DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024

Nomor: 30
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gul -ernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pen �urangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor; J. Pas.rl 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind< .nesia Tahun 1945;

2.Unc ang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perr· bentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lerr baran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Unc ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perr erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Menctapkan Tahi n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahi m 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt.i Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repu olik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lem mran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Und uig-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kew ingan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Dae: ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Norn :i� 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo : 6757);
0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketenruan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, � nmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 688 /.
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tent a -ig Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Sati Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 8 Pera turan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 202<� tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Dae-ah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tam o ahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Norr or 62); 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 Tent ang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kern laraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Ben 1 otor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201'.! Nornor 118); MEMUTUSKAN PERATL RAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINI. ···'RASI DAN PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDAI< l\AN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam 1 'eraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: l . Daer ah adalah Provinsi Kepulauan Riau

2.Perm rintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3.Gub.rnur adalah Gubemur Kepulauan Riau. -l. Bad, n Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bad,.11 adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepi, lauan Riau.
0.Kepa la Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provi n si Kepulauan Riau.
6.Kenc araan Bermotor adalah semua kendaraan beroda bese ..ta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan dara dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 'Jeralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suat 1 sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan berrr o tor yang dioperasikan di air.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adal. t.h pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Sanl- s i administrasi adalah tanggungan atau pembebanan beru oa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul seba.rai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalai n masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perp. �i akannya.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN POKOK PKB

Pasal 2

Pcnghapusan Sanksi Administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh.

Pasal 3

Pcngura igan Pokok PKB diberikan dengan ketentuan sebagai bcrikut :

a.besa nya Pokok PKB yang tidak atau belum dibayar lebih dari I (satu) tahun, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya;
b.peml .erian pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB; «an
c.pengu angan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a m- rupakan tunggakan dan/atau piutang Pokok PKB selain Pol« }< PKB tahun berjalan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

( l ) Pela csanaan penghapusan Sanksi Administrasi dan peng u rangan Pokok PKB berlaku mulai tanggal 5 Agustus 202• sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024. 1:>) Peng hapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan Pokok PKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pem iayaran selama waktu pelaksanaan sebagaimana dim, ksud pada ayat (1).

Pasal 5

I 1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk pros is registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai denga 1 tanggal 5 Oktober 2024, masih diberi perpanjangan wakt u Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokck PKB sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. (?) Kenc araan Bermotor sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) men pakan Kendaraan Bermotor selain pendaftaran ulang tahu ran. (31 Dala n hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah di ten rukan tidak dilakukan pembayaran, maka tidak dibei ikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Peng rrangan Pokok PKB.

Pasal 6

( 1 J Peng iapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diber k an sepanjang memenuhi persyaratan. 12) Keter i ran lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Peng I apusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB .Iitetapkan oleh Kepala Sadan.

Pasal 7

( l1 Guber nur melaksanakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan I'cngurangan Pokok PKB. (J) Peng] s.pusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB :,e bagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilaksanakan oleh Kepala Badan. (11 Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnelaj orkan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi dan �1!ngurangan Pokok PKB kepada Gubernur melalui Sekre taris Daerah.

Pasal 8

P€r-at-lli:" ,� n Gubernur mi mulai berlaku sejak tanggal ci fun1tru 1g1'an. Agar F-Ji::u';) orang mengetahuinya, memerintahkan pengtindangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam- lkFita- Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal l A�� lo2.� GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ANSA�AHMAD Diundangkan di Tanjunupinang pada tunggal \. � . �t.o'l..\.f SEKRETARIS D, ERAH PROVTNSI 'EPULAJA.N RTAU ADJ PRIHANT l\RA BERIT.\ DAER.;J I PROVJ \JSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…