(1)Penetapan wilayah zonasi dilakuka"--9:1i setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah' (2\ li *ifif;
g satuan Daerah, idikan keagamaan' jumlah anak usia di daerah tersebut. (3)PemerintahDaerahwajibmemastikanSemuawilayah administrasimasukdalampenetapanwilayahzonasisesuai dengan jenjang Pendidikan' (4)DinasPendidikanwajibmemastikanbahwaSemuasekolah\,yangdiselenggarakanolehPemerintahDaerahdalamproses ppDB telah -rienerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetaPkan'
(5)PenetaPan wilaYah zor:^as dimaksud Pada aYat (1) (satu) bulan sebelurn pendaftaran PPDB.
(6)Dalam rnenetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah melibatkan*.,.yu.*","hataukelompokkerjakepala sekolah.
(7)BagisekolahyangberadadidaerahperbatasanProvinsi atau Kabupaie nfkota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang setagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan' beidasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah' (8)Fenetapanwilayahzonasisebagaimanadimaksudpada ayat (f wajib dilaporkan J epada Menteri melalui lembarga penj aminan rnutu pendidikan setempat' Paragraf 3 Jalur Afirmasi