DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa . Rurnah Sakit perlu menyusun dan melaksanakanPera,turan ,Internal Rurnah Sakit (Hospital Bylaws)juncto ketenzuanPasal 11 huruf'b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.fi l Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa sfcurnah Sakit (Hospital Bylaws) perlu meyiapkan dokumen-Pola Tata kelola Rumah Sakit;
b.bahwa sehubungan. dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor'45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah SakiaLlmum. Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, maka Peraturan •Gubernur dimaksud perlu diganti dan disesuaikan dengari ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bg.laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 .tentang Praktik Kedokteran;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; , I
4.Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2P09 tentang Rumah Sakit; i
5.Undang-Undang Nornor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7.Undang-Undang No~or 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; " ,
8.Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; ~
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 1333jMenkesjSKjXIIj 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772jMenkesjSKjVIj2002 tentang Pedomaan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045jMenkesjPerjVIj2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512jMenkesjPerjIVj2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 129 jMenkesjSKjIIj2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nemer 755jMenkesjPerjIVj2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
21.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 13 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 4 Tahun 2014; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Gubernur adalah Gubernur Lampung. 6.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat RSUDAM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danjatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pe1ayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Dewan Pengawas adalah suatu badan mewakili pemilik yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengurusan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur dengan keanggotaan atas usulan Direktur Utama yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
8.Direksi adalah pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pelayanan, Direktur Pendidikan Pelatihan dan Surr.ber Daya Manusia (DIKLAT dan SDM), dan Direktur Umum dan Keuangan. '9. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional RSUDAM yang terdiri atas Direktur Utama dan Direksi.
12.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum & Keuangan, Direktur Pelayanan, Direktur Diklat dan SDM, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. , ,
14.Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan' fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15.Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung terdiri dari tata kelola korporasi (Corporate Bylaws) dan tata kelola staf medis (Medical Staff Bylaws) yang disusun dalam rangka menye1enggarakan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
16.Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemerintah Daerah selaku Pemilik dan atau Dewan Pengawas selaku yang mewakili pemilik, Pejabat Pengelola, dan Staf Medik di Rumah Sakit.
17.Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws)· adalah aturan tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis fungsional di Rumah Sakit. \
18.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur Utama meningkatkan kinerja pe1ayanad, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis fungsional di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
20.Komite Keperawatan adalah wadah non..struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
21.Komite Farmasi dan Terapi adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama dalarn hal farmasidan terapi.
22.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama dalam melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit (PPI-RS).
23.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama dalam hal pengendalian mutu rumah sakit, akreditasi rumah sakit, serta kese1amatan pasien rumah sakit.
24.Komite Etik dan Hukumadalah perangkat rumah sakit yang mempunyai tugas menjamin terlaksananya pelayanan rumah sakit sesuai dengan etik dan hukum baik secara medik, bisnis dan finansial yang berlandaskan ketuhanan dan hak azasi manusia, penyusunan dan perumusan medikoetiklegal dan kode etik rumah sakit, menyusun kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, program etik dan hukum rumah sakit, pemeliharaan terhadap kepatuhan etik dan hukum penyelenggaraan fungsi rumah sakit.
25.Subkomite adalah kelompok kerja dari komite yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
26.Staf Medis Fungsional (SMF) adalah .dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang mempunyai penugasan klinis di Rumah Sakit yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
27.Kelompok Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disebut KSMF adalah kumpulan staf medis fungsional dengan keahlian sama atau serupa.
28.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk me1akukan seke1ompok pelayanan medis t;:rtentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). , 29. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur Utama kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok asuhan medis atau pelayanan medis tertentu di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
30.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis fungsional untuk Menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
31.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis fungsional yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
32.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
33.Kompetensi adalah kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu ----- pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (knowledge, skill dan attitude) dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
34.Mitra Bestari (Peer Group) adalah sekelompok staf medis (perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dan atau institusi profesi medis) dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
35.Residen yaitu dokter peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan pe1ayanan medis dibawah pengawasan konsulen dan atau berdasarkan pendelegasian sesuai ketentuan yang berlaku.
36.Dokter Muda yaitu peserta didik yang menjalani Kepaniteraan Klinik, dalam me1aksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Pembimbing Klinik.
37.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. ~ 38. Standar Pe1ayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit.
39.Unit Pelayanan adalah bagian/Instalaeij'ruang yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain- lain.
40.Pelayanan medis spesialistik pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak, ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anastesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi, forensik, dan pelayanan spesialis lain sesuai dangan ke butuhan.
41.Pelayanan Medis Subspesialistik adalah pelayanan sub spesialisasi yang ada di RSUDAM.
42.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian dan arah kebijakan operasional RumahSakit. , :1-3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
44.Dokumen Pe1aksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas,jumlah dan kualitas barang danj atau jasa yang dihasilkan danj atau digunakan sebagai dasar pe1aksanaan anggaran.
45.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraari kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada penerima layanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan Rumah Sakit,
46.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
47.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada penerima layanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik, dan atau pe1ayanan lainnya.

BAB III

TATA KELOLA KORPORASI (CORPORATE BYLAWS)

Pasal 27

(1)
(2)Direktur Pe1ayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, dan pelayanan penunjang medis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi: \
1. a.penyusunan rencana sistem pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis; j,
2. b.koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medis dan keperawatan, penunjang medis; dan
3. c.pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis secara berkesinambungan.

Pasal 28

(1)Direktur Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelayanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Direktur Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
2. b.penyusunan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
3. c.pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber .daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan: dan
4. d.pengendalian dan evaluasi kegiatan penyediaan dan pengembangar, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

(1)Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan pemasaran, pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan rurnah sakit, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, rekam medik, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit;
2. b.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan rumah sakit, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, rekam medik, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit;
3. c.pengendalian dan evaluasi kegiatan· ketaausahaan rumah sakit, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, rekarn medik, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit; t 'I
4. d.penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
5. e.koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi; dan
6. f.pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.
(1)Guna melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan umum, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
(2)Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
(3)Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
(4)Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktorat , yang membawahinya. (S) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidangjbagian atau ruang terkait. '
(6)Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan tenaga non fungsional. ' Pasa131
(1)Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
(2)Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Pasa132 \ Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pe1ayanan instalasinya :nasing-masing kepada Direktorat yang membawahinya./ ParagraC2 Kelompok Jabatan Fungsional Pasa133
(1)Ke1ompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
(3)Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ParagraC 3 Kelompok Star Medis Fungsional Pasa134
(1)Pengorganisasian staf medis fungsional di RSUDAM disebut Kelompok Staf Medis Fungsional KSMF dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
(2)KSMF dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
(3)KSMF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelayanan. '
(4)KSMF merupakan kelompok yang mengkoordinasikan pelayanan profesi medik. (S) Tanggungjawab KSMF RSUDAM adalah:
1. a.memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur Utama terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUDAM untuk mendapatkan Surat Keputusan;
2. b.me1akukan evaluasi atas kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif;
3. c.memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur Utama terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUDAM untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
4. d.memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berke1anjutan;
5. e.memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur Utama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
6. f.memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur Utama dan/ atau Direktur Pelayanan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
7. g.melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen- dokumen terkait.
(6)Kewajiban KSMF RSUDAM adalah:
1. a.menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
2. b.menyusun indikator mutu klinis;
3. c.menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota. Pasa135 Tujuan pengorganisasian staf medis fungsional adalah agar staf medis fungsional di rumah sakit dapat fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas, efisien dan bertanggung jawab. Pasa136
(1)Pengelompokan staf medis fungsional kedalam KSMF adalah berdasarkan keahlian atau spesialisasinya.
(2)KSMF RSUDAM terdiri dari:
1. a.KSMF Penyakit Dalam;
2. b.KSMF Anak;
3. c.KSMF Obstetri dan Ginekologi;
4. d.KSMF Bedah;
5. e.KSMF Spesialis Lain;
6. f.KSMF Gigi dan Mulut.
(3)KSMF Penyakit Dalam merupakan dokter spesialis penyakit dalam.
(4)KSMF Anak merupakan kelompok dokter spesialis anak.
(5)KSMF Obstetri dan Ginekologi merupakan ke1ompok dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
(6)KSMF Bedah merupakan kelompok dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis mata dan dokter spesialis THT.
(7)KSMF Spesialis Lain merupakan kelompok dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis patologi anatomi, dokter spesialis mikrobiologi klinik, dokter spesialis rehabilitasi medik, dokter spesialis genetika klinik, ... dokter spesialis gizi klinik dan dokter spesialis yang belum termasuk dalam K3MF Anak, KSMF Obstetri dan Gynaecologi, dan KSMF Bedah. , (8) KSMF Gigi dan Mulut merupakan kelompok dr kter gigi dan dokter gigi spesialis.
