DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2019

Nomor: 50
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di LingkunganPemerintah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas guru dalam pengelolaan sekolah perlu menugaskan guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang bertugas memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
b.bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah perlu pengaturan terhadap penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi LamPung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45g6);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5410);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraarl Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara RepublikDisiplin Pegawai Negeri Sipil Indonesia Tahun 2010 N Negara Nomor 5135); omor 74, Tambahan Lembaran
9. 10.Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tenlang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 1 1. Peraturan Menteri pendidikan dan Tahun 20 18 tentang penugasan Sekolah; Kebudayaan Nomor 6 Guru Sebagai Kepala
10. 12.Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Pemerintah provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah piovinsi- Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. 13.Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan-pengelolaan pendidikan Y.":"q{ (SMA/SMK) dari Kab-upat.;/?;; ke pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah prori".i;' --- -- MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN T'MUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah penugasan Guru Pegawai Negeri sipil sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

'I\rjuan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin agar penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(1)Guru dapat diberi tugas sebagai Kepa-la Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
2. b.memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (s1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B;
3. c.berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
4. d.sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari NApZA berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
5. e.tidak pernah dikenakan, hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ""a""f ."e.r.jaai Grsangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
6. f.memiliki sertifikat pendidik;
7. g.pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali SLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
8. h.memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
9. i.memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daJtar E-Prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
10. j.memiliki pengalaman menejerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
11. k.memiliki hasil nilai baik untuk penilaian prestasi kerja minimal B dalam 2 (dua) tahun teral<hir.
(3)Persyaratan khusus guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah meliputi:
1. a.berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
2. b.memiliki sertilikat calon kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan LPPKS;
3. c.dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif dan syarat teknis atas hasil tim seleksi independen.
4. d.Tim seleksi Indepeden sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB NI PERSH,PAIY CALOIf XTPALIT SEKOLIIH

BAB II

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAIVIBAIIAN SEBAGN I(TPALA SEKOLIUI Pasd 4

Pasal 5

(1)Persiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekmtmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
(2)Kepala Dinas mempersiapkan proyeksi kebutuhan calon Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan untuk jangka 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pasal 6

(1)Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif.
(2)Tim seleksi administratif terdiri dari unsur sekretariat Dinas, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang pembinaan sMA, Bidang pembinaan sMK, Bidang Pembinaan PK,Cabang Dinas dan pengawas.
(3)Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukd bahwa caion kepali lgtolal bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (21. BAB TV PROSEDUR PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAII

Pasal 8

BAB V MASA TUGAS

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 9

(1)Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
(2)Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama t2 (dua belas) tahun;
(3)Penugasan Kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
(4)Kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah pada sekolah lain dengan akreditasi yang lebih rendah setelah mengikuti uji kompetensi yang di selenggarakan LPPKS.
(5)Kepala Sekotah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
(1)Penilaian prestasi ke{a Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun. Kepala Dinas mengajukan calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lolos sellksi untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
(2)
(3)Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Penilaian prestasi kerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja oleh Tim seleksi; Penilaian prestasi keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a' usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama -..r.y"bat Kepala Sekolah;
1. b.peningkatan kualitas sekolah berdasarkan g (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
2. c.Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
(4)

BAB VI

PENILAHN PRFSTASI KER.JA KEPALA SEKOLAH Pasal lO

Pasal 7

(1)Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Calon Kepala sekolah direkomendasikan berdasarkan hasil penjaringan oleh Tim seleksi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(5)Hasil penilaian prestasi kerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, atau kurang.
(6)Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGN KTPALA SEKOLAH

Pasal 11

(1)Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
1. a.permohonan sendiri;
2. b.masa penugasan berakhir;
3. c.telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional gu.u;
4. d.diangkat pada jabatan lain;
5. e.dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. f.dinilai berprestasi kerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
7. g.berhalangan tetap;
8. h.melakukan tindakan kriminal yang dibuktikan oleh surat sah dari pihak berwenang;
9. i.tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
10. j.Tidak lolos uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPPKS; dan/atau
11. k.meninggal dunia.
(2)Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1)Pembiayaan dibebankan Lampung. yang dikeluarkan kepada Anggaran akibat ditetapkan Pendapatan dan Peraturan Gubernur rnr Belanja Daerah Provinsi
(2)Kepala Sekolah dapat diberikan tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

KSIENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018