DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Diantara Pasal dan Pasal 6 disisipkan (dua) Bagian dan (delapan) Pasal baru yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, dan Pasal 5H Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah menjadi Bagian Keempat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara,

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6):
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539):
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Bagian dan 8 (delapan) Pasal baru yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, dan Pasal 5H, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pengelolaan perbatasan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5B

Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 5C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. b. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara, penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan, dan c. d. e.

(1)
(2)pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. f

Pasal 5D

Susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri atas:

a.Kepala Badan,
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan: dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, membawahkan: 1) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran, 2) Subbidang Kerjasama dan Litbang.
d.Bidang Koordinasi Dan Pelaksanaan, membawahkan: 1) Subbidang Pengelolaan Wilayah Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, 2) Subbidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara.
e.Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan: 1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi: 2) Subbidang Data, Informasi dan Pelaporan. Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5E

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5F Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 5G Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5F, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(1)I- pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. d. e. f 8 Pasal 5H Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
1. a.Kepala Badan,
2. b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Program dan Anggaran, 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 3) Subbagian Keuangan. g. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan: 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan 2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa. Bidang Politik Dalam Negeri, mermmbawahkan: 1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, 2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan: 1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, dan 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan: 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, dan 2) Subbidang Penanganan Konflik. Kelompok Jabatan Fungsional. e. £
(2)Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah menjadi Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 jax.sci 2920 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 januari 202. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE - - PERSUMANGyAU, Mp SEKEETAHS Daetan Ps 1 ju. 2MANUDDIN HMI ASUTEN POMINKTRASI UMUM 5 P3 1 Pa D0 REMAN JAUKAM,SH—— PU-KEPALA Biro HUKUM DISAM.ABOUL MIANYID SMS KEPALA Bi06 OLEperasi Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Jazueri 26”? GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 saauari 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSI IMANTAN UTARA, ANSVAFI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal » Jr uari 2025 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal " jrmuari 2622 SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI IMANTAN UTARA, Mt) / SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR - - DET-H.ZAINUDON H2MSI Austen Agam utpasi uMum 4 2AMAN Jauuaru (S4 BLt-KERALA Bo Mukum uMI DT.H-ABYULMMO MSI Kerata Bimo OLMKASI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KEPALA SEKRETARIS SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM DAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA BIDANG KOORDINASI DAN PELAKSANAAN — SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGANGGARAN SUBBIDANG PENGELOLAAN WILAYAH BATAS NEGARA DAN INFRASTRUKUR KAWASAN PERBATASAN SUBBIDANG KERJASAMA DAN LITBANG SUBBIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI —DN SUBBIDANG - MONITORING DAN EVALUASI SUBBIDANG DATA, "— INFORMASI DAN PELAPORAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 urxrari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN UMUM DAN KEUANGAN ANGGARAN KEPEGAWAIAN BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAAN DAN KARAKTER BANGSA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUBBIDANG SUBBIDANG - IDEOLOGI DAN 3 PENDIDIKAN WAWASAN POLITIK DAN KEBANGSAAN PENINGKATAN DEMOKRASI SUBBIDANG BELA SUBBIDANG —— NEGARA DAN . FASILITASI KARAKTER BANGSA KELEMBAGAAN, PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SUBBIDANG | KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SUBBIDANG — ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUBBIDANG LI KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SUBBIDANG — PENANGANAN KONFLIK 411- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal « canuari 2-CC GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, . IRIANTO LAMBRIE —L Oensumanyan,Map Sekeerans DARNAH & 1 2 |PI3 H. ZAINUDOIN Hapnsi Asurem moMin TAU UMUM 4 PO MMAN JAMHARASH Pl-KEPMLA Bird HUkUM "DE. H-REDUL MAOJU SAMLCI KEPALA Bit OLEPNLAKI KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN UMUM DAN Pe AGIAN ANGGARAN KEPEGAWAIAN JA BIDANG IDEOLOGI, BIDANG KETAHANAN WAWASAN BIDANG POLITIK EKONOMI, SOSIAL, BIDANG KEWASPADAAN KEBANGSAAAN DAN DALAM NEGERI BUDAYA, AGAMA DAN NASIONAL DAN KARAKTER BANGSA ORGANISASI PENANGANAN KONFLIK KEMASYARAKATAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG LI) wrotoci DAN 3 PENDIDIKAN | KETAHANAN LI KEWASPADAAN DINI WAWASAN POLITIK DAN EKONOMI, SOSIAL, DAN KERJASAMA KEBANGSAAN PENINGKATAN BUDAYA, DAN INTELIJEN DEMOKRASI AGAMA SUBBIDANG BELA SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 21 NEGARA DAN am FASILITASI 1 ORGANISASI — PENANGANAN KARAKTER BANGSA KELEMBAGAAN, KEMASYARAKATAN KONFLIK PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK ag 4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 januari 221 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal | ::irari 2v22 SEKRETARIS DAE PROVINSI IMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN UMUM DAN Ma AGIAN ANGGARAN KEPEGAWAIAN JA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN BIDANG POLITIK BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN BIDANG KEWASPADAAN PENANGANAN KONFLIK NASIONAL DAN SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SUBBIDANG — PENANGANAN KONFLIK KEBANGSAAAN DAN DALAM NEGERI KARAKTER BANGSA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG IDEOLOGI DAN PENDIDIKAN KETAHANAN WAWASAN POLITIK DAN "1 EkONOMI, SOSIAL, KEBANGSAAN PENINGKATAN BUDAYA, DAN DEMOKRASI AGAMA SUBBIDANG BELA SUBBIDANG SUBBIDANG NEGARA DAN FASILITASI 5 ORGANISASI KARAKTER BANGSA KELEMBAGAAN, KEMASYARAKATAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 santeri 2020 . DIS-ta-221ptu001 LM KSttrs dgmuiserian UMUM Y2, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 5 Reman gauwar, Sa
2.Kerala bu Uucum ttd “. : BRO ORSMNLDIS- 8. ABDUL MDNO SMS KEALA Btn ti IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal “ cri 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSI IMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8 KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN UMUM DAN PANGAN ANGGARAN KEPEGAWAIAN BIDANG IDEOLOGI, BIDANG POLITIK BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN WAWASAN KEBANGSAAAN DAN BUDAYA, AGAMA DAN KARAKTER BANGSA DALAM NEGERI ORGANISASI PENANGANAN KONFLIK KEMASYARAKATAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG LI 1protoci DAN | PENDIDIKAN || KETAHANAN LI kewaspaDaan DINI WAWASAN POLITIK DAN EKONOMI, SOSIAL, DAN KERJASAMA KEBANGSAAN PENINGKATAN BUDAYA, DAN INTELIJEN DEMOKRASI AGAMA SUBBIDANG BELA SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG —| — NEGARA DAN — FASILITASI —| oRrGanisAsI —| PENANGANAN KARAKTER BANGSA KELEMBAGAAN, KEMASYARAKATAN KONFLIK PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…