Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD . dilingkuqgan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara L'" selambafflambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan Peraturan Daerah atas Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan dan seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar serta telah selesai ditelaah.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pergeseran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang berakibat pada penyesuaian anggaran kas, maka SKPD harus melakukan penyesuaian anggaran kasnya. b. c. d. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organirasi Sub Unit Organisai Program Kegiatan Nama PPTX FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN PEM ERII{TAH PROVII{SI KALIMAT{TA'{ UTARA KARTU KENDALI KEGIATAH per H D00000( 2015 x .....
1. x.)c(
2. x.)c(. )c(
3. x.)0( )o(. )o(.
4. x.)0(. )o(. )o( )fr
5. x.)c(. )0(. )0( )o(. )c( Lampiran III :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: Tanjung Selor- ... Pengguna Anggaran Nama Lengkap )( NIP. NO. KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN REAUSASI KEGIATAN (sP2D) SISA PAGU ANGGARAN UP/GU/ru LS 1 5.2. x. x. ts Belanja x)oooooafi )00fi rcoc( NCfi xlcc( JUMI.AH )ooo( )o()0( )0m( x)ofi Pi. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H.IRIANTO LAMBRIE I{o NAMA JABATA!I PARAF 1 urrlt.Bfidrun,M.t'L (e,run tl om.tl.$unD,q,Oh,tYl' Att ltt K [uhurto, $H knro HUKUm flqil Or9trn Etti / Harry PraDoto *f,'on l fitffeon -fl'.{ FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVIilSI KALIMANTAN UTARA PERGESERAN ANGGARAN KAS Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanseal: Tanjurg Selor, Pengguna Anggararl xx. xx
6. x.xx, )x
7. x.xx. )fr. x( Pi. CUBERNUR KALIMAN'TAN UTARA, I(D. REXET{ING URAIAN ANGGARANTAHUI'I IilI SEBELUM PERUBAHAI{ SEBELUM PERUEAHAI{ TRIWUI.A]{ I TRIWULAN II TRIWULAT{ III TiIWULAN IV TRIII'ULAI{ I TRIWULAN II TntwutAt{ nt TRIIA'ULAN IV BELA]I'A LANGSUNG )Oc(x xxxx )ocxx )ccfi xx(x $Cfi rco(x )ofix )c0c( s.2xx Progrom XXXXXX xxxx lcfix )coix )frxx )frxx )cfix )'CCU lcofi )ccfl 5.2)q. )C( Kegiatan )OOdnoU )ocxx xux xxxx xxu xxxx )0c(x )ocu )ocfi )cfix 5.2XX. )fi. X. X, X Behnra xufrflx rccfi )cdx )ocfi DCfi DryX )cfix )cfix fifi JUMLAH xxxx )o(xx xxxx xxx)( xDo( )ofix xxn( )ooo( xxxx 4rr lI H.IRIANTO LAMBRIE[nama] -_I lt11tlla vflg0rD.l 1 )n.H.Bndrun, M.tt teme w 2 )[.H.tunqntph,M.A[ k 3 tu Yrorrto haro Hukum dm 0r0ohlso&l 4 HurrY PrnuotD qffi, kst{lFon nw
(2)Penyesuaian anggararl kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyalnpaikan permohonan penyesuaiannya.
(3)Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
(4)Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat {3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kaiimantan Utara. Ditetapkan di TanJ'ung Selor pada tanggal PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, {2) Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.

