Peraturan ini menitikberatkan pada penggunaan biaya personil di mana diprioritaskan untuk bantuan transportasi laut dan darat, dan apresiasi peserta didik yang berprestasi. Peraturan ini juga mengatur tentang sasaran penerima, kuota penerima, besaran dan kualifikasi penerima.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 9 10. 11. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah “Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819),
Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. » Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah. Biaya Personil adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam rangka mengikuti pelayanan pendidikan meliputi biaya transportasi, biaya peralatan dan perlengkapan serta kebutuhan peserta didik lainnya. Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
Biaya Personil Peserta Didik diprioritaskan untuk biaya transportasi laut, transportasi darat, kebutuhan pembiayaan dan apresiasi Peserta Didik. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Semester 1 dan Semester II yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
PenyaluranBiaya Personil Peserta Didik ditransferkerekening Satuan Pendidikan, melalui bank yang ditunjuk Dinas Pendidikan. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan GubernurinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiKepulauan Riau. Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 854
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Gubernur (Pergub)