DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas: Pakaian Dinas Harian; Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; Pakaian Sipil Lengkap; Pakaian Dinas Lapangan; Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Kp RN En JIKA Hap IA SALINAN21 Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kewajiban memakai pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian batik/Pakaian olahraga; dan
d.Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis saat melaksanakan kegiatan formal dan digunakan oleh ASN pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis saat melaksanakan kegiatan gotong royong dan senam bersama.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang bagi ASN pria; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kebaya labuh dan kekek bagi ASN wanita.
(2)Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu digunakan pada hari Jumat.
(3)Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, hari besar keagamaan, hari jadi provinsi, hari besar kebudayaan dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
(4)Penggunaan Pakaian Dinas baju kurung melayu bagi ASN pria menggunakan sandal model capal dan bagi ASN wanita menggunakan sandal hak berukuran sedang.
(5)Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN pria mengenakan peci nasional berwarna hitam serta kain sampin/samping dan bagi ASN wanita yang berjilbab mengenakan jilbab warna menyesuaikan dengan baju tanpa motif.
(6)Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN pria mengenakan tanjak serta kain sampin/ samping dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, hari besar keagamaan dan hari jadi provinsi, hari besar kebudayaan dan acara tertentu.
(7)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2020