(9)Perubahan nama, penambahan dan pengurangan KSMF ditetapkan oleh Direktur Utama. Paragrar4 Keanggotaan Kelompok Star Media Fungsional Pasa137
(1)Seluruh staf rnedis fungsional baik bekerja puma waktu atau paruh waktu wajib menjadi Anggota KSMF kecuali Dokter Konsultan dan Dokter Pengganti dari luar RSUDAM serta Dokter Residen.
(2)Setiap KSMF beranggotakan minimal 2 (dua) orang staf rnedis fungsional, dalarn hal staf rnedis fungsional dengan keahlian yang sarna kurang dari 2 (dua) orang atau belum ditetapkan sebagai KSMF tertentu, maka staf medis fungsional yang bersangkutan masuk dalam KSMF Spesialis Lain.
(3)Pengangkatan staf rnedis fungsional kedalam KSMF ditetapkan oleh Direktur Utama dalam penugasan klinis. Pasa138
(1)Setiap KSMF dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
(2)Dalam menentukan Ketua KSMF, Direktur Utama dapat meminta pendapat dari Anggota Direksi dan Komite Medik.
(3)Penetapan sebagai Ketua KSMF dengan surat keputusan Direktur Utama untuk rnasa bakti selama 3 (tiga) tahun.
(4)Apabila Ketua KSMF diangkat menjadi Ketua Komite Medik maka wajib mengundurkan diri dan jabatan Ketua KSMF dan Direktur Utama menetapkan Ketua KSMF yang barn sebagai penggantinya.
(5)Tata cara pengangkatan Ketua KSMF ditetapkan oleh Direktur Utama.
(1)Ketua KSMF mempunyai tugas: ,
1. a.mengusulkan uraian tugas dan tata kerja AnggoFa KSMF untuk ditetapkan oleh Direktur Pelayanan; dan
2. b.mengkoordinasikan semua kegiatan Anggota KSMF dalam hal: 1) pengusulan prosedur pelayanan yang berhubungan dengan administrasi pelayanan medis yang meliputi pengaturan tugas pelayanan, tugas jaga, visite/ronde, perternuan klinis, presentasi kasus, prosedur konsultasi dan prosedur lainnya untuk ditetapkan Direktur Pelayanan; 2) rnenyusun pedoman pelayanan medis dan standar prosedur kerja yang berhubungan dengan bidang keilmuan/keprofesian, di bawah koordinasi Komite Medik untuk ditetapkan Direktur Utama; 3) melakukan perbaikan pedoman pelayanan medis dan dokumen terkait yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan 4) membuat usulan program peningkatan keilmuan dan keterampilan semua Anggota KSMF serta program peningkatan dan pengembangan pelayanan kepada Direktur Pelayanan.
3. c.membantu Direktur Pelayanan dalam membina Anggota KSMF, dalam hal: 1) pemantauan penampilan kinerja praktik klinis, pemantauan indikator mutu klinis, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan pelayanan dan pengembangan Anggota KSiviF berdasarkan data yang komprehensif; 2) pemberian laporan atas kegiatan sebagaimana tercantum pada butir 1) disampaikan kepada Direktur Pelayanan setelah melalui pembahasan bersama Anggota KSMF.
(2)Ketua KSMF berwenang:
1. a.memberikan masukan kepada Direktur Pelayanan serta Ketua Komite Medik dalam hal yang terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta temuan terapi baru yang berhubungan dengan praktik kedokteran;
2. b.mengkoordinasikan anggota KSMF agar pelayanan medis berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. c.memberikan masukan kepada Direktur Pelayanan melalui Ketua Komite Medik mengenai penerimaan calon star medis fungsional bam.
(3)Untuk mendukung kelancaran tugas Ketua KSMF, dapat ditunjuk Anggota KSMF sebagai sekretaris dan koordinator dibidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dengan keputusan Direktur Utama. ' Paragraf6 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KSMF Pasa140
(1)Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KSMF ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik.
(2)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota KSMF ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa141
(1)Pemberhentian staf medis fungsional sebagai Anggota KSMF berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
(2)Pemberhentian tetap apabila:
1. a.kondisi fisik dan atau mental SMF yang bersangkutan tidak mampu lagi secara menetap melakukan tindakan medis, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan yang berwenang;
2. b.me1akukan pelanggaran hukum yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap;
3. c.me1akukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDKI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi secara tetap / selamanya;
4. d.berakhir masa perjanjian kerja dan tidak diperpanjang; atau
5. e.tidak disetujui untuk diangkat kembali sebagai anggota KSMF.
(3)Pemberhentian sementara apabila:
1. a.kondisi fisik staf medis fungsional yang bersangkutan tidak mampu me1akukan tindakan medis lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
2. b.melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDKI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi sementara;
3. c.berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran atau peraturan lain yang terkait;
4. d.dicabut kewenangan klinisnya;
5. e.ijin praktek di RSUDAM sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan "perundang-undangan yang ada; I
6. f.tidak memenuhi standar kompetensi sesuai dengan profesinya;
7. g.staf medis purna waktu yang memasuki usia t.>ensiun, yang dalam proses pengangkatan kembali sebagai Anggota KSMF;
8. h.berakhir masa perjanjian kerja dan belum diperpanjang; atau
9. i.cuti diluar tanggungan negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 42

