DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan daerah ini memutuskan tentang penerbitan dan pengendalian hutan produksi di provinsi lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kawasan hutan di Provinsi Lampung mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi, untuk itu diperlukan penertiban dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat menyebabkan terjadinya erosi dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor di beberapa Kabupaten dan Kota pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang terdapat di Provinsi Lampung;
c.bahwa sesuai dengan arnanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, luas kawasan hutan ditetapkan minimal 30% dan luas daratan, dimana setiap tahun terdapat kondisi luasan hutan di Provinsi Lampung mengalami pengurangan akibat kerusakan yang semakin meningkat;
d.bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan diperlukan kebijakan yang konprehensif untuk mernpertahankan fungsi kawasan hutan yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurub a, hurub b, hurud c dan hurub d perlu membentuk Peraturan Daerah Daerah Tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tatnbahan Lerrrb-ar-a.ri Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); -2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); -3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelo1aan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2008 nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16.Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wi1ayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parawisata A1am di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5116);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 215/Menhut-ll/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan A1am dan Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
20.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 394/Menhut-ll/2004 tentang Tata Hubungan kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah;
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repub1ik Indonesia Nomor : P.12/men1hk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nornor 314); -4
23.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Previnsi Larnpung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nemer 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
24.Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Larnpung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Previnsi Larnpung Tahun 2010 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 342);
25.Peraturan Daerah Previnsi Lampung Nemer 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nemer 335); Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Previnsi Larnpung.
2.Gubemur adalah Gubernur Larnpung.
3.Menteri adalah Menteri yang mernbidangi kehutanan.
4.Pernerintah Kabupateri/Kota adalah Pernerintah Kabupateri/ Kota lingkup Provinsi Lampung.
5.Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Larnpung.
6.Kehutanan adalah sistern pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi surnber daya alarn hayati yang didorninasi oleh pepohonan dalam persekutuan alarn lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang rnernpunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragarnan turnbuhan dan satwa serta ekosistemnya. -5
10.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, meneegah banjir, mengendalikan erosi, meneegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meneakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
12.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14.Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
15.Penertiban kawasan hutan adalah kegiatan untuk menjamin tertibnya penye1enggaraan pengelolaan kawasan hutan meliputi penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan kawsan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
16.Pengendalian adalah segala usaha yang meneakup kegiatan pengaturan pemanfaatan, pengawasan dan pengamanan kawasan hutan secara lestari dengan memperhatikan potensi dan daya dukungnya.
17.Rehabilitasi Hutan adaIah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumberdaya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, dcngan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan Negara serta kegiatan sipil teknis.
18.Penataan kembali kawasan hutan adalah pengaturan kembali fungsi kawasan hutan agar dicapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosia!.
19.Penjarangan tanaman hutan adalah suatu kegiatan pemeliharaan tanaman hutan pada hutan produksi untuk memberikan ruang tumbuh bagi ~.. pertumbuhan tinggi dan riap diameter guna menghasilkan volume kayu yang optimal.
20.Penebangan selektif adalah penebangan pada kawasan hutan produksi yang pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan umur masak tebang sesuai daur volume maksimum yang diijinkan pada kelas perusahaan jati dan kelas perusahaan rimba, topografi, daerah rawan beneana alam, kelerengan, daerah sekitar sumber mata air dan kawasan lindung lainnya.
21.Daur volume maksimum adalah jangka waktu perkembangan suatu tegakan yang memberikan hasil kayu tahunan terbesar, baik dari hasil penjarangan maupun tebangan akhir.
22.Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
23.Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. -6 DAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penertiban dan pengendalian kawasan hutan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial, serta penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan !indung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali fungsi kawasan hutan, dalam rangka penanggulangan bahaya eroei dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Pasa13 Tujuan penertiban dan pengendalian kawasan hutan adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan berdasarkan asas lestari dan manfaat melalui penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali kawasan hutan. DAB III PENERTIDAN Pasal 4

