7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10jPMK.02j2006 tentang Pedoman Penetapan Remuncrasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 73jPMK.05j2007;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Da.larn Negcri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daeruh;
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tar-if Pelayanan Kcsehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
1.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Ta.hun 2009 tentang Jenis dan Tar-if Layanan Kesehatan Kelas 11, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (WIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
2.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata kelola RSUD Dr. H- Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
3.Keputusan Mcntcri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010, ten tang Pedoman Penyusunan Remuncrasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;
4.Keputusan Guber-nur Lampung Nomor G/605/B.V/HK/2009 ten tang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebegai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAG! PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG pasall Beber-apa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nornor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pember-ian Remunerasi pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung (Bet-ita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Lempung Tahun 2012 Nomor 21). - 3
1.Ketentuan Pasal 1 diu bah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasall
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Maelock Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSUDAM yang diselenggarakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4.Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis. yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
5.Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan merupakan karyawan RSUDAM, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUDAM.
6.Pegawai adalah pegawai RSUDAM yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer yang ditetapkan oleh Gubernur.
7.Penerimaan adalah seluruh tagihan BLVD yang berbentuk kas dan menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode anggaran.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan setelah dikurangi bagi hasil dari pendapatan pelayanan haemodialisa, pelayanan obat di instalasi farmasi (Daftar Formulariurn Obat Nasional), Palang Merah Indonesia, Labaratorium Daerah, dan Alat Medis Habis Pakai.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLVD.
10.Biaya adalah sejumtab pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa unruk keperluan operasional BLUD.
11.Remunerasi adalah imbalan jaaa berupa insentif yang diberikan kepada pegawai RSUDAM.
12.Insentif adalah pendapatan bagi seluruh pegawai RSUDAM yang perhitungannya berdasarkan scoring dan indexing.
13.Insentif langsung adalah penghargaan atau kompensasi yang berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada unit revenue center.
14.Insentif Tidak Langsung adalah penghargaan atau kompensasi uang yang diberikan kepada pegawai yang bersumber dari pas remunerasi yang berlaku bagi seluruh pegawai rumah sakit dan distribusinya menggunakan sistem skor berdasarkan indexing.
15.Pas Remunerasi adalah total seluruh insentif tidak langsung.
16.Sistem Remunerasi BLUD RSUDAM adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan RSUDAM untuk pegawai tetap RSUDAM.
17.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, yang terdiri dari : jasa medis, jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengctolaymanajemen.
18.Pendapatan lain adalah pendapatan Rumah Sakit yang sah yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. - 4
19.Pejabat Pcngelola adalah Direktur Utarna, Direktur Umum dan Keuangan, Oirektur Pelayanan dan Direktur Diklat dan SOM pada RSUDAM yang merupakan Pejabat Struktural eselon II-a dan II-b.
20.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUDAM.
21.Pejabat pengelola lainnya adalah ketua komite, ketua SPI, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Instalasi, Supervisor, dan Kepala Ruangan pada RSUDAM.
22.Gaji adalah upah dasar yang bersumber dat-i pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operaslonal Rumah Sakit bagi karyawan honorer.
23.Scoring adalah jumlah angka yang diperoleh dari jasa perhitungan obyek kegiatan.
24.Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran scor individu karyawan sesuai dengan beban kerja.
25.Tarif adalah sebagian atau seluruhbiaya penyelenggaraan keglaran pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
26.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, Fasilitas dan bahan.
27.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
28.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang se1anjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan.
29.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur Utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang selanjutnya disingkat SPI.
30.Komite Medis adalah Perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredenslal, penjagaan mutu profesi medis, dan pcmeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
31.Komite Keperawatan adalah wadah profesional keperawatan dan kebidanan yang keanggotaannya terdiri dari perawat/bidan RSUDAM. 32.lnstalasi adalah Unit pelayanan non structural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kcgiatan pelayanan, pendidikan dan penel itian rumah sakit. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi selengkapnya sebagai berikut: Pasa17
(1).Jasa pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh oleh Rumah Sakit sebagai imbalan atas pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat. 2 - 5
(2)Besarnya jasa pelayanan dari penerimaan atas pelayanan pasien JKN (peserta BPJS, Jamkesda, Jamkesta) dan asuransi swasta ditetapkan sebesar 36% setelah dikurangi:
a.Bagi hasil dari pendapatan pelayanan haemodialisa;
b.Pelayanan obat di instalasi farmasi (Daftar Formularium Obat Nasional};
c.Palang Merah Indonesia;
d.Laboratorium Daerah; dan
e.Alat Medis Habis Pakai.
(3)Pembagian Jasa pelayanan dan pendapatan atas pelayanan pasien umum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pendapatan yang berasal dari kelebihan tarif INA-eBGs dari tarif rumah sakit serta pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah menjadi pendapatan R8UDAM.
(5)Penerimaan dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk pemberian remunerasi berupa insentif kepada Pejabat Pengelola, Pejabat pengelola lainnya dan pegawai R8UDAM.
(6)Insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
(7)Pembagian insentif ditetapkan sebagai berikut: a. b. c. d. Jenis Layanan Jasa pelayanan penguji pada jenjang pendidikan 81/82 profesi (perorangan) Rumah 8akit Pendidikan utamajnon Rumah Sakit Pendidikan Utama. Jasa pelayanan preseptor j pcrnbimbing klinik j clinical instructur JenJang pendidikan 81/82 profesi yang akan diberikan dalam bentuk paket kesatuan medik fungsional (8MF)/kelompok dan akan didistribusikan kepada yang berhak berdasarkan surat Keputusan Direktur Utama. Jasa pelayanan pengelo1a tim dokter umum, jasa spesialis, konsultasi dokter spesialis.konsultasi antar dokter spesialis, konsultasi dokter spesialis (K), konsultasi ahli,dan asuhan keperawatan keoada individu atau kelompok. diberikan Besaran Jasa pelayanan laboratorium, instalasi glZl, laoundri dan instalasi limbah. Instalasi instalasi lnsentif Langsung Tidak Lanosung 90% 10% 80% 20% 80% 20% 55% 45%
(8).Jasa pelayanan instalasi farmasi adalah keuntungan dar-i penjualan obat obatan (formularium nasional) dan Alat Medis Habis Pakai pasien JKN (peserta BPJS, Jamkesda, Jamkesta) ditetapkan sebesar 25% untuk pendapatan RSUDAM 55% untuk insentif langsung dan 20% untuk insentif tidak langsung - 6 3 Ketentuan Pasal 8 dihapus. 4 Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: