DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 90 Tahun 2017

Nomor: 90
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara efektif, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara dengan optimal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur b. tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 4. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) :

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122),
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
1. a.Perencanaan kebutuhan PNS, Rekrutmen Calon PNS: Penempatan PNS: Pendidikan dan Pelatihan PNS, Pengembangan PNS, dan
2. f.Kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh : » 20 Cc
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
2. b.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
3. c.BKD,
4. d.Biro Organisasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi : Nama jabatan, Kode jabatan, Unit kerja, Ikhtisar jabatan, Uraian tugas, Bahan kerja, Perangkat/alat kerja, Hasil kerja,ra MP An up Tanggung jawab, Wewenang, Korelasi jabatan, Kondisi lingkungan kerja, . Resiko bahaya, . Syarat jabatan, Prestasi yang diharapkan: dan k. 1 m. n.
1. p.Butir informasi lain.
(3)Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan beban kerja jabatan.
(4)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 90 1 fdr. Kanaan asisten | Ma peA -H.- 2a1Muoo1 H2, ADMINISTRASI UMUM 2 to ISWORO, SH, MH KARO Hukum Des H. ABDUL MARJID S, KARO ORGANISAS| ZW Hu Si

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE NN | — 0. : 1 IDM. . BADRUN, M.Si SEKRETARIS DAERAH /M NN — ASETEN””— N/ 1 “ as M-2AMUDOIN H2, ADMINSTEASI UMUM | mh . — a. - — - La - “4 8FH Si "0JOKO SWORO, SH, MH "KARO HUkUM " DIS.H. ABOUL MANJID S, KARO ORSAr SAI M.Si 41 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA '” BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUTUHAN PEGAWAI NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN PIMPINAN TINGGI | ADMINISTRATOR | PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 2 3 4 5 6 7 8 Kepala Badan 1

