Tentang Pembentukan, Orgabisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
Memuat teks peraturan…
menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: DU h W= o . Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung,. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung. . Gubernur adalah Gubernur Lampung. . Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. . Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung. . Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung. . Badan Daerah adalah Badan Provinsi Lampung. . Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB I
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada: 1. 2. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yaitu: UPT Pengelolaan Data Spasial. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, yaitu: UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yaitu: UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian.
UPT merupakan Institusi yang mempunyai tugas pokok dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPT mempunyai fungsi:
Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Data Spasial, terdiri dari: Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengelolaan Metadata Spasial; Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional; dan Kelompok Jabatan Fungsional.saogsp @ ®) (4 8] 0] @ 3 “ 1 () 5. Sub Bagian Tata Usaha secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagjan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada. di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Data Spasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Data Spasial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oléh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan. Seksi Pengelolaan Metadata Spasial, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial, pertukaran dan penyebarluasan data spasial, koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial di bidangnya dan menyampaikan data spasial maupun metadata kepada seluruh Satuan Keija atau pihak yang berkepertingan. Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional, mempunyai tugas melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial, sistem akses data spasial yang terintegrasi dengan sistem akses data spasial nasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, terdiri dari: a0 op [ Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Laboratorium Pengujian; Seksi Pengendalian Mutu; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada. di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebagaimana fercantum dalam Lampiran II yang tidak térpisahkan dari Peratiiran Gubernur inj. 7.
Susunan Organisasi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian, terdiri dari: HA =LA~ A Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelayanan Teknis; Seksi Pengujian dan Sertifikasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2 3 ) & ] 2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT. Bagan Organisasi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)