DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017

Nomor: 94
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap jabatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta beban kerja yang seimbang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik, dan stabilitas sosial di Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan _serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
1. a.Perencanaan kebutuhan PNS; Rekrutmen Calon PNS; Penempatan PNS; Pendidikan dan Pelatihan PNS; Pengembangan PNS; dan
2. f.Kesejahteraan PNS. c. d. e.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
1. a.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. b.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. c.BKD;
4. d.Biro Organisasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
1. a.Nama jabatan; Kode jabatan; Unit kerja; Ikhtisar jabatan; Uraian tugas; Bahan kerja; Perangkat/alat kerja; Hasil kerja; me ao gs Tanggung jawab; Wewenang; Korelasi jabatan; Kondisi lingkungan kerja; . Resiko bahaya; Syarat jabatan; Prestasi yang diharapkan; dan
2. p.Butir informasi lain.
(3)Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan beban kerja jabatan.
(4)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi. i. k. 1 n. 0.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 94 on . SISTER 1 + DPS W.2AINUOOIY H2,70S' AOMisTRAS! UMUr is ‘yoko ISWORd,SHMH karo HukuM ABDUL MAQIOS, MS KARO ORCANISAS!51

Pasal 8

4.BADRUN , M.S! SERRETARIS DATRAH iy ; ASISTEN i | ~ :DFS.H. 42,95 AOMIMISTRAS! UMUM | | 8 ZNNU a ‘OJOKO isWORO,SH,MH KARO yuku Drs -+1-ABOUL PHAYID S, KARO oRBANISAS! LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA_ DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NO. NAMA JABATAN KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRATOR JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL KETERANGAN 3 4 5 6 7 8 Kepala Dinas 1
1.Sekretaris 1

a.Kepala Sub Bagian Perencanaan 1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2) Analis Sistem Informasi 3) Pengelicla Bahan Perencanaan
b.Kepala Sub Bagian Keuangan 1) Penata Laporan Keuangan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Bendahara
c.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Surat 4) Pengemudi Kendaraan Operasional Kepala Dinas pe ee | AD] 5) Pramu Kebersihan 6) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam 7) Pengelola Barang Milik Negara
1. 2.Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horikultura
a.Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura 1) Pengawas Benih Tanaman 2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 1 1 1 2 3) Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Horikultura 1) Analis Informasi Hasil Pertanian 2) Penata Dokumen Hasil Produksi 3) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 1) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian 2) Pengelola Teknologi Hasil Pertanian
1. 3.Kepala Bidang Perkebunan Hasil Perkebunan
a.Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan 1) Penelaah Data Sertifikasi Benih/Bibit 1 2) Pengelola Pengendali Organisme 1 Pengganggu Tanaman 3) Pengelola Penilai Usaha Perkebunan 1 4) Pengelola Kelembagaan Benih T
b.Kepala Seksi Produksi Perkebunan 1) Analis Pengelola Data Komoditas 1 Perkebunan 2) Penyusun Teknis Usaha Budidaya 1 3} Pengelola Database Kelembagaan Petani 1
c.Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran 1) Pengelola Data Pasca Panen 2) Pengelola Pasca Panen 3) Pengelola Teknologi Pasca Panen
1. 4.Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
a.Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi 1) Pengawas Bibit Ternak 4 2) Pengawas Mutu Pakan 2
b.Kepala Seksi Kesehatan Hewan 1) Pengawas Bibit Ternak 2) Medik Veteriner Muda 3) Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan 4) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner to | | 2 5) Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 1) Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2) Pengelola Data Pasca Panen Peternakan 3) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
a.Kepala Seksi Lahan dan Industri 1) Analis Lahan Pertanian 2) Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi 3) Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan 1) Analis Alat dan Mesin Pertanian 2) Pemeriksa Pupuk dan Pestisida 3} Pengawas Pupuk dan Pestisida Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi 1) Analis Pembiayaan Pertanian 2) Analis Kebijakan Investasi Daerah 3) Pengolah Data Pengelolaan Pembiayaan Kepala Bidang Ketahanan Pangan
a.Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1) Penyuluh Pertanian Pertama 2) Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 3) Pengelola Ketahanan Pangan Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 1) Analis Pangan 2) Pengawas Harga Pangan Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 1) Penyuluh Pangan 2) Pengawas Mutu Hasil! Pertanian 3) Pengelola Pola Pangan Harapan Kepala Bidang Penyuluhan
a.Kepala Seksi Kelembagaan Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROWNSI KALIMANTAN UTARA f BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE NOMOR 94 ASISTE 1 PS.N.2AMUDOW HPS! pDmmsTRAS! umum DZ lo 1 t oko 1SWORD,SH,MH KARO Hukum H.ABDUL MARIO SSI KARO ORSANICAS: 2 5 6 1) Pengelola Bahan Database Kelembagaan 1 Petani 2) Pengelola Database Kelembagaan Petani 1 Kepala Seksi Ketenagaan 1 1) Analis Kapasitas Penyuluh 1 2) Analis Program Penyuluh 1 3) Pengelola Program Penyuluh 1 Kepala Seksi Metode dan Informasi 1 1) Analis Metode Penyuluhan 1 2) Pengelola Administrasi Sistem Informasi 1 Penyuluh Pertanian Jumlah 21 76 Jumlah Total 108 L. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 “esember 2017 IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DAERAH PROVIN6I KALIMANTAN UTARA é: BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 94 2 1) Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani 2) Pengelola Database Kelembagaan Petani Kepala Seksi Ketenagaan 1) Analis Kapasitas Penyuluh 2) Analis Program Penyuluh 3) Pengelola Program Penyuluh Kepala Seksi Metode dan Informasi 1) Analis Metode Penyuluhan 2) Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian Jumlah 21 76 Jumilah Total 108 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 2 1) Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani 2) Pengelola Database Kelembagaan Petani Kepala Seksi Ketenagaan 1) Analis Kapasitas Penyuluh 2) Analis Program Penyuluh 3) Pengelola Program Penyuluh Kepala Seksi Metode dan Informasi 1) Analis Metode Penyuluhan 2) Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian Jumlah 21 76 Jumilah Total 108 a ! on x | a - —- j DIS. H.BAORUH M.Si SeKRETARIS DAERAH G assren Ors. H. 2ADUDDI 12,5) pom sTRASI umurt i 7 IDJoKo ISWORO, SH.MH ‘kato Hukur ‘Drs. Agu MARPRD 5,MS Kano oRsArisas! GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 2 5 6 1) Pengelola Bahan Database Kelembagaan 1 Petani 2) Pengelola Database Kelembagaan Petani 1 Kepala Seksi Ketenagaan 1 1) Analis Kapasitas Penyuluh 1 2) Analis Program Penyuluh 1 3) Pengelola Program Penyuluh 1 Kepala Seksi Metode dan Informasi 1 1) Analis Metode Penyuluhan 1 2) Pengelola Administrasi Sistem Informasi 1 Penyuluh Pertanian Jumilah 21 76 Jumilah Total 108 IRIANTO LAMBRIE 2s A

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2025