DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tata kerja dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah provinsi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang efisien, jelas, dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi tersebut.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 3
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah organisasi lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretartat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Setda.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Sekda.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
10.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 3

(1)Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6.Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
7.Dinas Kelautan dan Perikanan;
8.Dinas Pendapatan Daerah;
9.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
10.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.

(2)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 4

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERATI PROVINSI KALIMANTAT{ UTARA

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda pelaksana urusan pemerintahan di bidang dan Olahraga. dan Olahraga meruPakan unsur pendidikan, KebudaYaan, Pemuda
(2)Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan beitanggungj awLb kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

Pasal 5

Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga mempunyai tugas_ pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan'

Pasal 6

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan,kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan bl"hr^g. sesuai d.ng.r, rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.perumttsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dasar dan menengah;
c.perumllsan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan formal dan non formal;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan;
e.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemuda dan Olahraga;
f.penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g.pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang. 5

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretaris, membawahkan :
(1)Sub Bagian Perencanaan program;
(2)Sub Bagian Umum;
(3)Sub Bagian Keuangan.
1. c.Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , membawahkan :
(1)Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(2)Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
(3)Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan.
1. d.Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, membawahkan :
(1)Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(2)Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
(3)Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan
1. e.Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
(1)Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;
(2)Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
1. f.Bidang Kebudayaan, membawahkan:
(1)Seksi Nilai Budaya Seni dan Film
(2)Seksi Sejarah
(3)Seksi Permuseuman
1. g.Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
(1)Seksi Pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan
(2)Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
(3)Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
1. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini. 6

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
c.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
e.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
f.penyelenggaraanurusankesekretariatan;
g.pelaksanaanUnit Pelaksana Teknis Dinas;
h.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. I

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretaris, membawahkan :
(1)Sub Bagian Perencanaan Program;
(2)Sub Bagian Umum;
(3)Sub Bagian Keuangan.
1. c.Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
(1)Seksi Jaminan Kesehatan;
(2)Seksi Tenaga dan Sarana;
(3)Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan.
1. d.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
(1)Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
(2)Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin;
(3)Seksi Kesehatan Khusus;
1. e.Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
(1)Seksi Kesehatan Keluarga;
(2)Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
(3)Seksi Gizi
1. f.Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(1)Seksi Pengendalian Penyakit Menular
(2)Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana
(3)Seksi Penyehatan Lingkungan
1. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. h.Kelompok Jabatan Fungsional. {2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. B
(2)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…