DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Pembentukan, Kedudukan, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Kewenangan 3. Bab III : Satuan Pelayanan 4. Bab IV : Koordinasi 5. Bab V : Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan 6. Bab VI : Pendanaan 7. Bab VII : Ketentuan Lain Lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakeija Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang komprehensif untuk mengelola Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma 1 Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta; Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10.Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakeija Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56). Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/2392/OTDA, tanggal 29 April 2020 hal Permintaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubemur. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN WISMA LAMPUNG, ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH DAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG Dl JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubemur adalah Gubemur Lampung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah.
6.Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung.
7.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Lampung di .Jakarta
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
9.Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
10.Wisma Lampung adalah tempat penginapan berbentuk wisma pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung diJakarta.
11.Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah adalah Anjungan Lampung pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.
12.Asrama Mahasiswa adalah Asrarna bagi Mahasiswa Lampung yang melanjutkan pendidikan tinggi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Jawa Timur.
13.Pengelola adalah mereka yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrarna Mahasiswa Lampung.
14.Manajemen adalah Organisasi yang melaksanakan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, dan Asrarna Mahasiswa Lampung.
15.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Satuan Pelayanan pada Badan Penghubung, yaitu:
1. a.Wisma Lampung; b.Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah; dan
2. c.Asrarna Mahasiswa.
(2)Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural.

Pasal 3

(1)Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung.
(2)Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelayanan dan pemberian dukungan tugas dan fungsi Kepala Badan Penghubung.

Pasal 4

Pembentukan Pengelolaan Satuan Pelayanan bertujuan:

a.meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi;
b.mengoptimalkan pelayanan yang berkualitas dan teijangkau oleh masyarakat;
c.melaksanakan pelayanan penginapan, sewa ruang, dan penunjang;
d.mengoptimalkan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa sebagai pusat promosi dan informasi serta pendidikan;
e.melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi yang cepat dan akurat;
f.memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
g.memberikan pelayanan administrasi Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa; dan
h.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, dan Asrama Mahasiswa dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Penghubung.

Pasal 5

Ruang Lingkup tugas Satuan Pelayanan mencakup:

a.pelayanan administrasi;
b.pelayanan akomodasi;
c.pelayanan promosi dan informasi pariwisata;
d.fasilitasi asrama mahasiswa; dan
e.pelayanan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 6

(1)Satuan Pelayanan mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Wisma dan Anjungan Lampung sebagai pusat informasi seni budaya, pariwisata, industri, perdagangan, dan investasi Daerah Lampung;
2. b.melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Wisma Lampung, Anjungan Lampung dan Asrama Mahasiswa;
3. c.melaksanakan fasilitasi pemanfaatan Wisma Lampung dan Anjungan Lampung untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedinasan; dan
4. d.menyediakan dan memfasilitasi Asrama Mahasiswa bagi warga Lampung yang melanjutkan pendidikan tinggi di luar Provinsi Lampung.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pelayanan Wisma Lampung dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, diberikan kewenangan:
1. a.menarik tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.mengusulkan kebutuhan rencana belanja Satuan Pelayanan;
3. c.mengusulkan kebutuhan personil Satuan Pelayanan. BABffl SATUAN PELAYANAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan Satuan Pelayanan Wisma Lampung mempunyai tugas mengelola, memelihara dan mamanfaatkan Wisma Lampung sebagai pusat pelayanan penginapan dan akomodasi untuk Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan masyarakat Lampung yang berkunjung ke Jakarta, selain tugas pokok sebagai Kantor Badan Penghubung di Jakarta.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) di atas, Wisma Lampung mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana keija pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wisma Lampung; O b. pemanfaatan sebagai tempat aktifitas perkantoran Badan Penghubung, usaha akomodasi, dan pusat informasi pariwisata dan bisnis daerah Lampung;
2. c.pemanfaatan sebagai mess penginapan bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung yang bertugas ke Jakarta; dan
3. d.penyewaan ruang bagi kegiatan masyarakat.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Pengelolaan Wisma Lampung, terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan Pelayanan;
2. b.Pengelola Administrasi; dan
3. c.Kelompok Keija.
(2)Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada dibawah kepala Satuan Pelayanan.
(4)Kelompok Keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing- masing kelompok keija paling banyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh satu orang ketua kelompok yang berada dibawah Kepala Satuan Pelayanan.
(5)Bagan Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini.

Pasal 9

(1)Kepala Satuan Pelayanan mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan;
2. b.mengawasi kegiatan pengelolaan Wisma Lampung;
3. c.membuat laporan kepada Kepala Badan Penghubung;
4. d.melaksanakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. e.menugaskan Kelompok Keija sesuai dengan bidang tugas dan beban keija masing-masing; dan
6. f.mengusulkan personil untuk mendukung pengelolaan Satuan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pengelola Administrasi mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan pengelolaan Wisma Lampung;
2. b.menyusun program dan kegiatan Wisma Lampung;
3. c.membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada kepala Satuan Pelayanan;
4. d.menyusun kebutuhan, melaksanakan operasional, dan melaporkan perkembangan, baik secara administrasi maupun operasional
5. e.menyusun rencana kegiatan dan belanja.
(3)Kelompok Keija mempunyai tugas:
1. a.Kelompok Keija front office dan marketing bertugas melaksanakan penerimaan tamu dan promosi pemasaran;
2. b.Kelompok Keija Tata Graha bertugas mengatur ketersediaan perlengkapan kamar, kebersihan, kerapihan, kenyamanan dan melaporkan kerusakan kamar dan ruang kepada teknisi dan pelayanan laundry',
3. c.Kelompok Keija Food and Beverage, bertugas mengolah bahan makan menjadi makanan siap hidang, memberikan pelayanan dan bertanggungjawab atas seluruh operasional kegiatan penghidangan makanan dan minuman pada tamu, dan pelayanan restoran;
4. d.Kelompok Keija Teknisi bertugas memperbaiki dan melakukan perawatan barang barang Wisma Lampung yang berupa mesin, alat listrik serta interior dan eksterior ruang; dan
5. e.Kelompok Keija Security bertugas menjaga keamanan Wisma Lampung.

Pasal 10

Pengelolaan Satuan Pelayanan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah sebagai pusat promosi, informasi dan kegiatan budaya daerah Lampung di Jakarta, pelayanan akomodasi, sewa ruang dan pelayanan pengunjung.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019