(3)Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
(4)Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarl Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ilo rAMA JABATAI PARAF 1 Drs.t{. Bqdrun,M.ti Ssroe v/ 2 .run00g^l0h,M' A$S ltl ? fuhqrto, SH HarrY PrqhJotco kqo Hukurvt plRn Orount e{!t ,/ -nP^ kfiffi..qqn :fr' Lampiran II : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tansqal: FORMAT REGISTERSP2DTU U.urn Pcmcrltrt han Bidang Pemcrlntahrn Urlt Organb.si sub UDit organbasi x

x.xx
x.xx. )0(
x.xx. )o(. )0(, PEl,lERIltlTAll PROVIilSI IGLIMAilTAI{ UTARA REGISTER SP2D TU Perirde : rc(-)000000(-2015 s/d m(-)00O000(-2015 NO. TAI'GGAL t{o. sP2D URAIAH PROGRAI.I IiIII-AI SP2D KEGIATAN BELAiIIA 1 trx-rxrcofr-)00fi PROGMMffix KEGIATAN ffi 8€hnjaffi EelanJam )cofi )ooo( 2 )c(-)000fix-)co(x P&OGRAI!Iffi KEGIATN{ xffi BehnFxm 8ehnaffi( mo( K ]UULAH xxrx Tanjung Selor, Pengguna Anggaran .. H.IRIANTO LAMBRIE l{o }IAMA JABATAIi PARAF I Dn.t+,Bnilrun ,M.s[ tgKDA (,/ . 2 Drt.H-funqn$ilhm'n ATt llt 7-_ 3 Srhurto, t+f koo Huum DlRn Orqonttot't v .t HUrrl Prou,'o+o kArO kcuj don AT ilrq0n ,7 b Lampiran I : Perafuran Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN KOP SKPD Nomor Lampiran Perihal : : 1 (satu) berkas : Permohonan Pergeseran Anggaran SKPD [tempat tanggal, bulan dan tahun] Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Di- Tanjung Selor dst. ....... dst dst. Kepala SKPD, [nama] lNrPl PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H. IRIANTO LAMBRIE I{o I{AHA JABATAT PARAF 1 on.H. BRdrun,l,l.$i tckue u. 2 Dr$,H.torrffrprh,M.AP Ars til h 3 I t fuhnro, eH Kfrro uururn otnn 0rOont[oH ry Horr'f P0tuoto K0r0 Keu0noan dQn A0et " ' '-ffi' Lampiran I : Perafu ran Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanggal: FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN KOP SKPD Nomor Lampiran Perihal 1 (satu) berkas Permohonan Pergeseran Anggaran SKPD [tempat, tanggal, bulan dan tahun] Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Di- Tanjung Selor ....'....... dst ....... dst. dst Kepala SKPD [nama] tNrPI PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Lampiran II : Peraturan Cubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: FORMAT REGISTERSP2D TU Uruen Pemcrintahln Bid.ng Pcm.rirtrh.n Unh Organissl S0bUnltOrgilk d x
x.xx
x.xx. )0(
x.xx. )c(, )c(. PEUERIT{TAH PROVIfiSI KATIUAT{TAI{ UTARA REGISTER SP2D TU Perbde : )0(-)000000(-2015 s/d )C(-)00000O(-2015 ilo, TAHGGAL t{o. sP2D URA]IAN PROGRI}I NII-AI SP2D XEGIATA].I BEljI{'A 1 xx-nccofr-)ccfi PRoGMI'1ffi KEGIATAN ffi Belanja wu Behnjam )cofi xx 2 )fr-rscocx-pfrx PROGRAMffix (EGIATN{ ffi Behnja ffiu Eehnja)m( )OCXX )m ,UI{LAH xxxx Tanjung Selor, Pengguna Anggaran Nama l"eng&ap ) PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H.IRIANTO LAMBRIE FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN PEMERIIITAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KARTU KENDATI KEGIATAN ps )0( )000000( 2015 Lampiran III :Peraturim Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: Tanjung Selor, Pengguna Anggaran Nama Lengkap ) Urusan Pemerintahan Bidang Pemcrintahar Unit Organisasi Sub Unit Organisai Program Kqiatan Nama PPTK x x.n(
x.n(. )0(
x.x(. il, x(.
