(1)Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:
No Eselon, Tingkat Moda Transportasi Pangkat/ Perjas Pesawat Kapal Laut Kereta Lainnya Golongan Udara Aoi/Bus 1 Pimpinan DPRD A Bisnis VIP/ Kelas IA Spesialis/ Sesuai tarif Eksekutif (at Cost) 2 Anggota DPRD A Ekonomi VIP/ Kelas IA Spesialis/ Sesuai tarif Eksekutif (at Cost)
(2)Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
a.uang harian termasuk uang makan, transport lokal dan uang saku dengan besaran biaya sebagai berikut:
NO Uraian Tingkatan A Tingkatan B Pimpinan DPRD Anggota DPRD 1 - Luar Daerah • Uang Harian Rp.2. 900.000,- Rp.2.400.000,- • Representatif Rp.200.000,- Rp. 200.000,- 2 - Dalam Daerah • Uang Harian Rp.1.500.000,- Rp.1.300.000,- • Representatif Rp.200.000,- Rp. 200.000,-
b.biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dengan rincian sebagai berikut:
Uang Penginapan/Hotel NO Uraian Tingkatan A Tingkatan B Pimpinan DPRD Anggota DPRD 1 Luar Daerah
1.Zona I Rp.8. 750.000,- Rp.3.500.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5) (Fasilitas Hotel Bintang 4)
2.Zona II Rp.4.950.000,- Rp.3.400.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5) (Fasilitas Hotel Bintang 4) 2 Dalam Daerah Rp.600.000,- Rp.600.000,- Keterangan :
• Zona I : Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DK.I Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesin Utara) • Zona II : Provinsi Lainnya yang tidak termasuk dalam Zona I. Uang Penginapan di atas merupakan batas tertinggi, dibayar at cost dan sesuai dengan pengeluaran riil.
d.Uang Representatif
(2)Belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah paling lama 12 (dua belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari perjalanan dinas luar daerah 4 (empat) hari perjalanan dinas dalam daerah sedangkan bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
(3)Perjalanan dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari lembaga Pemerintah dan atau menurut kepentingan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD serta hanya diikuti paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Komisi.
(4)Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Perjalanan Dinas dan Uang Representasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Study Banding dan Reses sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
a.Surat Togas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjala nan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
c.Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
1.Kendaraan roda empat, dapat berupa:
a) bukti pembelian bahan bakar; b) bukti pembayaran penyeberangan. 2 . Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan besaran biaya sebagai berikut: Sewa kendaraan NO Uraian Keterangan 1 Sewa bus besar Rp.3 .500.000,-/hari 2 Sewa mini bus Rp.2 .500.000,-/hari 3 Sewa Kendaraan roda empat Rp.500.000,-/hari d . Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
e.Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
f.Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud huruf ie, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.
g.Setelah melaksanakan perjalanan dinas agar dapat membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas serta diketahui oleh Pimpinan AKO.
Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 2 Oktober 2020 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 2 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! LAMPUNG, ttd Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA Pembina Utama NIP. 19641021 199003 1 008 BERITA DAERAH PROVINS! LAMPUNG TAHON 2020 NOMOR : 56 Salinan sesu • dengan aslinya KEPALA B O lllJI(UM, ZULFIKAR, SH., MB. Pembina Utama Muda NIP. 19680428199203 1 003 ..