(1)Penertiban kawasan hutan merupakan kegiatan penataan kembali fungsi kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan, yang dilaksakanakan selambat-Iambatnya pada 3 (tiga) tahun pertama.
(2)Penataan kembali hutan produksi dengan melakukan skoring ulang hutan produksi sesuai dengan kriteria kawasan budidaya dan kawasan lindung, agar diperoleh keseimbangan hutan sebagai fungsi ekologi, ekonomi dan so sial.
(3)Skoring ulang hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur. Pasa15
(1)Rencana pengelolaan kawasan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
(2)Rencana pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Kehutanan Nasional,
(3)Rencana pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
(4)Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, tanpa merubah fungsi hutan.
(2)Pemanfaatan kawasan hutan harus didasarkan kepada rencana pengelolaan hutan.
(3)Pemanfaatan kawasan hutan tidak boleh merubah fungsi hutan. -7 Pasu7 Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang sudah direncanakan secara swakelola maupun memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan. Pasu8 Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara swakelola berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasu9 (I) Pemanfaatan kawasan hutan melalui penzman dapat dilakukan oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan izin-izin yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Pasall0 Tata cara, mekanisme dan persyaratan memperoleh izm usaha pemanfaatan kawasan hutan, hapusnya dan perpanjangan izin pemanfaatan serta iuran dan dana pemanfaatan kawasan hutan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Pasu 11 (I) Pemanfaatan kawasan hutan selain usaha kehutanan dapat digunakan untuk:
1. a.budidaya tanaman obat;
2. b.budidaya tanam hias;
3. c.budidaya jamur;
4. d.budidaya lebah;
5. e.penangkaran satwa;
6. f.budi daya sarang burung walet alam Zgoa. ~ (2) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
7. a.keagamaan dan budaya;
8. b.pertahanan dan keamanan;
9. c.pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi;
10. d.pembangunan jaringan telekomunikasi;
11. e.pembangunan jaringan instalasi air;
12. f.saluran air bersih dan air limbah;
13. g.pengairan;
14. h.bak penampungan air;
  1. 1.jalan; J. stasiun pemancar radio; atau
15. k.stasiun relay televisi.
(3)Pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan dan penggunaan kawasan hutan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang yang berlaku. -8 BABIV PENGENDALIAN Pasal 12 (I) Pemerintah Daerah me1akukan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.monitoring;
2. b.evaluasi; dan atau
3. c.tindak lanjut.
(3)Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
(4)Kegiatan evaluasi sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tata hutan dan penyusunan reneana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan secara periodik per semester.
(5)Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dim aksud padayat (2) huruf c dilakukan untuk menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan tata hutan, pengelolaan kawasan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan.
(6)Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit pelaksana teknis kehutanan wajib ditindak lanjuti oleh pengelola dan pemanfaat kawasan hutan.

Pasal 13

Pengendalian yang dilakukan Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dapat berupa:

a.saran perbaikan;
b.teguran dan atau
c.pencabutan izin.

Pasal 14

Tata eara dan mekanisme kerja pembinaan, pengendalian dan pengawasan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan sendiri.

(1)Penebangan pada hutan produksi dilarang dilakukan pada tanaman yang belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, daerah yang berkriteria kawasan lindung, dengan ketentuan kelerengan 40% atau lebih, sempadan sungai/ anak sungai/waduk/danau/rawa/pantai/ jurang/sumber mata air, sempadan jalan, rawan beneana alam, dan daerah resapan.
(2)Penebangan penjarangan dalam rangka pemeliharaan tanaman dapat dilaksanakan pada kawasan hutan produksi yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana dimaksud pacta ayat (1). -9
(3)Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan produksi.
(4)Penebangan, penebangan penjarangan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi wajib mendapat persetujuan dan pengesahan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Pasa116
(1)Perusahaan hutan tanaman industri diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan tentang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa15 ayat (4).
(2)Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Program Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah seeara vegetatif dan sipil teknik pada lahan kritis tidak produktif.
(3)Dalam mempercepat program rehabilitasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan dan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hutan.