(1)Pengangkatan kembali staf medis fungsional sebagai Anggota KSMF diberlakukan bagi staf medis fungsionalyang selesai menjalani pemberhentian sementara.
(2)Staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:
1. a.surat permohonan dad yang bersangkutan atau rekornendasi tertulis dad Ketua KSMF terkait;
2. b.foto kopi Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia;
3. c.foto kopi Surat Izin Praktik (SIP);
4. d.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
5. e.surat pernyataan sanggup mematuhi dan melaksanakan etika profesi;
6. f.surat pernyataan sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUDAM.
(3)BHa diperlukan dapat diminta kajian dan rekomendasi dari Komite Medik untuk pengangkatan kembali anggota KSMF.
(4)Direktur Utama dalam waktu 30 hari kerja harus mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan.
(1)Staf medis fungsional dalam menjalankan tugas profesi/praktik kedokteran di RSUDAM bertanggung jawab profesi dan hukum secara mandiri.
(2)Dalam melaksanakan tugas maka Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang epeeialieast/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus,
(3)Staf medis fungsional secara administratif mariajerial bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan dan secara teknisprofesi bertanggung jawab kepada Komite Medik. Paragraf2 Tugas Staf Medis Fungsional

Pasal 44

(1)Tugas staf medis fungsional:
1. a.melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan penyakit yang diderita pasien;
2. b.meningkatkan kemampuan profesinya, mela1ui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
3. c.menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis serta standaretika dan disiplin kedokteran yang sudah ditetapkan; dan
4. d.menyusun, mengumpulkan, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
(2)Fungsi staf medis fungsional secara perorangan adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. Paragraf3 Pembinaan dan Pengawasan SMF Pasa145
(1)Pembinaan dan pengawasan merupakan tindakan korektif terhadap staf medis fungsional yang dilakukan oleh Direktur Utamaberdasarkan rekomendasi Direktur Pelayanan dan/ atau Komite Medik. !
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis fungsional melipuf pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, kendali mutu, disiplin profesi, etika profesi, kendali biaya, disiplin pegawai dan motivasi kerja.
(3)Pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan oleh Komite Medik. ~_ (4) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan, kendali biaya, disiplin pegawai dan motivasi kerja dilakukan oleh Direktur Pelayanan. Pasa146
(1)Pembinaan dan pengawasan terkait kewenangan klinis dilakukan dengan investigasi.
(2)Rekomendasi hasil investigasi sebagaimana ayat (1), berupa:
1. a.penjatuhan teguran tertulis atau/ dan pembatasan kewenangan klinis selama-lamanya 3 bulan untuk pe1anggaran ringan;
2. b.pembatasan kewenangan klinis selama-lamanya 6 bulan untuk pelanggaran sedang; dan
3. c.pembatasan kewenangan klinis selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk pelanggaran berat. .
(3)Pembinaan dan pengawasan terkait mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan dengan audit medis, yang diarahkan untuk:
1. a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf medis;
2. b.meningkatkan etika dan disiplin pelayanan oleh s'taf medis; dan
3. c.melindungi masyarakat atau pasien atas tindakan yang dilakukan oleh staf . medis.
(4)Tata cara pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap star medis fungsional ditetapkan oleh Direktur Utama. ,.-.....•. Paragraf4 Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasa147
(1)Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah staf medis fungsional yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien di rumah sakit.
(2)Seluruh staf medis fungsional dapat menjadi DPJP sesuai tempat tugasnya. Pasa148
(1)DPJP terdiri dari DPJP pada pelayanan gawat darurat, DPJP pada pelayanan rawat jalan dan DPJP pada pelayanan rawat inap,
(2)DPJP pada pelayanan gawat darurat adalah staf medis fungsional yang bertugas pada Instalasi Gawat Darurat dan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan.
(3)DPJP pada pelayanan rawat jalan adalah staf medis fungsional yang bertugas pada pelayanan rawat jalan dan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan.
(4)DPJP pada pe1ayanan rawat inap adalah staf medis fungsional yang bertugas pada pelayanan rawat inap dan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan.
(5)DPJP pada pelayanan rawat inap sudah hams ditentukan sebelum pasien masuk rawat inap.
(6)Dalam hal kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kompetensi DPJP, pengaturannya dilakukan oleh Direktur Pelayanan. I
(7)Ketentuan DPJP ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa149
(1)Dokter Penanggung Jawab Pelayanan mempunyai tugas:
1. a.melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit, pemeriksaan penunjang, pemberian terapi, evaluasi keberhasilan terapi dan mendokumentasikannyc ke dalam rekam medik;
2. b.memberikan informasi dan masukan tentang perkembangan kondisi pasien kepada pasien, keluarga pasien dan tim pelayanan; i