x.)0( )c(. x(. )0(
x.)ft )c(. )0(. )0(. )c( ( NIP. NO. KODE REKEI{II{G UR,frIAN PAGU ANGGARAN KEGIATAil REALISASI KEGIATAN (sP2D) SISA PAGU ANGGARAN uP/Gulru LS 1 5.2. x, ro<. lo< klanja nooomr.:o< )cOfi p0c( XOC( XrcC( JUM!.AH )oofl )ooo( )o()fl rcoo( PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H.IRIANTO LAMBRIE LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN Uru$n PamcriDt!htn Blr.ng Pcmerintahan Unh Org.nBrsi Sub Unlt Organbasl Pregr.mKegiatrnLok.3l K6giatrnLatar belakang p€:ubahan /dl.nggErkrn drltm Pcrubahar APEO :x: x.xx I x. xx. x. )fr, )fr : x. xx. x. D(. )0(. )0( : x. xx. x. K(. )c(. )fr, xx : x. xx. x. lx. )c(. )cx. xx. xx RI NCIAT{ PERGESERAN BELA'T'A PEMERITTTAH PROVINSI KALIMANTAI{ UTAN.A Tahun A[ggaran ffi ..i ruilCIAil PERCESERAI{ AITGGARAI{ 6ELAII'A LANGSUIIG PROGRAI4 DAI{ PER KEGIATAII SATUAI{ KER]A PERAHGKAT DAERAI{ XODE REXENING URAIAiI SEBELUM PERGESER.AN SETELAH PERGESERAN F.rtrmbah/(Borkurang) .lumbh Iumbh volumc SatuEn H!rgr Volume Satuan Hargr (Rp) o/o 1 2 3 4 5 6=3)(6 7 8 9 10=rx9 1t t2 55,25.2.X5.2.X.x5,2,X,H.Xi( EELANJA BELA]'IJA LAI{CSUTIG Erlanjaxm Eehnla ffifl BelanJa )aooooo( ffi-ffi X( xx )c( )c( xx X( )c( f( )x XX Tanjrutg Selor, Penggurn Anggaran ( Nama Lengkap ) NrP...........,.... Pi. CUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H.IRIANTO LAMBRIE suhurto 'tu [tUrr1 erou,oto tt^ rrul JABATAN PARAF I Dn.U. Bodrun, M.$i Ssron u 2 )rt.u.tuflRn$'filt,M'fi Au tn * I knro Hurum d0n I 0rganrtqet LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN RIiTTAN PERGESERA'I BELAT'A PEMERINTAH PEOWNSI KAUMANTAT{ UTARA Tahun Anggaran m Ulr$n PGmeihtahrn 6Hang PGmerintahan Unft OrOatriEsiSsb Unft Otganie3i FrcgramKcgbtrnLokrsi l(;ght n L.tar blhkatrg pcrubahan /diangg.rk.n dEhm Pcrub.han APBD xx, xx RIi{CIAN PERGESERAI{ ANGGANAN BELATT'A LAI{GSUI{G PROGRAM DAt{ PER KEGIATATI SATUAN I(ERJA PERANGXAT DAERAH XODE REKEI{IT{G URAIAN SEBELUM PERGESERAN SETEI.AH PERGESERAN B..trmbah/(Bcrkurun0) RTNCIAN PERHITUNGAN Jumbh RII{CIAI{ PERHITUNGAT{ JumLh volumo Satuan Harg! volumc Satuan H.r0. I 2 3 4 5 6=3Xs 7 a 9 1O=/49 1t L2 55.25.2.X5.2.X.r5.2,X.xx,/u BELAT{JA SELIIIJA LrAI{6U'IG Belrrr|mx BehnlaffiH Behnlaffin ffi-M xx XX )c( )c( )x )x X( }T )0( xx TanjLurg Selor, Pengguna Anggaran Nama l,engkap ( NIP. PJ. CUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H. IRIANTO LAMBRIE ,P6l xx. xx x, xx, )o(
x.xx, )I. xx Lampiran lV FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS PEM ERII{TAH PROVINSI KALIiiAI{TA]{ UTARA PERGESERAN ANGGARAN KAS : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanggal: Tanjurg Selor, Pengguna Anggararq [nama]NIP. KO. REKCT{ING URAIAH ANGGARAXTAHUN INI SEBELUM PER.UBAHA'T SEBELUITT PERUBAHAI{ TRIWULAI{ I TRIWULAN TI Tn TVULAI{ III TilWULAil IV TRTWULAI{ I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 5.2 BELA]{'A LAIIGSUI{G rcocx r(xx xrfi mfi rcoo( )ocg )ocfi )mfi )o(Xx Pmgrum X)O(XLX )ocxx )cc(x xxxx )cfix )cxxx )xxx )'DC(X )c(xx xxxx 5.2XX. )C( Kegiatail I\XXXXXYX xux )ixxx X}XX nc(X )cocx )cffx xxxx NCfi )cfix 5.2.XX. n(. X. X. X B€lanaffi ro(x }CfrX )c(xx ncxx XXXX )cfix )cc{x xux )ccxx JUMLAH rfix xxxx xxxx )ooo( xxxx x$o( n)o( xx)o( xxxx Pi. GUBERNUR K4LIMANTAN UTARA, Dr. H.IRIANTO LAMBRIE -,',K _ wUlusn Pemcrintahan Bidang Pemqintahan Unit Organissi Sub Unlt Organbasi

(2)Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narnun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang tedadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
(3)Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
(4)Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2AI5 NOMOR SEKRETARIS a Drs. H. BADRUN, M.Si

(2)Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatart yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
(3)Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
(4)Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempata:rnya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal

q.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRET AERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Drs. H. BADRUN. M.Si BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR I{o ilAXA JABATAN PARAF l I Dm,H.tur0nTY0h,M.A{ Att ttt I 2 Sthqrto, $H Knro Hurum dqn 0rqRnttqH , 3 1 PrAuoto dqn A ':ff' iol_-. Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN KOP SKPD Nomor Lampiran Perihal .. : 1 (satu) berkas : Permohonan Pergeseran Anggaran SKPD [tempat, tanggal, bulan dan tahun] Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Di- Tanjung Selor dst. ....... dsl dsL Kepala SKPD [nama] tNP] Pi. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS PROVINSI UTARA, ( Drs. H. BADRUN, M.Si Lampiran II : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanseal: FORMAT REGISTER SP2D TU Urugn PGmcritrtahar Eidang P.mcrirtahan Utrit Orgrnb.3i Sub Unit Organblsi x
x.)o(
x.)c(. n(
x.)c(. )c( )g PEM ERII{TAH PROVIilSI KALIMAI{TA'{ UTAPd REGISTER SP2D TU Periode : n(-)000000(-201s s/d )C(-)00000C(-2015 t{o. TAt{GGIL NO. SP2D URATAH PROGRAI,I '{II.AI SP2D KEGIATAI{ BEUIi{'A 1 x{-nccofi-)cod PROGMMW KEGIATAI,IxM Eelanjaffi B€,lanjaffi )c00( m 2 xx-xnofix-)Co(x PROGRAI'Ixffi IGGIATANre 8€lanjam Belanjaffi Dofi m -1UI{LAH Tanjrmg Selor, Pengguna Anggaran .,* ( Namalenglap ) SEKRETARIS DA PROVINSI KA UTARA, Pi. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Drs. H. BADRUN, M.Si I{o NAMA JABATAN PARA F I m.H.6ttn0ns'r0h,MA? Art ttt 2 tu Ytu*0, E H kuro Hulcum dan 0rqnn te o n 3 [turn1 0rqwo$ Knro Keu0nqffn davr Atst fr 4 Lampiran III :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN PEMERINTAH PROVIilsI KALIMANTAil UTARA KARTU IGNDALI TEGIATAN per )0( )000000( 2015 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerinbhan Unit Organisai Sub Unit Organisasi Program Kegiatan I{ama PPTK NO- KODE REKEHII{G URAIAN PAGU AI{GGARA}I KEGUTTAN REALISASI KEGIATAN (sP2D) SISA PAGU ANGGARAN UP/GU/IU LS 1 5.2. x. ro<. lo< Belanja nooooooo( )cOc( )COC( )00c( rcoc( JUMI.AH )mo( x,oo( )mcx )m( Tanjung Selor, Pengguna Anggaran Nama Lengkap )( NIP. Pi. GUBERNUR KALIMANTAN [.[ARA, ttd Dr. H.IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS D PROVINSI KA trlAR& Drs. H. BADRUN, M.Si I I{o NAMA JABATAN PARA F I Drr.t{.&non[$h,M.AP Att Iil * 2 tuhono, tH kuro t{uKurn ilfin 0rqunrrod ,il 3 Itqrn Prqooto K0ro kruur46on dun AEe,t- 7 4 Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tansual: FOR]\{AT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN KOPSKPD Nomor Lampiran Perihal : : 1 (satu) berkas : Permohonan Pergeseran Anggaran SKPD [tempat tanggal, bulan dan tahun] Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Di- Tanjung Selor dst ....... dst dsL Kepala SKPD, [nama] [NP] PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TTTARA, ftd Dr. H.IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS PROVINSI KA UTARA, t !to NAUA JABATAN PARAT I Drt-tl.Nn0nflOh,M'AI Att ttt + 2 hllilruo,tt{ knro HuKum don 0r$unteo$ / 3 ,{ Itar{ QThtooto knro }ou0h0un dqn A[tt' :g Drs. H. BADRUN M.Si Lampireun II ; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: FORMAT RECISTER SP2D TU Urusn Pemcriotahar Eldang Pemerintah.n Unlt Organisasi Sub Unit (Xgani$si x
x.)c(
x.)o(. )fi
x.)x. )0(. )c(. PEIII ERINTA}I PROVII{SI KALII,IAT{TAN UTARA REGISTER SP2D TU Perlrde : H-)000000(-2015 s/d )0(-)000000(-2015 l"anjung Selor, Penggurn Anggaran { Namalengkap ) NO. TANGGIL ilo. sPzD URAIAI{ PROGRAI.I NILAI SP2D XEGIATAI BELAN'A 1 )c(-$od)c(-)ccfl PROGMMffi I€GIAT/Nffi Behniam 8€lanjaffi )000( ffi 2 )fr-n0000(-)ccry PROGMM )@06 KEGrA-TA'{ ffi Belanjaffi Behnjaffi noil m ]UMI.AH xxxr xxxx SEKRETARIS D / Drs. H. BADRUN, M.Si Pi. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, nd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Urusan PemGrintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisad Sub Unit Organisasi Program Kegiatan Nama PPTK FORMAT KARTU KENDALI KECIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAil UTARA KARTU KENDALI KEGIATAN per )C( )0000OC( 2015 x -,.... X. )H
x.x( )c(
x.)c(. )0(. )0(.
