DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2016

Nomor: 52
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Pedoman Pemanfaatan Kawasan Hutan ProduksiMelalui Kemitraan Dan Kerjasama Pada KesatuanPengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 1 'tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan, di Provinsi Lampung, dimana kawasan hutan di Provinsi Lampung, khususnya hutan produksi telah digarap oleh masyarakat, baik yang tinggal di dalam dan/ atau di sekitar hutan tanpa memperhatikan fungsi pokok dan peruntukannya;
b.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimanadimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan hak-hak negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi melalui Kemitraan dan Kerjasama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

1.Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tabun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sun.ntera Selatan rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ~: , tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nornor 5432); ,
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah «iiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5506); Memperhatikan 3
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut- II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut- 11/2013 tentang Pernberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut- II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahuin 2013 Nomor 1077);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut- VII/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung;
16.Peraturan Dae~ah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 343);
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015' tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nornor 436); Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pe1aksana Teknis Dinas (UPTD) pacta Dinas Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 62). 4 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANJ'AATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN · DAN KERJASAMA PADA KESATUAN PENG~LOLAAN RUTAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasa13 Ruang lingkup pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH meliputi:

Pasal 6

(1)Pola penanaman dalam pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dapat dilakukan dengan:
1. a.Menanam dengan satu jenis tanarnan kayu unggulan saja (homogen) untuk dimanfaatkan hasil kayunya; .
2. b.Menanam dengan berbagai jenis tanarnan (campuran) melalui penerapan sistem AgI oforestrq/ Siluopastura/ Silvojishery j tumpang sari untuk diarnbil kayu, non kayu dan hasil lainnya.
(2)Pola penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan dengan sistem penanaman berupa larikanjjalur (surjan), petak (catur) secara berselang-seling.
(3)Dalam sistem penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, penggarap diberi ruang untuk menanam tanaman non kayu pada sela-sela tanaman kayu jenis unggulan dan atau jenis kayu lainnya yang bernilai ekonomis.
(4)Sistem penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
1. a.Larikanjjalurj petak secara berselang-seling dengan luas yang sarna;
2. b.Larikanjjalur j petak secara berselang-seling dengan luas yang berbeda;
3. c.Larikanjjalurjpetak secara berselang seling disesuaikan dengan kondisi lapangan, keinginan dan kesepakatan para pihak. . BAB VI KEMITRAAN DAN KERJA$AMA Pasa17 Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama KPH dengan masyarakat setempat baik peroranganjkelompok dan atau pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Keeil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya.
(1)Kemitraan yang dilaksanakan oleh KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 "- dilakukan pada wilayah tertentu dan-atau padablok pemanfaatan. 10
(2)Kemitraan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin diketahui oleh KPH setempat.
(3)Pemegang ijin dan KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat baik yang berada di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan sesuai dengan peratiran yang berlaku. Pasa19
(1)Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 18, baik peroranganjkelompok dapat mengajukan permohonan kemitraan secara tertulis dengan melampirkan proposal kemitraan.
(2)Permohonan kemitraan diajukan kepada KPH, dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan UPT terkait,
(3)Permohonan kemitraan di luar wilayah tertentu dapat diajukan kepada Pemegang Ijin dengan tembusan KPH, Dinas Kehutanan dan UPI' terkait.
(4)Luas areal permohonan kemitraan maksimal :2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. ~(5) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tinggal dari kepala desa dan atau kecamatan setempat.
2. b.Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan.
3. c.Mempunyai potensi untuk mcngembangkan usaha secara berkelanjutan.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pad-a ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Identitas para pihak;
2. b.Maksud dan tujuan;
3. c.Luas dan rencana kegiatan;
4. d.Peta lokasi yang akan dimitrakan;
5. e.Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutannya.
(7)Penyusunan proposal kemitraan dapat difasilitasi oleh KPH dan atau pemegang izin. PasallO
(1)Dinas Kehutanan dan UPT terkait melakukan verifikasijpenilaian kelengkapan persyaratan permohonan kemitraan didampingi oleh pemegang izin dan KPH.
(2)Hasil verifikasi/ penilaian permohonan kemitraan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi/ penilaian.
(3)Hasil verifikasi/ penilaian permohonan kemitraan diserahkan kepada KPH dan atau pemegang izin. Pasalll
(1)Dalam hal hasil verifikasi/ penilaian permohonan kemitraan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemegang izin, KPH dan pemohon bersama-sama menyiapkan naskah perjanjian kemitraan.
(2)Naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Judul perjanjian kemitraan;
2. b.Dasar-dasar kemitraan;
3. c.Maksud dan tujuan; •. l' 11
4. d.Lokasi dan jenis kegiatan;
5. e.Hak dan kewajiban;
6. f.Sistem bagi hasil;
7. g.Jangka waktu perjanjian;
8. h.Ketentuan lain yang diperlukan;
9. i.Peta lokasi kegiatan.
(3)Naskah perjanjian kemitraan ditandatangani oleh pihak yang melakukan kemitraan dan diketahui oleh Dinas Kehutanan dan kepala desa dan atau Camat setempat dihadapan notaris. Bagian·.Kedua Kerjasama Pasal 12
(1)Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama antara KPH dengan masyarakat setempat baik peroranganjkelompok dan atau pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Keeil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya.
(2)Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama antara pemegang izin dengan masyarakat setempat baik peroranganjkelompok dan KPH.
(3)Kerjasama yang dilaksanakan oleh KFH dilakukan pada wilayah tertentu dan atau blok pemanfaatan.
(4)Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dilakukan pada blok pemanfaatan.
(5)Pemegang Izin, masyarakat setempat dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Keeil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya dapat mengajukan permohonan kerjasama secara tertulis kepada KPH dengan dilampiri proposal.
(6)Permohonan kerjasama diajukan kepada KPH dengan tembusan Dinas Kehutanan setempat dan UPT terkait dengan sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Identitas para pihak;
2. b.Maksud dan tujuan;
3. e.Reneana kegiatan;
4. d.Sumber pendanaan:
5. f.Peta lokasi yang akan dikerjasamakan.
(7)Masyarakat setempat yang me1aksanakan kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tinggal dari kepala desa dan atau kecamatan setempat;
2. b.Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan;
3. e.Mempunyai potensi untuk rnengembangkan usaha seeara berkelanjutan.
(8)Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Keeil dan Mikro, •Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lain harus memenuhi persyaratan: 12
1. a.Terdaftar di Badan Penanaman Modal setempat;
2. b.Identitas kepemilikan;
3. c.Mempunyai rencanakegiatan; dan
4. d.Sumber Pendanaan je1as.
(9)Penyusunan proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3)dapat difasilitasi oleh KPH dan atau pemegang izin. Pasa113
(1)KPH setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan verifikasij penilaian permohonan kerjasama bersama-sama dengan Dinas Kehutanan seternpat dan UPT terkait. /
(2)Hasil verifikasi/ penilaian permohonan kerjasama diserahkan kepada KPH.

Pasal 14

(1)Dalam hal verifikasijpenilaian permohonan kerjasarna dinyatakan memenuhi persyaratan, KPH dan pemohon bersama-sama menyiapkan naskah perjanjian kerjasama.
(2)Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Judul Perjanjian kerjasama;
2. b.Dasar-dasar perjanjian;
3. c.Maksud dan tujuan;
4. d.Lokasi dan jenis kegiatan;
5. e.Hak dan kewajiban;
6. f.Sistem bagi hasil;
7. g.Jangka wa'ctu perjanjian;
8. h.Sumber pendanaan;
9. i.Ketentuan lain yang diperlukan;
10. j.Peta lokasi kegiatan.
(3)Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pihak yang melakukan kerjasama diketahui oleh Dinas Kehutanan dan Kepala Desa dan atau Camat setempat dihadapan notaris.
(4)Bentuk surat permohonan kemitraanj'kerjasama dan bentuk Perjanjian Kemitraarr/Kerjasama diatur dan ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Pelaku Kemitraan mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan menerima pembinaan/fasilitasi dari pihak pemegang izin dan KPH.
(2)Pemegang izin dan KPH berhak menerima laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dari masyar akat setempat yang me1aksanakan kemitraan dan atau kerjasarna.
(3)KPH berhak menerima laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan serta bukti setor pembayaran PSDH dari masyarakat setempat dan atau pemegang izm. 13
(4)KPH dapat menerima dukungan berupa jasajbarang dalam rangka operasionalisasi dan pengembangan KPH.

Pasal 16

(1)Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban menanam Jenis tanaman kayu unggulan yang berkualitas sebagai tanaman pokok minimal 20 % dari luas areal.
(2)Pe1aku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban membayar PSDH sebagai penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan atas hasil produksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi.
(4)Pelaku kemicraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban melaksanakan pengamanan hutan di lokasi kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.
(5)KPH dan atau Pemegang Izin berkewajiban untuk membantujmemfasilitasi ~ dalam pelaksanaan kegiatan pernanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerja sarna.
(6)KPH dan atau Pemegang Izin melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama.
(1)Perjanjian kemitraan dan kerjasama dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kemitraan dan kerjasama.
(2)Perjanjian kemitraan dan kerjasama berakhir apabila:
1. a.Telah habis masa berlaku perjanjian; dan /"""" b. Para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian keniitraan dan kerjasama.
(3)Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perjanjian kemitraan dan kerjasama dapat dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan. BAH VIII PEMBAGIAN HASIL Pasa118
(1)Pembagian hasil diperoleh dari penjualan produksi hasil hutan kayu, non kayu, pangan, dan jasa lingkungan, serta usaha-usaha lainnya yang bernilai ekonomis.
(2)Besaran persentase bagi hasil diperclch dari keuntungan setelah dikurangi biaya modal 1 PSDH dan atau biaya administrasi lainnya yang dianggap perlu sesuai kesepakatan antar pihak terkait.
(3)Besaran persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, dituangkan dalam naskah kemitraan dan kerjasama. 14
(4)Besaran persentase bagi hasil yangdiperoleh pemerintah daerah provinsi diatur dari alokasi dana perimbangan Penerimaa.n Negara Bukan Pajak PSDH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Dinas Kehutanan dan UPT terkait melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh KPH dan pemegang izin.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
1. a.bimbingan;
2. b.pelatihan;
3. c.arahan; dan/ atau
4. d.supervisi.
(3)Pengendalian sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.monitoring; dan/atau
2. b.evaluasi.
(4)KPH dan pernegang izin melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dimitrakan dan atau dikerjasamakan.
(2)Pelaku kerjasama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi setiap semester dan tahunan kepada KPH setempat dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan UPT.
(3)KPH setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan kepada Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada UPT terkait secara periodik setiap semester dan akhir tahun. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Gubemur mi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kc.iutanan. 15 KETENTUAN PENUTUP Pasa122 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Te1ukbetung pada tanggal 2 - 11 - 2016 GUBERNUR LAMPUNG, M. Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 2-Woyember- 2016 SEKRETARIS DAERAH PRO NSI LAMPUNG, Ir. S TONO M.M Pembi Utama Madya NIP. 1958 728 198602 1 002 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR .:<2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP Pasa13 Ruang lingkup pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH meliputi:

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP Pasa13 Ruang lingkup pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH meliputi:

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015