3. c.memberikan edukasi kepada pasien;
4. d.bila diperlukan DPJP me1akukan presentasi kasus medis yang ditanganinya di hadapan Komite Medik; dan
5. e.membantu dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kedokteran dalam pendidikan klinis di rumah sakit.
(2)DPJP wajib membuat rencana asuhan pelayanan medik dengan memperhatikan kendali biaya dan kendali mutu.
(1)Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untukmenelaah .segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis. I
(2)Mitra Bestari tidak terbatas dari staf medis yang ada di rumah sakit, tetapi dapatjuga berasal dan rumah sakitIain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter j dokter gigi, kolegium dokter spesialisj dokter gigi spesialis, danjatau institusi pendidikan kedokteranjkedokteran gigi.
(3)Mitra Bestari dapat ditunjuk sebagai Panitia Adhoc untuk membantu Komite Medik melakukan kredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di rumah sakit. .. I
(4)Penetapan Mitra Bestari sebagai Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama atas usulan Ketua Komite Medik. Pasa152
(1)Satuan Pemeriksa Internal (SPI) mempunyai tuga. membantu Direksi dalam bidang pengawasan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan pemeriksaan in ternal di rumah sakit. )
(2)Tata Kerja dan mekanisme kerja Satuan Pemeriksa Internal (SPI) ditetapkan oleh Direktur Utama. .
(3)Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.
(4)Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
(5)Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi. Paragraf2 Pembentukan Komite Pasa153
(1)Pembentukan Komite bertujuan untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
(2)Pembentukan, perubahan dan penambahan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama.
(3)Komite di RSUDAM adalah:
1. a.Komite Medik;
2. b.Komite Keperawatan;
3. c.Komite Farmasi dan Terapi;
4. d.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (prI);
5. e.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien; dan !
6. f.Komite Etik dan Hukum. Paragraf' 3 Komite Medik Pasa154
(1)Komite medik adalah perangkat rumah sakit.untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical govemance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik diatur dalam Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws). 'i • Pasa155
(1)Personalia komite medik berhak memperoleh insentif sesuai dengan kernampuan keuangan rumah sakit.
(2)Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan. ParagraC4 Komite Keperawatan Pasa156
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Komite Keperawatanmerupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar asuhan keperawatan, pengawasan dan pengendalian mutu asuhan keperawatan, kewenangan klinis (clinical previlege) perawat dan bidan, program peningkatan pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik, Bidang Keperawatan, Instalasi atau unit terkait lainnya. Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan komite keperawatan serta tata kelola staf keperawatan diatur dalam Tata Kelola Staf Keperawatan (Nursing Staff Bylaws). Pasa157 Personalia komite keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan. I Pasa158
(1)Komite Farmasi dan Terapi merupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama. ,
(2)Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal farmasi dan terapi. '\,
(1)
(3)
(2)
(3)Dalam menjalankan tugasnya Komite Farmasi dan Terapi wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite, Bidang, Bagian, Instalasi, ruang, dan atau unit terkait lainnya.
(4)Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa159
(1)Personalia Komite Farmasi dan Terapi berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit,
(2)Pelaksanaan kegiatan Komite Farmasi dan Terapi didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Paragraf6 Komite Pencegahan dan Pengendalian InCeksi Pasal 60 Komite PPI merupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite PPI mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya Komite PPI wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite, Bidang, Bagian, Instalasi, ruang, dan atau unit terkait lainnya.
(4)Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Komite PPI ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa161
(1)Personalia Komite PPI berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
(2)Pelaksanaan kegiatan Komite PPI didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan, Paragraf7 Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Pasa162
(1)Komite Mutu dan Keselamatan Pasien merupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2)Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama dalani hal pengendalian mutu rumah sakit dan keselamatan pasien rumah sakit (patient safety).
(3)Dalam menjalankan tugasnya Komite Mutu dan Keselamatan Pasien wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite, Bidang, Instalasi atau unit terkait lainnya. '
(4)Tata Kerja dan mekanisme Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa163
(1)Personalia Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
(2)Pelaksanaan kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan.