x.x(' )o(. n(. fr
x.xx. xx. xx. xx. xx Lampiran III :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal; Tanjung Selor. ... Pengguna Anggaran ( NIP. Nama Lengkap ) NO. KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN XEGIATAN REALISASI KEGIATA'{ (sP2D) SISA PAGU ANGGARAN UP/GU/TU LS 1 5,2. x. lo<, lo< Belanja )ooo6oao( )c0(x )COC( ffi rcCC( JUMI.AH )oofi )om( )oocx )om( Pi. GUBERNUR KALIMANTAN t_r"rARA, ttd Dr. H.IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS D PROVINSI KALI LJ-IAR& Drs. H. BADRUN, M.Si LAMPIRAN SURAT PERN4OHONAN PERGESERAN Uiusn Pemcrht!hrn 8Hatrg Pem€rlntahan Unlt Org.nisol Sub Unit Organbasl Prcgrtml(cgiatanLok iiKcgbtatr L.tar belakang pcrubahan /dhngeark.n dlbm Pcrubahan APBD nIilCIAN PERGESENAil BELA}I'A PEMERII{TAH PROVINSI KALTMANTAil UTARA Tahun Anggaran ffi :x: x,xx ; x, xx. x, )fr. )c( : x. xx. x. )cx. )c(. xx : x. xx. x. x(. )fr. )fr. xx : x. xx. x. )fi. )c(. )c(, xx. xx nll{CllAl{ PERCESERAR AIIGOARAII BELAIITA LAI{€SUNG PROGRAII DAt{ PER rcClAT }I STTUAN l(ER A PERANGKAT DAGRAH KODE REXEl{ING URAIAI{ SETII-AH PERGESERAil Eartambih/(8ar*urrng) RINCIAN PERHITUNCAH Jumlch trumlah vokrmo Satuan H.rg.Satuar Voluma Satutn Hrle. (R6) olo 1 2 3 4 5 6=3Xs 7 a 9 10=7x9 1t t2 5.25.2.X5.2.X.u5.2.X.u./s BELANJA BELAN]A LAT{GSUil6 Bchn axffi Belanjaffix Belanja mxaoo( Hnxx-ffi XX XX X( xx u xx )fr )0( )fr XX SEKRETARIS PRCA/INS] UTARA, PJ. CUBERNUR Tanjrmg Selor, .. Penggurxr Arggaran Namalengkap ) AN U"TARA, KALI H. BADRUN, M.Si LAMBRIE Lampiran IV FORMAT PERGESERAN ANCGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI KATIMAHTAT{ UTARA PERGESERAN ANGGARAN I(AS : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanggal: 'l'anjurg Selor, Pcnggura Arrggaran, MANTAN UTAR.& ttd SEKRETARIS D PROVINSI UTARA, KD. REXENIT{G URAIAN AHGGARAT{TAHUN TNI SEBTLUM PERUEAHAN SEEELUM FERUBAHAN TRIWUI-AN I TRII"ULAN II TRIWULAII III TRIWULAN IV THWULAI{ I TRIWULAI{ II TRIWULAN III TRIWULAI{ IV 5.2 BELATT'A LANGSUNG noo( Do(x m(x m(x )ccxx )o{xx )ocry )oc(x m(x 5.2-XX Program X)O(XXX XKXX )o(xx Dofi xxxx )frxx )xxx )c(xx )cofi )ccxx 5,2.XX. XX Kegiabn XXXX(XXX }c(XX )frxx xxxx X}XX XXXX rfix xxxx xxxx )vxx 5,2XX. XX. X. X, X BelanJa Mxux xru )cc(x DfiX )cflx xxxx xxxx )cfix x(Xx }CCXX JUirLAll xno( )oflx xx)o( xxxx xnu )ooo( xxfi )ooo( tfixx Drs. H. BADRUN, M.Si LAMBRIE ,x +€]?