DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif; b. objektif; c. transparan; d. akuntabel; dan e. berkeadilan. Pergub ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan b. digunakan Kepala Sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan PPDB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2)Sekolah yang dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a :
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

(1)Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah'
(2)Selain memenuhi ketentuan ayat (1), Peserta didik warga matrikulasi Pendidikan Baha (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

a.syarat usia sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan b.ljazat-t atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 8

(1)Pend,aftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paiing sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, ayat (3), dan ayat (4), pem&intah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk :
1. a.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMK yang diseienggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Sekolah Kerja Sama;
4. d.Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. e.Sekolah yang menyelen ggarakan pendidikan khusus;
6. f.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
7. g.Sekolah berasrama;
8. h.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan' dan terluar; dan
9. i.Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak d"p"t-;;menufri"t ete.tuat jumlah peserta didik dalam 1 isatu) rombongan belajar'
(2)Pengecualian ketentuan sekolah di daerah Yang tidak daPat memenuhi k dalam 1 (satu) rombongan pada aYat (1) huruf i ditet ^dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menanganl bidang Pendidikan Menengah'

Pasal 10

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a d.iperr-rnt,it t "r, bagi peserta didik yang berdomisili didalamwilayah'o,.u"iy"''gditetapkanPemerintah Daerah. Jalur zonasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas' Domisilicalonpesertadidiksebagaimanadimaksudpada ayat(l) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang iit"rUitt ".t paling singkat 1 lsatu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan dornisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lainyang berwenang menerangkan batrwa . peserta didik y"r1gl..Jangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) i.nrl" sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. sekclah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wila3'ah kabrirpltenl koiayang sama dengan sekolah asal'

Pasal 11

caion peserta didik hanya dapat rnemilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi' selain melakukan pend.aftaran PPDB melalui ja r zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat . melakukan p.nclaftaran PPDB melaLui jalur afirmasi atam jalur prestasi

(1)
(2)
(3)
(4)(s)
(1)
(2)diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang mementlhi PersYaratan'

Pasal 12

(1)Penetapan wilayah zonasi dilakuka"--9:1i setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah' (2\ li *ifif; g satuan Daerah, idikan keagamaan' jumlah anak usia di daerah tersebut.
(3)PemerintahDaerahwajibmemastikanSemuawilayah administrasimasukdalampenetapanwilayahzonasisesuai dengan jenjang Pendidikan'
(4)DinasPendidikanwajibmemastikanbahwaSemuasekolah\,yangdiselenggarakanolehPemerintahDaerahdalamproses ppDB telah -rienerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetaPkan'
(5)PenetaPan wilaYah zor:^as dimaksud Pada aYat (1) (satu) bulan sebelurn pendaftaran PPDB.
(6)Dalam rnenetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah melibatkan*.,.yu.*","hataukelompokkerjakepala sekolah.
(7)BagisekolahyangberadadidaerahperbatasanProvinsi atau Kabupaie nfkota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang setagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan' beidasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah'
(8)Fenetapanwilayahzonasisebagaimanadimaksudpada ayat (f wajib dilaporkan J epada Menteri melalui lembarga penj aminan rnutu pendidikan setempat'

Pasal 13

(1)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b diperunt.tk"n bagi peserta didik yang berasal clari keluarga ekononri tidak mampu'
(2)Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi ticiak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti- keikutsertaan peserta didik dalam progl'alrr penanganan keh.larga tirlak rnampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah'
(3)peserta cliclik yarrg masuk rnelalui jalur afirmasi rrerupakarr
(1)
(2)peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan'

Pasal 14

Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidakmampudariPemerintahPrrsatatauPemerintah Daerah wajiO dilengkapi dengan surat pernyataan dTi orang tua/wali pesJrta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah' Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program "p"rr^nga,t.tt keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusai atau Pemerintahr Daerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1),SekolahbersamaPemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' Patagraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan d.ari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkejakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2025