Pasal 18

(1)Dalam pelaksanaan program rehabilitasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola kawasan hutan dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dan atau pihak ketiga.
(2)Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

(1)Pengelola kawasan hutan wajib memulihkan kawasan hutan termasuk di dalamnya rehabilitasi lahan dari potensi awal kerusakan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan proses alam, dan pengendalian kebakaran hutan.
(2)Pemegang izin pengelolaan Kawasan hutan yang menimbulkan dampak pontensi awal kerusakan, kerusakan kawasan hutan dan lahan serta ekosistemnya dari kegiatan yang dilakukannya wajib melakukan rehabilitasi kawasan hutan, lahan dan ekosistemnya.
(3)Apabila pemegang izin pengelolaan kawasan hutan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain izin pengelolaannya dieabut akan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -10
(1)Perlindungan kawasan hutan meliputi kegiatan pengarnanan kawasan hutan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemegang Izin pemanfaatan kawasan hutan.
(2)Se1ama penertiban dan pengendalian kawasan hutan, pemerintah daerah bersarna instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya tetap berkewajiban melakukan pengaman hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengamanan kawasan hutan yang dimaksud pada ayat (2) dari tindakan yang dapat merusakan dan atau menimbulkan potensi kerusakan yang berakibat hilangnya fungsi kawasan hutan.
(4)Tindakan yang dapat diambil baik bersifat refresif maupun preventif. -r ; (5) Program perlindungan kawasan hutan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
(6)Dalam melakukan perlindungan kawasan hutan dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat.
(7)Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. PaBa121
(1)Tindakan-tindakan yang dilarang guna perlindungan kawasan hutan termasuk yang telah memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan adalah:
1. a.merubah tata hutan dan atau pal batas;
2. b.merusak kawasan hutan dan ekosistemnya; r-·'
3. c.rnendirikan segala bentuk bangunan baik permanent maupun semi perrnanen untuk hunian dan tempat usaha dalarn kawasan hutan;
4. d.melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon secara liar;
5. e.menimbulkan lahan kritis akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan;
6. f.melakukan perburuan satwa liar yang dilarang Peraturan perundang undangan;
7. g.melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa122
(1)Untuk menjamin terselenggarannya penertiban dan pengendalian kawasan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan membentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penertiban dan pengendalian kawasan hutan, dilakukan oleh Kepala Dinas bersama-sama instansi terkait.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksu pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.Pedoman;
2. b.Bimbingan dan pengawasan seeara langsung di lokasi;
3. e.Bimbingan melalui petunjuk teknis;
4. d.Pelatihan;
5. e.Arahan; dan atau
6. f.Supervisi.
(4)Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
1. a.pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan dan kawasan hutan;
2. b.penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produtivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. e.pemanfaatan izin usaha pemanfatan hutan dan kawasan hutan;
4. d.penyelenggaraan tatanan kawasan hutan dan reneana pengelolaan kawasan hutan;
5. e.pelaksanaan konservasi kawsan hutan dan ekosistemnya;
6. f.pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan beneana pada kawasan hutan;
7. g.pemanfaatan ruang pada hutan lindung; dan
8. h.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.
(5)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(6)Tata eara pembinaan dan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABVI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 23

(1)Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hutan agar sifat, karakteristik tidak berubah fungsinya.
(2)Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok tennasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, kelompok profeai, kelompok minat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan berkenaan dengan:

a.menjaga kelestarian kawasan hutan;
b.ikut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulih pemanfaatan kawasan hutan; an dan pengendaliam
e.memberi bantuan dana dan pengelolaan kawasan hutan. sumbangan pemikiran serta tenaga dalam
d.bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan hutan;
e.melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pe1aksanaan pengelolaan kawasan hutan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, badan hukum maupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri secara swakelola;
f.menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat dalam pembuatan kebijakan dan pengurusan kawasan hutan;
g.menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan yang tepat baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 25

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat baik pengelola kawasan hutan maupun masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ke1estarian kawasan hutan.
(2)Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha, praktisi, aktivis lingkungan, akademisi maupun masyarakat itu sendiri.

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat berhubungan dengan:

a.peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pendidikan dan pelatihan;
b.advokasi kebijakan guna meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi ikut dalam pembuatan kebijakan, perencanaan pengelolaan kawasan hutan serta mengawasi dan mengevaluasi pe1aksanaan pengelolaan kawasan hutan; dan
c.pengembangan institusi masyarakat.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (32)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (32)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014