DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Roadmap Sanitasi Daerah BAB III Koordinasi Dan Kerja Sama BAB IV Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan BAB V Pembinaan Dan Pengawasan BAB VI Pendanaan BAB VII penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu, perlu disusun roadmap sanitasi Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Tahun 2019-2023. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); S A L I N A N
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor389);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Roadmap Sanitasi Daerah adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disingkat PPSP adalah program pembangunan sanitasi permukiman yang terintegrasi dari pusat ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan drainase lingkungan, dalam rangka percapaian target RPJMN 2014-2019 dan SDGs 2030.
8.Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah lembaga adhoc yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan air minum dan sanitasi Daerah, yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 2

Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan tujuan:

a.Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
b.Sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

Pasal 3

Roadmap Sanitasi Daerah memuat arah kebijakan pembangunan sanitasi di Daerah, strategi kebijakan sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Roadmap Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
1. a.Gambaran umum;
2. b.Isu strategis;
3. c.Tujuan dan sasaran pengembangan;
4. d.Dasar kebijakan;
5. e.Pendekatan penanganan;
6. f.Prioritas pengembangan;
7. g.Pendanaan;
8. h.Konsepsi kebijakan operasional;
9. i.Rencana strategis program pengembangan.
(2)Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

ROADMAP SANITASI DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyusunan Roadmap Sanitasi Daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi.
(2)Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
(3)Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 6

Penyusunan Roadmap Sanitasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
(2)Pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan.
(3)Pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara optimal, terdiri dari berbagai program sesuai pencapaian target yang meliputi:
1. a.peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga;
2. b.air limbah domestik;
3. c.pengelolaan drainase lingkungan.
(4)Optimalisasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Pokja AMPL yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan perangkat daerah terkait di daerah, Pokja AMPL, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, Pokja Sanitasi di kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9

(1)Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.Pihak ketiga; dan/atau
3. c.Lembaga di Luar Negeri.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Daerah dilaksanakan secara berkala.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pokja AMPL.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…