(1)Komite Etik dan Hukum merupakan unit non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2)Susunan Komite Etik dan Hukum terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Sub Komite Etik, dan Sub Komite Hukurn.
(3)Komite Etik dan Hukum beranggotakan para profesional yang mernpunyai latar be1akang pendidikan ilmu hukum. Pasa165 I ---',
(1)Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam hal menyusun, merumuskanmedikolegal yang terkait dengan hospital bylaws dan medical staff bylaws serta konsultasi dan bantuan hukum bagi seluruh pegawai, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pe1ayanan rumah sakit. ~.
(2)Dalam menja1ankan tugasnya Komite Etik dan Hukum wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite, Bidang, Instalasi, dan atau unit terkait 1ainnya.
(3)Tata Kerja dan mekanisme Komite Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa166
(1)Personalia Komite Etik dan Hukum berhak mempero1eh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
(2)Pelaksanaan kegiatan Komite Etik dan Hukum didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Paragraf9 Pengangkatan dan Pemberhentian ~omite "'~" .. Pasa167
(1)Kcmite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
(2)Masa jabatan Komite maksima1 se1ama 5 (lima) tahun.
(3)Dalam me1aksanakan tugas dan fungsinya Komite bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan berkoordinasi kepada direktorat terkait.
(4)Komite dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
1. a.tidak me1aksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUDAM;
4. d.mempunyai benturan kepentingandengan RSUDAM;
5. e.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. f.berhalangan tetap; atau
7. g.adanya kebijakan dari Direktur Utama.
(1)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross functional approacbs secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-rnasing. '
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalarn rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Pasa169
(1)Masing-masing direktorat wajib mengusulkan kebijakan dan pedoman yang terkait dengan bidang tugasnya untuk ditetapkan oleh Direktur Utama. "
(2)Kepala Bidang, Kepala bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing- masing dengan tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasa170
(1)Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kendali mutu, kendali biaya, disiplin pegawai dan motivasi kerja bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Masing-masing unit kerja wajib membuat kebijakan, pedoman, panduan, standar prosedur operasional dan peraturan pelaksanaan lainnya dengan matrik keterkaitan yang jelas antar pe1ayanan utama dan pendukung pelayanan lainnya untuk ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa171 Untuk menangani pengelolaan kegiatan tertentu, Direktur Utama dapat membentuk panitia atau kelompok kerja. Paragraf2 Pengangkatan Pegawai Pasa173
(1)Pegawai RSUDAM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(2)Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3)Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri &ipiljTenaga Kontrak dilakukan berdasarkan pada. prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
(4)Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non Pegawai Negeri SipiljTenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
(1)Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka RSUDAM menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksl bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau me1anggar peraturan yang ditetapkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Utama. Pasa175 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai »>: ketentuan yang berlaku. Paragraf4 Mutasi Pegawai Pasal 76
(1)Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri SipiljTenaga Kontrak dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
(2)Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya; I
2. b.masa kerja di unit tertentu;
3. c.pengalaman pada bidang tugas tertentu;
4. d.kegunaannya dalam menunjang karir; dan
5. e.kondisi fisik dan psikis pegawai. d ./
(1)Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
1. a.daftar hadir;
2. b.pakaian dinas;
3. c.evaluasi kinerja Pegawai; dan
4. d.penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
(2)Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi: , ,
1. a.hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pemyataan tidak puas secara tertulis; :
2. b.hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. c.hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, ditetapkan oleh Direktur Utama. Paragraf7 Pemberhentian Pegawai Pasa179 (l) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil.
(2)Pemberhentian pegawai berstatus Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit Non Pegawai Negeri SipiljTenaga Kontrak mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak.
2. b.Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai ketentuan disiplin pegawai.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pe1aksanaan pemberhanetian pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dltetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 81

