DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017

Nomor: 99
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di Bappeda dan Litbang berjalan optimal melalui pembagian tugas yang jelas dan beban kerja yang seimbang, guna mendukung perencanaan pembangunan dan penelitian di Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 1. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 _~ tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 }; 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG BABI KETENTUAN UMUM Pasal i Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.7, Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas. Je

Pasal 3

(1)Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja. BAB IH KEGUNAAN

Pasal 4

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk : Perencanaan kebutuhan PNS; Rekruitmen Calon PNS; Penempatan PNS; Pendidikan dan Pelatihan PNS; Pengembangan PNS; dan
1. f.Kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang; Ji
2. b.BKD; 90 5
3. c.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. d.Biro Organisasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi : Nama jabatan; Kode jabatan; Unit kerja; Ikhtisar jabatan; Uraian tugas; Bahan kerja; Perangkat/alat kerja; me ao go B Hasil kerja; Tanggung jawab; Wewenang; Korelasi jabatan, Kondisi lingkungan kerja;
1. m.Resiko bahaya;
2. n.Syarat jabatan;
3. o.Prestasi yang diharapkan; dan
4. p.Butir informasi lain.
(3)Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sesuai dengan beban kerja jabatan.
(4)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi. 1 k.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau phak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017NOMOR 99 LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 99 TAHUN2017 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA & LITBANG) NO. NAMA JABATAN KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRATOR JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL KETERANGAN 2 3 4 5 6 7 8 Kepala Badan 1 1. Sekretaris 1 a. Kepala Subbagian dan Kepegawaian 1) Pengelola Barang Milik Daerah 2) Pengadministrasi 3) Analis Sistem Informasi 4) Administrasi Kepegawaian 5) Administrasi Persuratan 6) Teknisi Alat Elektrodan Alat Komunikasi 7) Pengemudi b. Kepala sub Bagian Perencanaan 1) Analis Perencanaan Program 2) Analis Kerjasama Teknis Standardisasi 3) Analis Perencanan dan Kerjasama c. Kepala Sub Bagian Keuangan 1) Pengadministrasi Keuangan 2) Bendahara 3) Penatalaporan Keuangan 4) Verifikator Data Laporan Keuangan 2. Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah a. Kepala Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur Konektivitas1) Analis Peta Wilayah 2) Analis Pengembangan Infrastruktur 3) Analis Jalan Jembatan 1 2 b. Kepala Sub Bidang Pembangunan Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air 1) Analis Peta Wilayah 2) Analis Pengelola Sumber Daya Air 3) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah 1) Fungsional 2) Fungsional 3) Analis Pengembangan Wilayah 4) Pengelola Geospital ee 3. Kabid Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan a. Kepala Subbidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 1) Pranata Komputer Pertama 2) Analis Perencanaan Penganggaran 3) PenyusunRencanakegiatandanAnggaran b. Kepala Subbidang Monitoring, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan 1) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pembangunan 2) Pengelola Monitoring danEvaluasi c. Kepala Subbidang Data dan Transparansi Perencanaan1) Analis Data dan Informasi 2) Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 4. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam a. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam1) Penelaah Data Sumber Daya Alam 2) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam b. Kepala Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup 1) Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2) Analis Pariwisata c. Kepala Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman 1) Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 2) Analis Potensi Kelautan 5. Kabid Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 2 a. Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia 1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Air 2) Pengelola Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Aparatur 1) Analis Pemerintahan Daerah 2) Pengadministrasi Pemerintahan c. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat 1) Pengadministasi 2) Analis Kesejahteraan Rakyat 3) Penysunan Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 6. Kabid Penelitian dan Pengembangan a. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 1) Pengelola Dokumentasi 2) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi b. Kepala Subbidang Penelitian dan Sumber Daya 1} Analis Penelitian dan Pengembangan 2) Pengelola Penelitian c. Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi 1) Analis Pemanfaatan Teknologi 2) Pengelola Teknologi Informasi Jumilah Jumilah Total 49 75 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 7 Irs 1 Bactrun M.S Setreroris Daerah GY Wy om Asisten / IRIANTO LAMBRIE ~ fits £1. 2aunucin FEMS Administras.« Umum -! | Kepala ‘Droko \fusore , SH TH Biro Huteum 4 _ Kepata Drs HAbaul Maghid Msi Qico “Erpanttos) 2 a. Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia 1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Air 2) Pengelola Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Aparatur 1) Analis Pemerintahan Daerah 2) Pengadministrasi Pemerintahan c. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat 1) Pengadministasi Umum 2) Analis Kesejahteraan Rakyat 3) Penysunan Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 6. Kabid Penelitian dan Pengembangan a. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 1) Pengelola Dokumentasi 2) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi b. Kepala Subbidang Penelitian dan Sumber Daya 1} Analis Penelitian dan Pengembangan 2) Pengelola Penelitian c. Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi 1) Analis Pemanfaatan Teknologi 2) Pengelola Teknologi Informasi Jumlah Jumlah Total 49 75 Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVIWSI KALIMANTAN UTARA BADRUN _ BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 99 | oe. ~ASISTEN H.2AINUODIN 12,™.S) ADMIMISTRAS! aumum Drs.H1.ABouL manip s,M.si KARO oRGAMISAS: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 2 3B ttd IRIANTO LAMBRIE 2 3 i) 6 a. Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan 1 Sumber Daya Manusia 1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya 1 Air 2) Pengelola Penelitian dan Pengembangan 1 Kebudayaan Kepala Subbidang Pemerintahan dan Aparatur 1 1) Analis Pemerintahan Daerah 1 2) Pengadministrasi Pemerintahan 1 Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat 1 1) Pengadministasi 1 2) Analis Kesejahteraan Rakyat 1 3) Penysunan Program Pengawasan 1 Kesejahteraan Rakyat 6. Kabid Penelitian dan Pengembangan a. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 1 1) Pengelola Dokumentasi 1 2) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 1 Kepala Subbidang Penelitian dan Sumber Daya 1 1) Analis Penelitian dan Pengembangan 1 2) Pengelola Penelitian 1 Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi 1 1) Analis Pemanfaatan Teknologi 1 2) Pengelola Teknologi Informasi 1 Jumlah 1 18 49 Jumlah Total 75 € QJOKO tswokO,SH/MH karo Hukum Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVIWG6I KALIMANTAN UTARA BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 99 sUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE 2 a. Kepala Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia 1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Air 2) Pengelola Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Aparatur 1) Analis Pemerintahan Daerah 2) Pengadministrasi Pemerintahan c. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat 1) Pengadministasi 2) Analis Kesejahteraan Rakyat 3) Penysunan Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 6. Kabid Penelitian dan Pengembangan a. Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 1) Pengelola Dokumentasi 2) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi b. Kepala Subbidang Penelitian dan Sumber Daya 1) Analis Penelitian dan Pengembangan 2} Pengelola Penelitian c. Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi 1) Analis Pemanfaatan Teknologi 2) Pengelola Teknologi Informasi Jumilah Jumilah Total G

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…