DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2019

Nomor: 80
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menambahkan ketentuan Pasal 5A.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 ten tang Analisis J abatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR106 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADADINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 80 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);
11. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur iru. Pasal SA

2.Diantara Pasal S dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal SA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARANOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU. MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; Menetapkan IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1~ ~esem.ber2J1 .. " Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Dinas 1 ADA
1.Sekretaris 1 BELUM ADA

a.Kepala Subbagian Perencanaan 1 ADA 1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 1 ADA 2) Pengadministrasi Perencanaan dan 1 BELUM ADA Program 3) Analis Data dan Informasi 1 ADA
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 ADA 1) Pengadmistrasi Kepegawaian 1 ADA 2) Pengadrninistrasi Umum 1 ADA 3) Petugas Keamanan 1 BELUM ADA 4) Analis Barang Milik Negara 1 ADA 5) Pengelola Kepegawaian 1 BELUM ADA HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR vL TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
c.Kepala Subbagian Keuangan 1 ADA 1) Pengadministrasi Keuangan 2 ADA 2) Bendahara 1 BELUM ADA 3) Analis Pengelolaan Keuangan 1 ADA 4) Verifikator Keuangan 1 ADA
1. 2.Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan 1 BELUM ADA Keriasama Penanaman Modal
a.Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal 1 ADA Daerah 1) Pengolah Data Peraturan Investasi 1 BELUM ADA 2) Analis Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
b.Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan 1 ADA Pengernbangan Potensi Daerah 1) Analis Pengembangan Potensi Daerah 1 BELUM ADA 2) Penyusun Rencana Investasi 1 BELUMADA
c.Kepala Seksi Promosi dan KeIjasama 1 ADA Penanaman Modal 1) Pengelola KeIjasama Penanaman Modal 1 BELUM ADA 2) Analis Kerjasama dan Permodalan 1 ADA
1. 3.Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data. dan Sistem 1 ADA Informasi
a.Kepala Seksi Pemantauan,Pembinaan, 1 ADA Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal 1) Pengawas Penanaman Modal 1 BELUMADA 2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan 1 ADA Perekonomian
b.Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data 1 ADA 1) Pengelola Data Pengembangan Investasi 1 ADA 2) Analis Data dan Informasi 1 BELUM ADA
c.Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan 1 ADA Sistem Informasi 1) PengelolaSIM Penanaman Modal dan 1 BELUM ADA Perizinan Terpadu 2) Analis Data dan Informasi 1 BELUM ADA
1. 4.Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan 1 ADA dan Non Perizinan
a.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan I 1) Analis Dokumen Perizinan 1 ADA 2) Pengadministrasi Perizinan 1 BELUM ADA
b.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan II 1) Analis Dokumen Perizinan 1 BELUM ADA 2) Pengadministrasi Perizinan 1 BELUM ADA 3) Analis Hukum 1 BELUM ADA
c.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan III 1) Analis Dokumen Perizinan 1 ADA 2) Pengadministrasi Perizinan 1 BELUM ADA
1. 5.Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan
a.Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan 1 ADA Perizinan dan Non Perizinan 1) Analis Hukum 1 BELUM ADA 2) Analis Investasi Daerah 1 ADA
b.Kepala Seksi Penanganan Pengaduan 1 ADA 1) PengelolaData Layanan Pu blik dan 1 BELUMADA Hubunzan Investor 2) Analis Pengaduan Masyarakat 1 BELUM ADA IRIANTO LAMBRlE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 llesonbeI 19
1. 6.Jabatan Fungsional Tertentu 1) Pranata Komputer 2 BELUM ADA 2) Penerjemah Pertama 1 ADA Jumlah 1 5 14 36 3 Jumlah Total 59 IRlANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, pada tanggal$ -, ~ TENTANG ANAUSIS JABATAN DAN ANAUSIS BEBAN KERJA PADA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I - I ---.......-- - r ........._ -r -I- _"'_' -- '0 1II~ •• n ~Ia $ebI Dwetu(flj~'A.Mtn Mod..1o..r.h xept" ~ """""t..u."" ,..tI"IbIMfrt, ~WN" r.p.&. Sebf Adrnlfllltnl.. "'L•.,.n.n PtiitlMn Del\ KIIpeI.s..m. Ittll.n Kftijabn Le';eNn ""I~n Den • .._. Dan"~'.o,""ono .. nMod, Nonoeririn "I No'''"''''nan I'I 0 11 102 I ._, , _. _. honat" ICotnpur.rPwfamo · _,_ I'I' I' I0 , .. ,- ., J_ .. , - AnoillOattIafcrtll1/Ofmall 1 , , 0 ,.",.." damPwt#nJlOIIlfW.oM • 0 , ., ~~Mt:IdfIJ 1 0 , ., Anolu Datu".,.... hrl,JItOfI 7 , , 0 AMlUHulnJm , o , ·1 J s 02 """'~- 1 J , 0 ~PM1bIftOQtt~ '«tqadmlllinnul p~ dan Anall' 'tmturon1m_OM 1 0 , .J I.... _n__ • , , 0 'MlOtldmlniltroM P«1l1oNJn S 0 , .J AMlI$ln~af.OfJ/JoIfoh 1 , J 0 JlImI.hS 0 , ., •• pltll!etl ''''''"'''' 0 1 02 , 1 .J , 1 -r , 1 .J • C ,. 1 • ., _nO , , 0 hi.loon ... , , ., laS. n UmumOIl,! ~w.'-n ~1.s.bI~tnS.~D.n~n .. " ~ SeIctJ Venftb.t.l Din,-,..,..hen o.u ~ s.bIAdrnlnbtrut""y.ne" '-tUm.n De" lCetM'- Seb' "-na,.nanPwI..lChM" (-.Ion rI IA ,. 0 hi... '" "" . Hal'll .mlne"fI Jff , S .. I ._. <MM, _. --, 'N " .. .., , · ...... SO .. ·21 J__ . J_ .. J..... J -""''''''- J , J 0 --""'-- r 0 , ., A~Oottl.,1ftttJnrttIIi 1 0 , ., AItoIl6 DoIaJmMhrUJ,... r 0 , ., AnIII'."~M~. , o , ., '"'....- J 0 , ., _Oato __ IWtt ... Oottl~~.darlHtJbtif'llOfl """'.m~~Im"" , 0 , -r • , , 0 -""'- 5 0 , ., - • o , ., AnoIJ, &otont MlIltN~ 1 , , 0 '''''-0 1 .z , 1 ., AI'fII&Hukvm 1 0 t ., o 1 02 ~~Vmum J , , 0 0 J ... -- • 0 , ., Kepe"s.bIrrotnOlIII0."ICatje:MIN 'eNNfntnMod.f ~M Scbl AMUA OlIntwkanl o.ta DanSftIbIm ,_" • s .z • -. .1. SeIcW Adrnln_nI ,....-y.ran '...tdnan Den NonlMlrirln."m io- n,,",", . J_ -- I"" It •• ...... ...... --_..- 6 0 , ., AMfI..Doro"~ 1 0 , ., I - Ions • K . ,- · __ dan_ r , , 0 ~~~ModtII 1 0 , ., AllCllbDotvm.tt1t«f1lrtOfl 7 1 , 0....__ r.......__ r_ s 1 1 0 1 ., 0 1 02J 'qodtnJnJlflC#ll'Wfl'iOl'XM 5 0 , .J _,_, , 0 , ., , 1 ., AN1IJ,~KftltIttfIOIt 1 , J 0 Vorl/I'-_ 6 1 , 0 Ditetapkan di Tanjung Selor LAMPIRAN n PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR eoTAHU N 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 PETA JABATAN DIl'fAS PERANAMAl'I MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SA'nJ PIN'nJ
2. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Mengingat
b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara , maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR106 TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA PADADINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 80 TAHUN2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);
3. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
4. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. 13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
11. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.