(1)Pejabat pengelola dan pegawai RSUDAM diberikan jasa pelayanan sesuai dengan sistem yang ditetapkan. i
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan usulan Direktur Utama RSUDAM melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

a.pengalaman dan masa kerja (basic index);
b.ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
c.resiko kerja (risk index);
d.tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
e.jabatan yang disandang (position index); dan
f.hasil Zcapaian kerja (performance index). Pasa183 ~.~ (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan peraturan Gubernur.

(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur Utama.
(3)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pasa184 Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
1. a.fokus pada jenis pelayanan;
2. b.terukur;
3. c.dapat dicapai;
4. d.relevan dan dapat diandalkan; dan
5. e.tepat waktu. Pasa185 Syarat-Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mengandung arti sebagai berikut:
6. a.fokus pada jenis pelayanan artinya, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
7. b.terukur artinya kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. c.dapat dicapai artinya kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaa~annya.
9. d.re1evan dan dapat diandalkan artinya kegiatan yang sej alan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
10. e.tepat waktu artinya sesuai dengan jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. Baglan Kelima Belas Pengelolaan Keuangan I -, Pasa186
(1)Fengelolaan keuangan RSUDAM berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
(2)Pengelolaan keuangan Rumah Sakit sebagai BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasar prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Pasa187 Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasa188 Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan RSUDAM dapat berupa biaya pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, dan biaya pengadaanbarang modal. Baglan Keenam Belas Tarlf Pelayanan Pasa189
(1)Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan,' atau jasa pe1ayanan yang diberikan.
(2)Imbalan atas barang darr/utau jasa pe1ayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit pe1ayanan atau hasil per investasi dana.
(3)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif danl atau pola tarif sesuai jenis pelayanan Rumah Sakit. Pasa190
(1)Tarif pelayanan RSUDAM diusulkan oleh Direktur Utama kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. '
(2)Penetapan tarif pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembar.gan pelayanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
(3)Tarif pelayanan kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Tarif pelayanan kelas lainnya (VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasa191
(1)Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur mengenai tarif pelayanan RSUDAM dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
(2)Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
(1)Direktur Utama wajib menetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)RSB Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
(3)Sebe1um ditetapkan, Rancangan RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi untuk memastikan kesesuaian dengan RPJMD Provinsi. Pasa193
(1)RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit. ,
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun' berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya: menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya yang sah.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kinerja tahun berjalan;
2. b.asumsi makro dan mikro;
3. c.target kinerja;
4. d.analisis dan perkiraan biaya satuan;
5. e.perkiraan harga;
6. f.anggaran pendapatan dan biaya;
7. g.besaran persentase ambang batas;
8. h.prognose laporan keuangan;
  1. 1.perkiraan maju iforuiard estimate); J. rencana pengeluaran investasi/rnodal; dan
9. k.ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPDI APBD.
(4)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
(1)Proses Perencanaan dan Penganggaran pendapatan dan biaya dengan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis yang disusun berdasarkan kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis pelayanannya serta Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, APBD maupun APBN.
(2)Pendapatan RSUDAM dapat bersumber dari:
1. a.jasa pelayanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerjasama dengan pihak lain;
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
6. f.lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah. Pasa195
(1)Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa pelayanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
(3)Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit. " '(4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa pendapatan yang. berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program. atau kegiatan di rumah sakit.
(5)Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas perbantuan dan lain-lain.
(6)Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (2) huruf f, antara lain:
1. a.hasil pemanfaatan kekayaan;
2. b.jasa giro;
3. c.hasil investasi. Pasa196 RSUDAM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasa197
(1)Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit atau Dokumen Anggaran sejenis lainriya.
(2)Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
(3)Seluruh pendapatan rurnah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat
(2)huruf a, huruf c, dan huruf f dilaksanakan rnelalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan: asli daerah pada jenis lain- lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rurnah sakit.
(4)Seluruh pendapatan sebagairnana dimaksud pada.ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(5)Format laporan pendapatan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Paragraf2 Pemblayaan Pasa198
(1)Pembiayaan RSUDAM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
(3)Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup r' seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4)Pembiayaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pe1ayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
(5)Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan. Pasa199
(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), terdiri dari biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi.
(2)Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari biaya non operasionallain-lain.
(3)Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(4)Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(5)Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
1. a.biaya pegawai;
2. b.biaya bahan;
3. c.biaya jasa pelayanan;
4. d.biaya pemeliharaan;
5. e.biaya barang dan jasa; dan
6. f.biaya pelayanan lain-lain. . i
(6)Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
1. a.biaya pegawai;
2. b.biaya administrasi umum;
3. c.biaya pemeliharaan;
4. d.biaya barang dan jasa; e biaya promosi;
5. f.biaya lain-lain. PasallOO
(1)Seluruh pendapatan dan pembiayaan RSUDAM yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 98 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. - (2) Seluruh pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) BLUD yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
(3)Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. PasallOl
(1)Pembiayaan Rumah Sakit diberikan fieksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2)Fleksibilitas Pembiayaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pembiayaan yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3)Fleksibilitas Pernbiayaan rurnah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
(4)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur "Otama mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 102

(1)Ambang batas RBA ditetapkan dengan be saran persentase.
(2)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit.
(3)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(4)Persentase ambangbatas tertentu sebagaimana dimakaud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. ' Paragraf3 Pengeluaran Investasi Pasall03
(1)Pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tetap, yaitu harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, dan lain sebagainya.
(2)Pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dad:
1. a.pengeluaran pembelian bangunan gedung baru; dan
2. b.pengeluaran untuk peralatan dan mesin.
(1)Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan. kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.
(1)Rumah Sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
(2)Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 106

