DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji 13) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. THR dan Gaji 13 diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, PPPK, Pimpinan BLUD, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD. THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Gaji 13 paling cepat bulan Juni.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pcnsiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6855);
7.Peraturan Merueri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan alas Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 len tang Pedornan Teknis PengcloJaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2023 ((Lcmbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
9.Peraluran Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 ten tang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ((Berita Daerah Provinsi Kalimanlan Utara Tahun 2023 Nomor 39);
10.Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tarnbahan Penghasilan Bagi Aparatur SipiJ Negara (Bcrita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2023 tcntang Pcrubahan Alas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provmsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 2). Pasa12 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga BeJas diberikan kepada: a Gubernur dan Wakil Gubernur;

b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.PNS dan Calon PNS;
d.PPPK;
e.Pimp inan Badan Layanan Umum Daerah; BAB U PEMBERlANTUN,JANGAt"JHARl RAYADAN GAJI J\:ETIGABELAS
1. 4.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubemur serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. 6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaJah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertcntu, diangkat sebagai Aparatur SipiJ Negara secara ietap oleh Pejabat Pembina Kcpegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. 7.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkar PPPh adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertcntu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu daJam melaksanakan tugas pcmcrintahan.
5. 8.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. 9.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang scbagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kcrja, kcsepakatan atau pcraturan perundang-undangan.
7. 10.Surat Permintaan Pcmbayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumcn yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. 11.Sural Periruah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dolrumcn yang diterbitkan olch Pcngguna Anggararr/ Kuasa Pcngguna Anggaran (PAjKPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. 12.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah sur at pcrintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran alas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
10. 13.Anggaran Pendapatan dan BcJanja Daerah yang selanjutnya discbut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi Kalimanlan Utara. PasaJ 5 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
a.PNS yang sedang menjalani cuti di lUM tanggungan negara; dan
b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar ncgcri yang gajinya dibayar oleh inslansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, terdiri alas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan; dan
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
5. c.50% (lima puluh persen] Tambahan Penghasilan Pegawai.
(2)1'unjangan Han Raya dan Gaji Keliga Belas bagi Calon PNS. paling banyak meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan;
4. d.Tunjangan urnurn; dan
5. e.50% (lima puluh pcrsen) dari 80% (deJapan puluh persen] Tarnbahan Penghasilan Pegawai.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubemur dan Wakil Gubemur terdiri alas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kctiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak lerdiri alas:
1. a.Uang Representatif;
2. b.Tunjangan Keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLVD dan Pegawai non ASNyang bcrtugas pada Perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLVD paling banyak sebesar Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Bclas yang diberikan kepada PNS pada BLVD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1. f.Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLVD.

Pasal 3

PNS sebagaimana dirnaksud pada pasal 2 huruf c, lerrnasuk:

a.Penerima gaji terusan dan PNS yang rneninggal dunia, tewas atau gugur; dan
b.PNS yang diberhenlikan scmentara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 7

(1)Gaji Ketiga BeJas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2, yaitu sebesar Penghasilan 1 [satu] bulan pada bulan Mei Tahun 2023.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagairnana dimaksud pada ayal (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
(3)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
(4)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan pcrundang undangan.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pprnprint~h n~pr~h

Pasal 6

(1)1'unjangan Hari Raya sebagairnana dimaksud daJam Pasal 2, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu] bulan pada bulan Maret Tahun 2023.
(2)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(3)Dalam hal penghasilan 1 (satu) buJan pada bulan Maret Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkulan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4)Dalam hal Tunjangan Han Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan sctelah tanggal Han Raya.
(5)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran aen] atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6)Penghasilan sebagaimana dim aks ud pada ayat (I), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
(7)Khusus untuk pegawai PPPK pajak penghasilan tidak ditanggung Pemerintah Daerah. Pasa! 11 Peraturan Gubernur 101 rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 10

BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pendanaan pemberian Tunjangan Han Raya dan Oaji Ketiga Belas bersurnber dari APBD Tahun Anggaran 2023. BABIV PENDANAAN Pasa18 Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Khusus untuk pegawai PPPK pajak pengbasilan tidak ditanggung Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…