DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017

Nomor: 95
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap jabatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta beban kerja yang seimbang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik, dan stabilitas sosial di Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 1. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua_ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jJabatan pelaksana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk : Perencanaan kebutuhan PNS; Rekruitmen Calon PNS; Penempatan PNS; Pendidikan dan Pelatihan PNS; Pengembangan PNS; dan
1. f.Kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh : oOo P
1. a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.BKD;
3. c.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. d.Biro Organisasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
1. a.Nama jabatan; Kode jabatan; Unit kerja; Ikhtisar jabatan; Uraian tugas; Bahan kerja; Perangkat/alat kerja; Hasil kerja;roe mo AO Tanggung jawab; Wewenang; Korelasi jabatan; Kondisi lingkungan kerja; . Resiko bahaya; Syarat jabatan; Prestasi yang diharapkan; dan
2. p.Butir informasi lain.
(3)Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan beban kerja jabatan.
(4)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi. i. k. 1 m. n.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau phak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PR@VINSI KALIMANTAN UTARA © BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 95 — thy Asien + Drs H-ZownaddinHz, MS; hammer Umum - ‘Dyeko Iswore , SHH Bin” i Kepatoa +4| Des... Abdul Madd MS; Biro Organisasi A

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA re BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 95

Pasal 8

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…