DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendapatan pokok, Tunjangan , dan pendapatan lainnya yang berhak diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan .Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Provinsi Lampung; Mengingat 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I Lampung dengan mengubab Undang Un dang Nomor 25 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun' 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449, Nomor Register 8/311/2016); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Baglan Kesatu PenghasUan Pimplnan dan Anggota DPRD Pasa12

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ~
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. -5 / Pasal 6
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen] dari uang representasi yang bersangkutan, Pasal 7
(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen]; , " b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen];
2. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen}; dan
3. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen] dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. PasalS
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksarrakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. .
(5)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
1. a.Tinggi;
2. b.Sedang;
3. c.Rendall. /
(6)Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -6
(7)Pemberian tunjangan komunikasi inten.sif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentui.n, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 1 s.d. 7 dibebankan pada APBD.
(2)Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dan 2 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan. Baglan Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pim~inan daD ADggota DPRD Pasal 10
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dart .
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2).Jaminan-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -7
(3)Selain jarninan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harlan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun,
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1)Rumah ':legara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. -8
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Ketentuan mengenai tata cara' pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. Pasa116
(1)Dalam h~ Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami darr/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dari/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. / -9 Pasal 17 Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 18

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan hasil penilaian/ survey yang dilaksanakan oleh Apprasial atau Lembaga Penilai Publik yang Independen dengan memper.xatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan,
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pusat. -
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasa119
(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kebutuhan minimal rurnah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. / .
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). -10 Baglan Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Angota DPRD Pasal 20
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. /
(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
1. a.Program, yang terdiri atas:
  1. 1.penyelenggaraan rapat;
  2. 2.kunjungan kerja;
  3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; ,.
  5. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. 6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. -11
2. b.Dana operasional Pimpinan DPRD:
  1. 1.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  2. 2.penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  3. 3.belanja sekretariat fraksi.
(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa122 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasa123
(1)Dana operasional Pimpinan DPRD' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberlkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
  3. 3.renaah, paling banyak 2 (dual kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. -12
(5)Dalarn hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling larnbat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, danl atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pasa124
(1)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemarnpuan dalarn disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercerrniri dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompc.c pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
(5)Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa125
(1)Tenaga ahli fraksi se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemarnpuan dalarn disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Gubemur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / -13
(4)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 21

Pasal 26

(1)Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
(3)Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. BABIV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasa127
(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(4)Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara. BABV / KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa128
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -14
(2)Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Pasa129 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 ~, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Pasa131 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal ~l' Ju1i . 2017 GUBERNUR LAMPUNG, Diundangkan di Telukbetung pada tanggal ::31- J u1 i ' - 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVI SI LAMPUNG, Ir. S Pembi a Utama Madya NIP. 1958 7281986021002 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR••~ •• NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/112/2017) -1 PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAl{ KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI LAMPUNG I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penye1enggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan marnpu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan arnanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sarna lain. Peningkatan kerja sarna secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinarnika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain .--, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjarnin keterwakilan rakyat dan daerah dalarn melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD sesuai arnanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup Jelas. -2 Pasal 2 Cukup Jelas. / Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Je1as.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Baglan Kesatu PenghasUan Pimplnan dan Anggota DPRD Pasa12

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 21

Pasal 26

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Baglan Kesatu PenghasUan Pimplnan dan Anggota DPRD Pasa12

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 21

Pasal 26

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2023