Pasal 5A

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal SA,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 ten tang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diu bah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARANOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISISJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU. MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; Menetapkan I ~J\. AbduL fv'\oclild S I h\.)i '""...,.a'" lboroh ~ A~\~~ Ac:\mlO'StrClS I Umum 'PIt."~\4-eirt> HLtIkl('i ~U< l>i... D.<)oo"""~ GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 8t!lb.r 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur lID dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR eo SURIANSYAH I KALIMANTAN UTARA,SEKRETARISDAE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Dessmber 2019 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Der\sJ.;,be::201 .. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur IDl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II KEBUTUHAN PEGAWAI NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 I Kepala Dinas 1 ADA
1.Sekretaris 1 BELUM ADA

a.Kepala Subbagian Perencanaan 1 ADA 1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 1 ADA 2) Pengadrninistrasi Perencanaan dan 1 BELUMADAProgram 3) Analis Data dan Informasi 1 ADA
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 ADA 1) Pengadmistrasi Kepegawaian 1 ADA 2) Pengadministrasi Umum 1 ADA 3) Petugas Keamanan 1 BELUM ADA 4) Analis Barang Milik Negara 1 ADA 5) Pengelola Kepegawaian 1 BELUMADA HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 00 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
c.Kepala Subbagian Keuangan 1 ADA 1) Pengadministrasi Keuangan 2 ADA 2) Bendahara 1 BELUMADA 3) Analis Pengelolaan Keuangan 1 ADA 4) Verifikator Keuangan 1 ADA
1. 2.Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan BELUM ADA Keriasama Penanaman Modal 1
a.Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal 1 ADA Daerah 1) Pengolah Data Peraturan Investasi 1 BELUM ADA 2) Analis Peraturan Investasi 1 BELUM ADA
b.Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan 1 ADA Pengernbangan Potensi Daerah 1) Analis Pengembangan Potensi Daerah 1 BELUM ADA 2) Penyusun Rencana Investasi 1 BELUM ADA
c.Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama 1 ADA Penanaman Modal 1) Pengelola KeIjasama Penanaman Modal 1 BELUM ADA 2) Analis KeIjasama dan Permodalan 1 ADA
1. 3.KepaJa Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem 1 ADA Informasi
a.Kepala Seksi Pemantauan,Pembinaan, 1 ADA Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal 1) Pengawas Penanaman Modal 1 BELUM ADA 2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan 1 ADA Perekonomian
b.Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data 1 ADA 1) Pengelola Data Pengembangan Investasi 1 ADA 2) Analis Data dan Informasi 1 BELUM ADA
c.Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan 1 ADA Sistern Inforrnasi 1) Pengelola SIM Penanaman Modal dan 1 BELUMADA Perizinan Ternadu 2) Analis Data dan Informasi 1 BELUM ADA ~. Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan 1 ADA dan Non Perizinan
a.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan I 1) Analis Dokurnen Perizinan 1 ADA 2) Pengadministrasi Perizinan 1 BELUMADA
b.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan II 1) Analis Dokurnen Perizinan 1 BELUMADA 2) Pengadrninistrasi Perizinan 1 BELUMADA 3) Analis Hukurn 1 BELUM ADA
c.Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan III 1) Analis Dokurnen Perizinan 1 ADA 2) Pengadministrasi Perizinan 1 BELUMADA
1. 5.Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non 1 ADA Perizinan
a.Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan 1 ADA Perizinan dan Non Perizinan 1) Analis Hukurn 1 BELUMADA 2) Analis Investasi Daerah 1 ADA
b.Kepala Seksi Penanganan Pengaduan 1 ADA 1) Pengelola Data Layanan Publik dan 1 BELUMADA Hubungan Investor 2) Analis Pengaduan Masyarakat 1 BELUM ADA ~ ~r.1i.Su"oo'Y"h ,I\I.~P s.,ma,-." ~.. rok ~ • A-SI~t-eY' - ibrS.tl.1cllnuGldin tIt,l"Hi Act 01101.s1f"rul Utl1UIl1 Armon ~hor·' I ~.t\ ?It. K eyolll PIN;>ft0'rwlt/ th.RA""", ~,d ',~~, ~o14 ~'''' !>rt;oro~",.p IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13Lesembor 201 9 ~
1. 6.Jabatan Fungsional Tertentu 1) Pranata Komputer 2 BELUM ADA 2) Penerjemah Pertama 1 ADA Jumlab 1 5 14 36 3 Jumlab Total 59 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 130 IMANTAN UTARA,SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 »esember '2019 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal "13JJesemoor 2019 -... .
