Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang penerbitan dan pengendalian hutan produksi di provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang penerbitan dan pengendalian hutan produksi di provinsi lampung
-2
4377);
-3
-4
Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
-5
pertumbuhan tinggi dan riap diameter guna menghasilkan volume kayu yang optimal.
-6 DAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penertiban dan pengendalian kawasan hutan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial, serta penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan !indung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali fungsi kawasan hutan, dalam rangka penanggulangan bahaya eroei dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Pasa13 Tujuan penertiban dan pengendalian kawasan hutan adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan berdasarkan asas lestari dan manfaat melalui penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali kawasan hutan. DAB III PENERTIDAN Pasal 4
Pasa15
-7 Pasu7 Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang sudah direncanakan secara swakelola maupun memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan. Pasu8 Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara swakelola berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasu9 (I) Pemanfaatan kawasan hutan melalui penzman dapat dilakukan oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasall0 Tata cara, mekanisme dan persyaratan memperoleh izm usaha pemanfaatan kawasan hutan, hapusnya dan perpanjangan izin pemanfaatan serta iuran dan dana pemanfaatan kawasan hutan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Pasu 11 (I) Pemanfaatan kawasan hutan selain usaha kehutanan dapat digunakan untuk:
~ (2) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
J. stasiun pemancar radio; atau
-8 BABIV PENGENDALIAN Pasal 12 (I) Pemerintah Daerah me1akukan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan.
Pengendalian yang dilakukan Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dapat berupa:
Tata eara dan mekanisme kerja pembinaan, pengendalian dan pengawasan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan sendiri. Bagian Kesatu Penebangan Selektif Pasal 15
-9
Pasa116
Bagian Kedua RehabUitasi Kawasan Hutan Pasa117 .r--; (1) Pengelola kawasan hutan diwajibkan membuat program dan melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis/kosong/tidak berhutan paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun.
-10 Bagian Ketiga Perlindungan Kawasan Hutan Pasa120
-r ; (5) Program perlindungan kawasan hutan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
PaBa121
r-·'
BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa122
BABVI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan berkenaan dengan:
an dan pengendaliam
sumbangan pemikiran serta tenaga dalam
Pemberdayaan masyarakat berhubungan dengan:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)