Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 40 Tahun 2016
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2016
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bg.laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek;
, I
i
" ,
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
6.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pe1ayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
'9. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
, 29. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur Utama kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok asuhan medis atau pelayanan medis tertentu di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
~ 38. Standar Pe1ayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit.
, :1-3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
BAB III
(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi: \
Bagian Kedelapan Organisasi Pelaksana Paragraf 1 Instalasi Pasa130
(S) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidangjbagian atau ruang terkait. '
Pasa132 \ Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pe1ayanan instalasinya :nasing-masing kepada Direktorat yang membawahinya./ ParagraC2 Kelompok Jabatan Fungsional Pasa133
ParagraC 3 Kelompok Star Medis Fungsional Pasa134
(S) Tanggungjawab KSMF RSUDAM adalah:
Pasa135 Tujuan pengorganisasian staf medis fungsional adalah agar staf medis fungsional di rumah sakit dapat fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas, efisien dan bertanggung jawab. Pasa136
, (8) KSMF Gigi dan Mulut merupakan kelompok dr kter gigi dan dokter gigi spesialis.
Paragrar4 Keanggotaan Kelompok Star Media Fungsional Pasa137
Pasa138
Paragraf 5 Tugas dan Wewenang Ke~ua KSMF Pasa139
1) pengusulan prosedur pelayanan yang berhubungan dengan administrasi pelayanan medis yang meliputi pengaturan tugas pelayanan, tugas jaga, visite/ronde, perternuan klinis, presentasi kasus, prosedur konsultasi dan prosedur lainnya untuk ditetapkan Direktur Pelayanan; 2) rnenyusun pedoman pelayanan medis dan standar prosedur kerja yang berhubungan dengan bidang keilmuan/keprofesian, di bawah koordinasi Komite Medik untuk ditetapkan Direktur Utama; 3) melakukan perbaikan pedoman pelayanan medis dan dokumen terkait yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan 4) membuat usulan program peningkatan keilmuan dan keterampilan semua Anggota KSMF serta program peningkatan dan pengembangan pelayanan kepada Direktur Pelayanan.
1) pemantauan penampilan kinerja praktik klinis, pemantauan indikator mutu klinis, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan pelayanan dan pengembangan Anggota KSiviF berdasarkan data yang komprehensif; 2) pemberian laporan atas kegiatan sebagaimana tercantum pada butir 1) disampaikan kepada Direktur Pelayanan setelah melalui pembahasan bersama Anggota KSMF.
Pasa141
I
Bagian KesembUan Staf Medis Fungsional Paragraf 1 Pengorganisasian star Medis Fungsional Pasal 43
Paragraf2 Tugas Staf Medis Fungsional
Paragraf3 Pembinaan dan Pengawasan SMF Pasa145
~_ (4) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan, kendali biaya, disiplin pegawai dan motivasi kerja dilakukan oleh Direktur Pelayanan. Pasa146
,.-.....•. Paragraf4 Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasa147
Pasa148
I
Pasa149
i
Paragraf 5 Mitra Bestari Pasa150
I
Bagian Kesepuluh Organisasi Pendukung Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal i Pasa151 Guna membantu Direktur Utama dalam pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal. Pasa152
)
Paragraf2 Pembentukan Komite Pasa153
Paragraf' 3 Komite Medik Pasa154
ParagraC4 Komite Keperawatan Pasa156 (1) (2) (3) (4) (1)
Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar asuhan keperawatan, pengawasan dan pengendalian mutu asuhan keperawatan, kewenangan klinis (clinical previlege) perawat dan bidan, program peningkatan pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik, Bidang Keperawatan, Instalasi atau unit terkait lainnya. Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan komite keperawatan serta tata kelola staf keperawatan diatur dalam Tata Kelola Staf Keperawatan (Nursing Staff Bylaws). Pasa157 Personalia komite keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan. I Paragraf 5 Komite Farmasi dan Terapi . Pasa158
,
'\, (1) (3) (2)
Pasa159
Paragraf6 Komite Pencegahan dan Pengendalian InCeksi Pasal 60 Komite PPI merupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite PPI mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya Komite PPI wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite, Bidang, Bagian, Instalasi, ruang, dan atau unit terkait lainnya.
Pasa161
Pasa163
Paragraf 8 Komite Etik dan Hukum Pasa164
Pasa165 I ---',
~.
Pasa166
Paragraf9 Pengangkatan dan Pemberhentian ~omite "'~" .. Pasa167
Bagian Kesebelas Tata Kerja Pasa168
Pasa169
"
Pasa170
Pasa171 Untuk menangani pengelolaan kegiatan tertentu, Direktur Utama dapat membentuk panitia atau kelompok kerja. Bagian Kedua belas Pengelolaan Sumber Daya Manusla Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Pasa172 Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Paragraf2 Pengangkatan Pegawai Pasa173
Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi Pasa174
Pasa175 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai »>: ketentuan yang berlaku. Paragraf4 Mutasi Pegawai Pasal 76
d ./ Paragraf 5 Orientasi Pegawai Pasa177 Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang baru bertugas di RSUDAM atau dimutasi ke unit lain dilakukan orientasi dan simulasi. Paragraf 6 Disiplin Pegawai Pasa178
, ,
Paragraf7 Pemberhentian Pegawai Pasa179 (l) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil.
Bagian Ketiga Belas Jasa Pelayanan Pasal 80 Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya sebagai jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatari/ setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif.
Jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
Bagian Keempat Belas Standar Pelayanan Minimal '. Pasa183 ~.~ (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan peraturan Gubernur.
Pasa184 Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
Pasa185 Syarat-Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mengandung arti sebagai berikut:
Baglan Kelima Belas Pengelolaan Keuangan I -, Pasa186
(2), diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Pasa187 Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasa188 Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan RSUDAM dapat berupa biaya pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, dan biaya pengadaanbarang modal. Baglan Keenam Belas Tarlf Pelayanan Pasa189
Pasa190
Pasa191
Bagian Ketujuh Belas Perencanaan dan Penganggaran Pasa192
Pasa193
,
J. rencana pengeluaran investasi/rnodal; dan
Bagian Kedelapan Belas Pendapatan dan Pembiayaan Paragraf 1 Pendapatan Pasa194
Pasa195
" '(4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa pendapatan yang. berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program. atau kegiatan di rumah sakit.
Pasa196 RSUDAM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasa197
Paragraf2 Pemblayaan Pasa198
Pasa199
i
e biaya promosi;
PasallOO
- (2) Seluruh pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) BLUD yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
PasallOl
Bagian Kesembilan Belas Pengelolaan Sumber Daya Lain Pasal 104
Bagian Kedua Puluh Pengelolaan Lingkungan dan Llmbah Rumah Sakit Pasall05
Baglan Kedua Puluh Satu i Kerahasiaan dan Informasi Medis Pasa1107 (I) Rumah Sakit: I
I
BABIV TATA KELOLA STAF MEDIS (MEDICAL S'l'AFF BYLAWS) Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 108 Tata Kelola Staf Medis (Medical Stat By Laws) dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja (framework) agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.
Tujuan tata kelola staf medis (medical staff bylaws) adalah:
Bagian Kedua Kewenangan Klinis (Clinical privilege) Pasal 110
\ Bagian Ketiga . I Mekanisme Kewe.nangan Kli~.is I Pasal 111
Bagian Keempat Lingkup Kewenangan Klinis Pasa1112
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)