DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017

Nomor: 96
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Peraturan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia secara optimal dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta distribusi beban kerja yang seimbang di Dinas tersebut. Hal ini untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM di Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. _ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 1

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsionai Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun. 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122),
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEGUNAAN

Pasal 2

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

Pasal 4

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk : Perencanaan kebutuhan PNS; Rekrutmen Calon PNS; Penempatan PNS; Pendidikan dan Pelatihan PNS; Pengembangan PNS; dan
1. f.Kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
1. a.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Ji co 5 BP
2. b.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. c.BKD;
4. d.Biro Organisasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
1. a.Nama jabatan; Kode jabatan; Unit kerja; Ikhtisar jabatan; Uraian tugas; Bahan kerja; ¢. d. e. f. Perangkat/alat kerja; . Hasil kerja; Tanggung jawab; Wewenang; Korelasi jabatan; Kondisi lingkungan Kerja; . Resiko bahaya; Syarat jabatan; oO BS Prestasi yang diharapkan; dan
2. p.Butir informasi lain.
(3)Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan beban kerja jabatan.
(4)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi. i j. k

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
(3)Pelaksanaan. evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisast.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 96

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd JRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017NOMOR 96 | ; (Des. Zounuddin H2 MS; Adminsteas Umum | 4 K G - iDyeko |sworo SHANY Biro how ¥% AL Kepala Drs. Abdut Modyid MS iro. Orgen Casi

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai brlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE —™ 1 Bechun SeKretord Doerah ly wale | | ‘Des. Zomuddin H2 ANS Admnistrogy Umum | ‘Vyeto Ls wor SH MA” Be (Des H.1 H Des Abdot Madyid MS. BAe Orpansat . La te LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR gg TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM NO. NAMA JABATAN KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRATOR JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL KETERANGAN 3 4 5 6 7 Kepala Dinas 1 1. Sekretaris 1 a. Kepala sub Bagian Perencanaan 1) Analis Perencanaan Program 2) Pengolah Data Perencanaan Anggaran b. Kepala Subbagian dan Kepegawaian 1) Pengadministrasi Kepegawaian 2) Pengadministrasi 3) Pengadministrasi Persuratan (Caraka) 4) Pengemudi 5) Pengelola Barang Milik Negara 6) Perancang Sistem Informasi Kepegawaian c. Kepala Sub Bagian Keuangan 1} Bendahara 2) Verifikator Keuangan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pranata laporan Keuangan 5) Pengelola Data dan Informasi Perpajakan 2. Kepala Bidang Industri a. Kasi Industri Kecil dan Menengah 1) Analis Proses Akreditasi Lssm Lembaga Sertifikasi Shaccp/Lembaga Sertifikasi 22000 Lembaga Sertifikasi Qs 9000 2) Analis Proses Uji Komparasi b. Kasi Industri Agro Dan Kimia 1) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri 2 2) Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran c. Kasi ILMATE 1) Analis Teknologi Industri 2) Pengelola Sarana Perindustrian 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri a. Kasi bina pasar dan distribusi 1) Analis pengembangan pasar 2) Penyusun perkembangan harga dan pengkajian pasar b. Kasi Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang1) Analis pengawas 2) Pengelola fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen c. Kasi Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi 1) Pengelola distribusi dan pemasaran 2) Penyusun rencana jaringan distribusi 4, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri a. Kasi Ekspor dan Impor 1) Pengadministrasi analisis kebutuhan impor 2) Pengelola ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan b. Kasi Promosi Dan Pengembangan Perdagangan Internasional 1) Penyusun rencana analisis pasar luar negeri 2) Fasilitator promosi c. Kasi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri 1) Analis perdagangan 2) Penyusun rencana informasi pasar luar negeri 5. Kepala Bidang Koperasi dan UKM a. Kasi bina lembaga koperasi dan ukm, restrukturisasi dan pengawasan 1) Analis bidang pengawasan 2) Pengelola kebijakan kelembagaan koperasi b. Kasi fasilitasi pembiayaan dan permodalan 1) Analis kerjasama dan permodalan 2) Pengelola permodalan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 2 6 7 c. Kasi produksi usaha dan pemasaran 1 1) Analis pemasaran dan kerjasama 1 2) Pengawas usaha operasi produksi dan 1 pemasaran 6. Penguji Mutu Barang Pratama 1 7. Pranata Komputer 1 Jumilah 15 51 2 74 |1 ‘Ds. H.Badran Msi Sekretarts Daerah Va on *Kepata ‘Dyoko \sworo, CH, MH Biro a | Drs. 4-Abdul Madsid Biro Dssten / Drs H-Zainuclatn 42, m5; Administras: Umam '+'\ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 2 5 6 c. Kasi produksi usaha dan pemasaran 1 1) Analis pemasaran dan kerjasama 1 2) Pengawas usaha operasi produksi dan 1 pemasaran 6. Penguji Mutu Barang Pratama 7. Pranata Komputer Jumlah 15 51 74 IRIANTO LAMBRIE Hutoum Kega Organ ISOM Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROWNSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 96 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE a ‘ASISTEN ; -ZAINUDDIN H2.MS! ADMINISTRASI ‘4MUM BUCS iswoRo,sHiMH KARO HukUM pol Dis.4-ABOUL magn s,Msi KARO ORGANISAS! 2 i) 6 7 c. Kasi produksi usaha dan pemasaran 1 1) Analis pemasaran dan kerjasama 1 2) Pengawas usaha operasi produksi dan 1 pemasaran 6. Penguji Mutu Barang Pratama 1 7. Pranata Komputer 1 Jumilah 15 51 2 74 L 1 Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVIN LIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 6 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE 2 5 6 c. Kasi produksi usaha dan pemasaran 1 1) Analis pemasaran dan kerjasama 1 2) Pengawas usaha operasi produksi dan 1 pemasaran 6. Penguji Mutu Barang Pratama 7. Pranata Komputer Jumiah 15 51 74

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…