Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
Memuat teks peraturan…
menetapkan kembali Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nornor 2688);
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari : a . Sekretariat Daerah merupa.kan Sekretariat Daerah Tipe A;
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB III
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD yang bam .
BAB IV
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Cabang Dinas yang sudah dibentuk tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Cabang Dinas yang baru. BABV STAF AHLI l'asai 11 Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Gubemur. BABVI PENGANGKATAN DALAM Jr..-BATAN Pasa112 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pada Perangkat Daerah yang cliatur dalarn peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB VII
Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraruran Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
Perangkat daerah provmsi melaksanakan fungsi pernbinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten Zkota sampai dengan terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. KETENTUAN PERALIHAN Pasa116 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah im, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. -7 BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)