DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka perlu didukung dengan sistem penatausahaan keuangan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
10.Peraturan Presiden Nomor 1 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
13.Peraturan Gubernur Nomor 1 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
14.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 935); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1 . Gubemur adalah Gubemur Kepulauan Riau.

2.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 3
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10.Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan pejabat/ pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 1 2 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman teknis bagi SKPD dalam melakukan penatausahaan Pelaksanaan APBD.
(2)Tujuan Peraturan Gubemur ini agar penatausahaan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.pengelola keuangan daerah;
b.pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
c.pelaksanaan penatausahaan penerimaan; dan
d.pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 4
(2)Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. c.pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
4. d.kuasa BUD;
5. e.pengguna anggaran;
6. f.kuasa pengguna anggaran;
7. g.pejabat pelaksana teknis kegiatan;
8. h.pejabat penatausahaan keuangan SKPD;
  1. 1.pejabat penatausahaan keuangan; j . bendahara; dan
9. k.tim anggaran pemerintah daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan BUD atas nama Gubernur. Pasa15 Pejabat pengelola keuangan wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai kewenangannya.

Pasal 6

Dalam hal Pejabat pengelolaan keuangan belum memiliki sertifikasi kompetensi, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 7

Pejabat pengelola keuangan yang terbukti nyata dan sah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

( 1 ) Pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah meliputi:

a.Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
b.Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Transitoris;
c.Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD;
d.Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah; dan
e.Penyiapan Surat Penyediaan Dana.

(2)PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan ditetapkan dalam Keputusan BUD atas nama Gubernur. 5

BAB IV

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 10

( 1) Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi:

a.penatausahaan penetapan;
b.penerimaan pendapatan dari pihak ketiga;
c.penyetoran pendapatan ke RKUD;
d.pengendalian melalui buku bendahara penerimaan; dan
e.pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dalam Keputusan BUD atas nama Gubernur. BABV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAERAH Pasal 1 1 ( 1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Daerah meliputi:
1. a.pelaksanaan dan penatausahaan belanja;
2. b.penetapan besaran uang persediaan;
3. c.pelimpahan uang persediaan;
4. d.permintaan pembayaran;
5. e.perintah membayar;
6. f.perintah pencairan dana;
7. g.pembukuan bendahara pengeluaran;
8. h.penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
  1. 1.pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran; j . penatausahaan penerimaan pembiayaan; dan
9. k.penatausahaan pengeluaran pembiayaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan dan pelaksanaan penatausahaan pengeluaran Daerah ditetapkan dalam Keputusan BUD atas nama Gubernur.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733);
b.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2 0 2 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819); dan
c.Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2 0 2 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020