1.Sekretaris 1

a.Kepala Subbagian Umum& Kepeg 1 1) Pengadinistrasi Umum 2) Pelaksana 3) Penerjemah Pertama 4) Pengadministrasi Kepegawai 5) Operator SIMPEG 6) Arsiparis Pertama 7) Penyimpan Barang 8) Teknisi 9) Pengemudi 10) Petugas Keamanan 11) Pengelola Surat 12) Pramubakti 13) Pengurus Barang
b.Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan 1 dan BMD 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Verifikator Keuangan 4) Pelaksana 5) Analis Program 6) Penyusun Program & Evaluasi 7) Pengelola BMD 8) Pengelola Data & Laporan Keuangan daa | pe | pet | past | pet | pat | pond | pama | poma 9) Operator Komputer NO 2 10) Operator SIMDA Cc. Kepala Subagian Penyelenggaraan Perbantuan 1) Analis Sosial Budaya Masyarakat 2) Analis Pengduan Masyarakat 3) Koordinator Penyiapan & Penggand. Bahan Ujian 4) Pengelola Kelembagan & Pendidikan 5) Pengelola Bank Soal
1. 2.Kepala Bidang Kebudayaan
a.Kepala Seksi Sejarah & Tradisi 1) Analis Warisan Budaya 2) Pengelola Data Pemetaan Sejarah
b.Kepala Seksi Kesenian 1) Pengelola Literasi Film 2) Kurtor Seni 3) Pengelola Data Kesenian & Perfilman 4) Pengelola Data Literasi Film 5) Pengelola Adat & Kesenian Cc. Kepala Seksi Cagar Budaya & Pemuseuman 1) Analis Kesenian & Budaya 2) Pengadminitrasi Pendidikan & Kebudayaan 3) Pamong Budaya Pertama 4) Analis Cagar Budaya & Koleksi Museum 5) Pengelola Cagar Budaya & Koleksi Museum 6) Pengelola Data Cagar Budaya & Koleksi Museum 7) Juru Pelestari Cagar Budaya 8) Analis Nilai Budaya 9) Pengelola Data Kekayaan Budaya 10) Pengelola Data Eksploitasi Budya Tradisional es ma es Ja
1. 3.Kepala Bidang Pembinaan SMK
a.Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian SMK 1) Analis Kurikulum & Pembelajaran SMK 2) Pengadministrasi Kurikulum SMK 3) Pengelola Kurikulum SMK 4) Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah SMK
b.Kepala Seksi Kelembagaan & Sarpras SMK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Data Sarana & Prasarana 3) Pengelola Bantuan Pendidikan 4) Pengelola Edukasi Pa | bat | pe mas PN Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter SMK 1) Pembinaan Karakter 2) Pengelola Peserta Didik
1. 4.Kepala Bidang Pembinaan SMA
a.Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian SMA 1) Analis Kurikulum & Pembelajaran SMA 2) Pengadministrasi Kurikulum SMA 3) Pengelola Kurikulum SMA 4) Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah SMA Kepala Seksi Kelembagaan & Sarpras SMA 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Data Sarana & Prasarana 3) Pengelola Bantuan Pendidikan 4) Pengelola Edukasi Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter SMA 1) Pembinaan Karakter 2) Pengelola Peserta Didik
1. 5.Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
a.Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian PKLK 1) Analis Kurikulum & Pembelajaran PKLK 2) Pengadministrasi Kurikulum PKLK 3) Pengelola Kurikulum PKLK 4) Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah PKLK Kepala Seksi Kelembagaan & Sarpras PKLK 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Data Sarana & Prasarana 3) Pengelola Bantuan Pendidikan 4) Pengelola Edukasi Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter PKLK 1) Pembinaan Karakter 2) Pengelola Peserta Didik
1. 6.Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan c. 1 1 1 1 1 1 1 1 c. 1 1 1 1 2
a.Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMA & Pendidikan Khusus 1) Analis Data & Informasi Pendidikan & tenaga Kependidikan SMA 2) Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan 3) Analisis Kebutuhan Diklat Kepala Sekolah 4) Analisis Penilaian & Akreditasi 5) Pengadministrasi Pendidik & Tenaga Kependidikan 6) Pengelola Data Karier Kependidikan 7) Pengembangan Tenaga Kependidikan 8) Pengevaluasi Tanaga Kependidikan
b.Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMK 1) Analis Data & Informasi Pendidikan & Tenaga Kependidikan SMk 2) Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan SMK 3) Anlisis Kebutuhan Diklat Kepala Sekolah SMK 4) Analisis Penilaian & Akreditasi SMK 5) Pengadministrasi Pendidikan & Tenaga Kependidikan SMK 6) Pengelola Data Karier Pendidikan SMK 7) Pengembangan Tenaga Kependidikan SMK 8) Pengevaluasi Tenaga Kependidikan SMK Cc. Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan 1) Analis Kerjasama Teknis Standarisasi Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 90 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE 2 5 2) 3) Analis Sosial Budaya 4) Analisis Kerjasama Kebudayaan Jumlah 18 Jumlah Total 119 Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINY KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 90 — , . “Kiaen Des H 2omuddin H2,M.Si Bdmnistean” Umum ' NN Kepaa Ha | 4 Dyoro Isworo SH, M4 Biro Nm 2 Kepota Drs H. Abayt Nodyd MS Rim Organyasi GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE 2 5 6 2) 3) Analis Sosial Budaya 1 4) Analisis Kerjasama Kebudayaan 1 Jumlah 18 94 Jumlah Total 119 1 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 5 2) 3) Analis Sosial Budaya 4) Analisis Kerjasama Kebudayaan Jumlah 18 Jumlah Totai 119 DIS. H.BADRUM,M,SI SEkKETARIS DALRAH 0 ASISTEN IDrS.H. 3awuDom M2, M.S! AOMIMISTRASI UMUM 8 — 'Ojoko (SWORO,sH,MH KARO Hukum L0FS.M.ABDUL MOJIOS, MISI KARO ORGANISASI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, - IRIANTO LAMBRIE 2 5 6 2) 3) Analis Sosial Budaya 1 4) Analisis Kerjasama Kebudayaan 1 Jumlah 18 94 Jumlah Total 119 1 3G |

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…