DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tarif angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi. Tarif dasar angkutan antarkota dalam provinsi kelas ekonomi adalah sebesar Rp. 656,00 per penumpang/kilometer. Tarif dasar batas atas adalah sebesar Rp. 853,00 per penumpang/kilometer, dan tarif dasar batas bawah sebesar Rp. 525,00 per penumpang/kilometer. Gubernur atas usul Kepala Dinas dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai. Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur. Pelanggaran terhadap ketentuan tarif dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin trayek, dan pencabutan izin trayek. Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan. tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan penumpang. perlu pengaturan tarif angkutan umum pada angkutan penumpang antarkota;
b.bahwa berdasarkan kctentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pernerintah Daerah mernpunyai kewenangan

Menetapkan

menetapkan tarif kelas ekonorni untuik angkutan orang 'yang melayani trayek antarkota dalarn Oaerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antarkota Dalarn Provinsi Kelas Ekonorni; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Memmbang TENTANG TARIF' ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA DALAM PROVINSJ KELAS EKONOMI NOMOR 8 TAHUN 2023 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945:
2. 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan Lembai an Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor245, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Pcrundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143. Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor ?O Tahun ?O12 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahuJl 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5362); :J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor6573); - 2 Mengingat I
5. 6.Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. 7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi Oi Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496);
8. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
9. 10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nemer 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan LaJu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nemor 8): PasaJ I Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
10. 2.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
11. 3.Pernerintahan Daerah adalah penj elenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. 4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unSUJ penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. S. Dinas adaJah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
13. 6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA DALAM PROVlNS) KELAS EKONOM(

Pasal 3

(1)Tarif Dasar Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi adalah sebesar Rp. 656,00 (enam ratus hma puluh enam rupiah) per penurnpang/kilometer. (?) Tarif Dasar Batas Atas Angkutan xora Dalam Provinsi adaJah sebesar Rp. 853,00 (delapan ratus lima puluh tiga) per penumpang/kltometer. dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp. 525.00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per pen u mpang/ kilometer. Pasa12 Tarif dasar angkuran dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyedia jasa angkutan \ ang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cosq yang terdiri dan biaya langsung dan biaya tak langsung. BAB IJ TARll"' OASAR ANGKUTAN

7.Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu lrayek tertentu alas pelavanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
8.Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penurnpang kilometer.
9.Tarif Dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
10.Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum. Pasa16

(1)Perusahaan angkutan umum wajih memberlakukan tarif angkutan sebagairnana telah diatur dalarn Peraturan Gubernur ini.
(2)PeJanggaranterhadap ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada a~at
(2). berupa:
1. a.peringatan tertulis: b pernbekuan izin trayek.dan
2. c.pencabutan izin trayek: BABIV SANKSI ADMINISTRATJF Pasa15 Kepala Dinas melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dan rnelaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubemur. BAS III PENGAWASAN Pasal 4 Gubemur atas usul Kepala Dinas dapat menetapkan tarif tambahan untuk rnasing-rnasing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dan kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasaranajalan yang belum memadai.
(3)Tabel perincian tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum daJamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubemur ini. MUHAM 0 GOZALI S.E., M.H NIP lQ OOl03?OOll?1003 BERlTA DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8 Salman sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala lro Hukum SURIANSYAH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Maret 2023 ZAINAL ARIFIN PALIWANG GUBERNUR KALIMANTAN UTARA. ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Maret 2023 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengu ndangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). diberikan oleh Gubernur. GOZALI S.E., M.H 0103200 1) 2 1003 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala S· 0 Iukurn ZAINAL ARJFIN PALIWANG ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA. TARIF' ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI NO KOD~ f RUTETRAYEK 1 JAAAK I TA}{IF JARAK (Rp.) TRAYEK I ~ I ~2 -I 3_ BATAS BATAS BAWAH ATAS 4 5 6 1 I AA-01 Tanjung Selor= Trdeng Pale 160 84.000 I 137.000 t Tanjung Selor - Malinau .r 2 AA-02 225 118.000 192.000 39.000poOO3 AA-03 1 Tideng Pale - MaJinau 74 II" 121 64.000 103.0004 1 AA-04 Malinau - Salang 5 AA-05 Malinau - Sei Ular 1 215 113.000 184.000 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA DALAM PROV1NSIKELAS EJ<ONOMI SALINAN I LAMPIRAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…