2. 6.Jabatan Fungsional Tertentu 1) Pranata Komputer 2 BELUM ADA 2) Penerjemah Pertama 1 ADA Jumlah 1 5 14 36 3 Jumlah Total 59 As.I~r~N AOMI .... ,~TR.A~' Ur1UJ'1 -__,.-_.•.."._- IRIANTO LAMBRIE 1 : jDn..t-l.2A1HUOOI,.. H2,M.~i L_ - i I GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 9pada tanggal 13 .aJesel.J.oer 2 " n TENTANG ANAUSIS JABATAN DAN ANAUSIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I -- I --.......:.:.-- -------j- --......._----]- --:!:..""::':.::=-- I- J.bIt." "",pIoNl ""- ..;....... _u -, , "';'u , ,.... "- ".,... s.bt """""uuen, """""'n,.. .......... " ~s-.. Admnllaul '''~n PentlnMOtn ~ Sebt Klj'-n ~kan I"rffiMn fWUWi,no.n , • « . ,_. ttap.aMSebf~~.".nModtl 0Mr." Otn '.Iilitt, '-'-"IN" MQde,1 HCWtDef'bIMn ....;,..".,.. I ,_, ,_. ,_, _. 1'ronatrJ1IIttyMn.,lIwtomo • 0 1 ., - .. -- , J , 0 AnoIj, Dora ctan II'I}anntItM 1 , 0 ,..- I~ . . '*'- lru • K . J_ JQ.S • K -/. ,-- .. 1 , • ·2~h dQfg"'rtnJtr1t\ trw_aM • 0 J .J --- 1 0 1 -r AtwlljI DokutMtI '.rill,."" J J , 0 AnoI}6Hublm J o , ·1 AMlII'~ 1 1 1 0 Af'tOI" I'wf#VffIIIhwflltCIII 1 0 1 ., 'Ml/IIIokJ,..mblfIOOfI .... • 1 1 0 -"""""'- • 0 J ·1 AnoilIltwMOtJOoIIf'oIt 1 J J 0~tW.tfOIIfMtnc:cmcxJn dart • 0 1 ·1 _'''''' .... i00i Juml.h - 0 1 ., J 2 ·1 J 1 .J , 1 ., • K t· 1 J ., I....... '+ r+......... !-&_..".,. Sub .... " Umum OlIn r..peJt Sebt ~l'INn SKlor.l0." '~""n ~ SebIAdmlnhUul'-'eVeN" I'wt.oMn o.n ....... IV IT ,_. -"""",,.~ KIIpII.S<ekWV.wwt0." ~ o.\A HonDl mlnett I Keptl.SebI """nliNn '-"ltd....,. Iff , s .I-T I _, .... _, _. lRI ,. ,. ·21 - .. ...... :so .. .,. --- S 0 - . - l .. J"_ . - • .J 1 Anan. ___ 1 0 1 ·1 AnDfaC>atadan~ 1 0 1 ·1 AItDII600tII1PW'tI AtrlzJnon 1 0 1 ., ..".,..,._.._.. 1 o J .J --....... J 0 1 ·1 -_.....- 1WtpIoIo Dctc~"'bIIltdatl HIIb&;1IfCII'If1wtyuNflA~/~ 1 0 J .J • J , 0 _,...,.._ • 0 J .J • o 1 .J AIWIII,batIr Mink N.tom 1 J J 0 ...._ ''''-0 1 ., J 2 .J AnoI~HUbim 1 0 J .J o 1 ., 'MfOdmIm.r,., U~m • , , 0 0 J .,_K_ I 0 J ·1 ':'!M1aSeb(P'rofnc»IeM"lAtrj.a.mt "1'I.n,.,...n Mod,1 .:.p.t. Sebl AMI", OrInh.l....., o.t.o.n SlIt.", nfonN.f • • ., _. , ~1.)ebI Admt"ht,.tJ'-I..,.".n ,.ridMn o.n HOtIMriI1n.an III ,.s.. nlC.tu.t,.1I ,- ,- .. .... • • I ___ OI- I 0 J .J AIttlIUDomdatl'1f/otmoII 1 0 J ., - .0_ • . ArtoRI~dan~ 1 J 1 0 -""'-- 1 0 1 .J _Oabnnoo_ 1 t 1 0 ---- S 1 2 0 __ r....... J 1 -r 0 1 ·2 ~-- • 0 1 .J - 1 0 J -s J 2 .J AMII._ ......._ 1 J 1 0 VM/lk(lfor~ • J J 0 Ditetapkan di Tanjung Selor ·.)1 LAMPIRAN U PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR .....) TAHUN 2019 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 PETA JABATAl'f DIlUS PENAl'fAMAN MODAL DAl'f PELAYAl'fAl'f TERPADU SATU PINTU BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR GO IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di 1,jmjung Selor pada tanggal 13 i>esumber 201:i , pada tanggal 1.) Denenwer 2019 , J oj TEm'ANG ANAUSIS JABATAN DAN ANAUSIS BEBAN KERJA PADA D1NAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I - I - ,_;.