(1)Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
(2)Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis..
(3)Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan. Baglan Kedua Puluh Satu i Kerahasiaan dan Informasi Medis Pasa1107 (I) Rumah Sakit: I
1. a.berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku di rumah sakit; .I
2. b.wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. c.dapat memberikan isi rekarn medis kepada pasienataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis; dan
4. d.dapat memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
(2)Dokter rumah sakit:
1. a.berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
2. b.wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
3. c.wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukumdan kedokteran.
(3)Pasien rumah sakit:
1. a.berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
2. b.wajib .memberikan informasi y~g lengkap d1' jujur tentang hal-hal YaI1J~ berkaitan dengan masalah kesehatannya; I
3. c.wajib mentaati seluruh prosedur yang berlaku di Rumah Sakit;
4. d.berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
  1. 1.diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis;
  2. 2.tujuan tindakan medis;
  3. 3.tata-laksana tindakan medis;
  4. 4.alternatif tindakan lain jika ada;
  5. 5.risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  6. 6.akibat ikutan yang pasti terjadijika tindakan medis dilakukan;
  7. 7.prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
  8. 8.risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.
5. e.meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya; dan /1"-.•
6. f.mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam medis. BABIV TATA KELOLA STAF MEDIS (MEDICAL S'l'AFF BYLAWS)

Pasal 109

Tujuan tata kelola staf medis (medical staff bylaws) adalah:

a.agar komite medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) me1alui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi; dan
b.memberikan dasar hukum bagi mitra bestari (peer group) dalam pengambilan keputusan profesi melalui komite medik yang mana hanya staf medis kompeten dan berperilaku profesional boleh melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit.

(1)Kewenangan Klinis (clinical privilege) adalah hak khusus/izin yang diberikan kepada staf medis di RSUDAM melalui proses kredensial untuk dapat melakukan pe1ayanan medis dan prosedur klinis lainnya sesuai dengan profesi dan keahliannya. '
(2)Kewenangan klinis sementara (temporary clinical privilege) ditetapkan Direktur Utama kepada staf medis dalam jangka waktu tertentu disebabkan situasi/kondisi tertentu.
(3)Kewenangan klinis darurat (emergency clinical privilege) ditetapkan Direktur Utama kepada staf medis untuk mengatasi suatu keadaan darurat pada pasien.
(4)Kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilege) ditetapkan Direktur Utama kepada staf medis untuk melakukan pelayanan medis tertentu dalam jangka waktu tertentu. \ Bagian Ketiga . I Mekanisme Kewe.nangan Kli~.is I Pasal 111
(1)Kewenangan Klinis (clinical privilege) seorang staf medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik.
(2)Penetapan kewenangan klinis (clinical privilege) oleh Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan penugasan klinis (clinical appointment).
(3)Kewenangan klinis (clinical privilege) diberikan kepada star medis fungsional berdasarkan pertimbangan antara lain:
1. a.clinical appraisal (tinjauan atau telaah hasil proses kredensial) berupa surat rekomendasi;
2. b.standar profesi dari organisasi profesi:
3. c.standar pendidikan; dan
4. d.standar kompetensi dari kolegium.
(4)Kewenangan klinis (clinical privilege) seorang staf medis fungsional dievaluasi secara berkala melalui proses rekredensial untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut oleh Direktur utama.
(1)Komite medik menetapkan dan mendokumentasikan rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) setiap spesialisasi di RSUDAM sesuai kompetensi keilmuan dan keterampilan seorang istaf medis di dalam bukc putih (white paper). '
(2)Komite Medik Rumah Sakit mengeluarkan rekomendasi atas kewenangan klinis (clinical privilege) staf medis berdasarkan buku putih sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(3)Untuk pelayanan medis tertentu, yang dilakukan oleh para staf medis dari jenis spesialisasi berbeda, maka Komite Medik menyusun buku putih dengan melibatkan Mitra Bestari dari berbagai spesialisasi terkait.
(4)Kewenangan Klinis (clinical privilege) staf medis RSUDAM sebagai rumah sakit pendidikan bersifat khusus, karena juga bertugas membimbing residerr/ co- ass/ dokter muda yang sedang dalam masa pendidikan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 40 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA KELOLA KORPORASI (CORPORATE BYLAWS)

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 102

Pasal 106

Pasal 109

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA KELOLA KORPORASI (CORPORATE BYLAWS)

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 102

Pasal 106

Pasal 109

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024