+*i\@rUrustr Pemerintahail Bldang Pemelirtahan Unt Organissisub UnE Org.nbasl InamalNIP, LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ru ]rcIAil PERGESEMfl AELAII'A PEI{ERII{IAH PROYINSI TALIITIA'{fA'{ UTARA Tahufl Anggaran ffi Uruan PGmGrhtlhrn Bld.ng P!mGrintahan Unft org.nbasi sub Urt orgrnka3l PrcgramKegi.ltonLokael (cghtan Latar bcLktng Frub.hrn /dLngg.rk.r d.hm Pcrubahan APBD :x: x,xx :
x.)c(. x. D(, )0( : x. xx. x. )c(. )o(. )t : x. xx. x. )fr. )o(. x(. xx : x. xx. x. )0(. )c(. )c{. xx. xx RINCIAN PERCESERAN AI{GGTNAN BELAT{JA LAI{GSUNG PROGRAII DAI{ PER KEGIATATI SATUAI{ KET'A PERAT{GKAT OAERAH KODE NEKENING UR IAN SEBELUM PERGESERAII SETEUTH PERGESENAN gart!mbah/(B..kurrng) RINCIAN PERHITUTIGATT' !umbh RII{CIAI{ PERHITUNGAN Jumlah vofumG Satuan H!reeSatuatr volumc Satuan HargrSatuan ,anl I 2 3 4 5 6=3Xs 7 a I 10=7x9 1l L2 5.25.2.X5.2.X.u5.2.X.u.)(x EELANJA BELANJA LANGSUI{G EcbnJaxxxxx BelanJa)ffiffiH BehnjaxM ffi-M xx )c( )fr )x )fr XX X( )fr )c( XX Tanjung Selor, Pengguna Anggaran "-:::"*u:l l ( MP.. SEKRETARIS D PROVINSI KALIN,I UTARA, t PJ. CUBERNUR KALIMANT'AN UTARA, ttd Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Drs. H. BADRUN, M.Si FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAI{ UTARA PERGESERAN ANGGARAN KAS Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : Tanssal: Tarjurg Selor, Pengguna Anggararq [namalN{P. KD, REKENI]{G URAIA'T Al'lOGAIlAl{TAHUN I}{I SEEEI.UM PERUBAHAI{ SEBELUM PERUEAHAN TRIWULAT{ I TRIWUUI{ II TRIWULAI{ III TRIWULAI{ IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAT{ IV 5.2 EELATT'A LAI{GSUNG )occ( )co(x )ccfi )oc(x xxxx )ocfi D0(x )ooq ncfi 5.2XX ProUram X)OIXXX D(xx xlxx nc(X )txx Imi( )cofi )oc(x )CfiX )ccfi 5.2tX, )C( Kegiatan )OAn&lX x{fi rux $xx }CCfi )c0c( )0(xx )axx )cc(x )DOfi 5.2.XX. XX. X. X. X Belanra ffixffi )oqx )co(x )c(xx )ccfi DfrX xxxx xgx )xxx )ccff JUMLAH xxxx xxxx xxxx )oux xxxx )offx xxxx n)o( lfixx SEKRETARIS DA PROVINSI KALIM UTARA, rJ. GUBERNUR KALIMANTAN L]TARA, ttd Dr. H.IRIANTO LAMBRIE Drs. H. BADRUN, M.Si +'".;-!r,*,,'l#'.,'n !AJ:,t5.ry -.qy Ur[sn Pemerlntahan Bidang Pcmqintahan Unit Org.nlr!si Sub Un& Org.nbasl

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…