=._- -- -I- ,.-._. --':-r _000 ::::..::--"'- J- Jabwl." ,.".H)MI ... ~II U ....u.r _. ICepea. SUb .. .,.n'eNI'Qt\Mn ~. Stbi "'lNntlUlln. JlemblMfn. ho........" "PILI Sebt AdMnfstrli.s1"-'ave",,1'1Penli,..n Crt" tc.pi" s.bIK8JI.n~.bn LMt'lna"P«ttIMnOlIn ,- • l • + .... ~If, $eIcJlo.,...,.~ PeMMme" Modil OMr.h o.n 'atilt ••• PlliMnamtl'lMoS.l HOI'1OM'ttI .... " I NotIoert:ln~ /Ironato '-tJtnpI.Jt., Pwfotno • 0 1 ·2 1 __. hO. _9 9 ,- • + __,_ • J J 0 AnoII.Onto dolt 'fIIotmotJ 1 J J 0 ,- .. ,........ + I........ .. ,- J J -2 ~data~t'tM"''''''''oeI • 0 J -r fqQ'llltOl~ModDI 1 0 J .J Al'IrIWiI OohImM '-'tlr1D1t , J J 0 AIwJI"~kum , o J ., AnoIj,~ , , , 0 A rtOIl.hrrttvl'OftIrrI.,,'" 7 0 J ., "'~olwrtbirtOOfllllbn , J , 0 ~admlnI"'''' ,..,."Ianon J 0 J .J AnoIIIlmMOII 00trvIt 7 , , 0 'qodrnInll'rOIII~ don J 0 , -J 1 ___ -- ."'f*,wloui Jum4 h_rom 0 2 -2 , 2 -, , 1 .J J 1 ., • J + • 1 J .J [Mionll , I 0 [-'on I$( • 5 -2 !Co "Sub" n UmI.Hn OlIn JC.e~"w.Han k41pe" s.bI,-,.naMe" S.ktoftlOtt" "'l!If"bftn .. n kesMt.. Set.I Adtn&nlstrulhllVIMnPerWrwn 0.1'1 ~1. s.bI ""'net"." "'l'Cfuan b.loneY ,. ,. 0 «flea' P............ h ,.,.1, SebI V.l"Iflbsi0." '-n.,I.It..n 0.\8 N..... "" .... 'fT ,', --;}I-f,- 1 _. _. .... _. "" - . ..... ]I 59 -20 """""rtUtfOlll~an ,_.. ons • • + ,........ • .. I_ I .. ,- • .S , , 0 __........., ..._- 1 0 1 .J AnalisDatadcwtlttJonrrt-l 7 0 J -1 AIWII16 DoIniI'Mlt IWtzjttCll'l 7 0 1 ·1 AItd1,'~ MQf)Q'Dlrar 7 o , -'I -...- J 0 , -J _oIoIa"""'_ """"'DDfo~~" Illrar9HwlJuft(lfJn -'I""""""~....c:ar'IG1t1NItGIIf 7 0 , -, • , 1 0 ...............""'- S 0 , -, • o I ....."..........""'- 1 J 1 0 ..._ I..... ., 0 1 -2 , 2 ., AItoIi#HlJh,," 1 0 I -r o 1 -2 ~IOIILImI," • J J 0 0 J .. -- • 0 J -, 1C4-~1a s.bII f'fomCIoII 0." KeIj• ..".. "NMmttI Model "-Le SebIIAMltuOftnb.,,*, Dett o.n ~ ''''''"'''''J J -2 _. _. 1efN1.SebIAdMn1s1n'""'.y.Nn IWtPnInOfn H~~In&f'IW ""'b ..... . - ,- - . _. 1 ----..- , 0 , ., -"""'-- 1 0 , ., - I • . .-.. • . .....,.--- 7 J , 0 _Sitn __ 7 0 , -J Ana/J.Dotvmm I'WU:JfIOI) 7 J , 0 -_O- S 2 2 0 ___r_ r 1 .J 0 1 ·2 ..........,..""'- • 0 , -r -.. 1 0 , ., 1 1 .J AnoIl, ~lC#uangott 1 , , 0 VorljI''''''_ • J , 0 Ditetapkan di Tanjung Selor .- " LAMPlRAN [( PERATU RAN. GUBERNUR KALIMAm'AN UTARA NOM OR ....U TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 PETA JABATAN DIl'fAS PEBANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA'nf pIl'f'nf

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…