DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2024

Nomor: 39
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan masih terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor maka dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pemutakhiran data Objek Pajak dan Subjek Pajak serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2 0 1 5 ten tang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2 0 1 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1 1 8 ) ;
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 990); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 990), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan Pokok PKB berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024.

(2)Penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan Pokok PKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

2.Ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan tanggal 16 November 2024, masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB sampai dengan tanggal 30 November 2024.

(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Kendaraan Bermotor selain pendaftaran ulang tahunan.
(3)Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pembayaran, maka tidak diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…