DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, KEBlJAKAN, PRINSlP DAN ET!KA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV ORGANISASl PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PENGAWASAN INTERNAL PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI SUMBER DANA BAB Vil KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah, I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADMN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubemur ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang efisien dan transparan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besamya (value for money).
(2)Tujuan Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

a.tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
b.pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
c.organisasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan
d.pengawasan internal pengadaan barang/jasa BAB 11 TUJUAN, KEBlJAKAN, PRINSlP DAN ET!KA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
b.meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c.meningkatkan peran serta usaha mikro usaha kecil, dan usaha menengah;
d.meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e.mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f.meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g.mendorong pemerataan ekonomi; dan
h.mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a.memberikan pemenuhan nilai rnanfaatyang sebesar-besarnya (Value for Money); b, memperhatikan ketepatan walctu, ketepatan j.umlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
c.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah;
d.mengutarnakan penggunaan barang/jasa dalam negen dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
e.mengutarnakan pengembangan pengadaan secara elektronik;
f.berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD;
g.disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku; dan
h.Mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

Pasal 6

(!) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

a.efisien; b, efektif;
c.transparan;
d.terbuka;
e.bersaing;
f.adil; dan
g.akuntabel;

(2)efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau Iebih balk dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
(3)efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
(4)transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (lf huruf c, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa serta masyarakat pada umumnya;
(5)terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
(6)bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufe, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
(7)adil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
(8)akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf g, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 7

(!) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau meneri.ma hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

(2)Pertentangan kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (I) uruf e, dalam ha!:
1. a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Kornisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sama;
2. b.Konsultan perencana/ pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali pelaksanaan pengadaan pekerjaan terin tegrasi;
3. c.Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.Pejabat dari pengadaan organisasi pengadaan barang/jasa BUMD baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
5. e.Beberapa badan barang/jasa yang usaha yang mengikuti proses pengaadaan sama pada BUMD, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50°/o (lirna puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(!) Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a.barang;
b.Pekerjaan Konstruksi;
c.Jasa Konsultansi; dan
d.Jasa Lainnya.

(2)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/atau
2. b.Penyedia.
(3)Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
(4)Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.

Pasal 9

(1)Metode pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa terdiri atas:
1. a.&Purchasing;
2. b.Pengadaan Langsung;
3. c.Penunjukan Langsung;
4. d.Tender Cepat; dan
5. e.Tender.
(2)E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko daring;
(3)Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Jasa yang bemilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah);
(4)Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/Jasa dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5)Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, dilaksanakn dalam ha! Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem lnformasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
1. a.Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
2. b.Dimungkinkan untuk menyebutkan merek.
(6)Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam ha! tidak dapat mengunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. BABIV ORGANISASl PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

(1)Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD;
(2)BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan, dalam ha! tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri. BABY PENGAWASAN INTERNAL PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 1 1
(1)Dewan Pengawas/Dewan Komisaris melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui unsur pengawas internal BUMD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan srah terima pekerjaan.
(4)Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besamya;
2. b.Kepatuhan terhadap peraturan;
3. c.Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
4. d.Penggunaan produk dalam negeri;
5. e.pencadangan dan peruntukan paket usaha kecil; dan
6. f.pengadaan berkelanjutan. ditetapkan - 1 0 -
(5)Hasil pengawasan yang dilakukan oleh unsur pengawas internal BUMD dilaporkan kepada Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.
(6)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

BAB VI

SUMBERDANA

Pasal 12

Sumber dana pengadaan barang/jasa BUMD meliputi:

a.dana perusahaan/BUMD;
b.dana hibah; dan
c.sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIL

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Terhadap Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubemur ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
b.Dalam hal bertentangan dengan Peraturan Gubemur ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling larnbat 6 (enam) bulan sejak peraturan Gubemur ini mulai berlaku.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…