Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
menetapkan kembali Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nornor 2688);
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; -2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 'PROVINSI LAMPUNG.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2 . Provinsi adalah Provinsi Lampung;
6 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13 . Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung;
16 . Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung;
-3
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Pembentukan ?erangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas:
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari : a . Sekretariat Daerah merupa.kan Sekretariat Daerah Tipe A;
-4
12 . Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerin tahan bidang transmigrasi;
14 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang bidang statistik;
17 . Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang kepemudaan dan olahraga;
23 .Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pertanian;
-5
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasa15
BAB III
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD yang bam . BAB IV PEMBENTUKAN CABANG DINAS Pasal 9
-6
BAB IV
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Cabang Dinas yang sudah dibentuk tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Cabang Dinas yang baru. BABV STAF AHLI l'asai 11 Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Gubemur. BABVI PENGANGKATAN DALAM Jr..-BATAN Pasa112 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pada Perangkat Daerah yang cliatur dalarn peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebe1um Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraruran Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
Perangkat daerah provmsi melaksanakan fungsi pernbinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten Zkota sampai dengan terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. KETENTUAN PERALIHAN Pasa116 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah im, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. -7 BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sampai dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)