DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pe1aksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pe1aksanaan atas peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penye1enggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Repub1ik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); - 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknomlogi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Ped.oman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11.Peraturen Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang .Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan eli Daerah dan Angka Kreditnya;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengernbangan eli Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Urnum di Lingkungan Pemerintah Daerah; - 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tah'un 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388);
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah [Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355); Dengan Persetujuan BeTll8.ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUlfG clan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVlNSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNlS DAERAH PROVlNSI LAMPUNG. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inepektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerab dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388), diubah sebagai berikut: - 4 I. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 tsatul angka, yaitu angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah irti, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Peraturan Daerah adalah Peraruran Daerah Provinsi Lampung,
4.Gubernur adalah Gubemur Lampung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
8.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang seIanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi eli lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. 13A. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangnovda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
14.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adaleh Badan Pengelolaan Lingkungen Hidup Daerah Provinsi Lampung.
15.Badan Ketabanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
16.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
17.Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
18.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.
19.Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. - 5
20.Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Bandiklatda adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinei Lampung. 20A. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung.
21.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
22.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
23.Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
24.Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
25.Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
26.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
27.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf c.a sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah irri dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
(2)Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

8.Inspektorat Provinsi;

b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politi!< Daerah; c.a. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
d.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
e.Harlan Ketahanan Pangan Daerah;
f.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
g.Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
h.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah; J. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah; j.a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah;
k.Satuan Poliei Pamong Praja; I. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;
m.Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
n.Kantor Sandi Daerah. - 6
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(I) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dl bidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayatt I) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
2. b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;
4. d.Pcleksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan pembangunan; dan
5. e.Pelayanan administratif.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(I) Susunan Organisasi Bappeda Provinsi terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat, membawahi: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Ekonomi, membawahi: I) Sub Bidang Produksi; 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
d.Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, membawahi: I) Sub Bidang Praearana Wilayah; 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan 3) Sub Bidang Tata Ruang.
e.Bidang Pengendalian, membawahi: I) Sub Bidang Data dan Statistik; 2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan 3) Sub Bidang Evaluasi.
f.Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: I) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum; 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. - 7
g.Bidang Pendanaan Pembangunan, mernbawahi: I) Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerab; 2) Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerab; dan 3) Sub Bidang Pembiayaan.
h.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlab jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mesing-maeing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan,
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(7)Ke1ompok Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercatum dalam Lampiran 11 yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerab ini.

5.Ketentuan Pasal 11 diubab, sehingga Pasal II berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerab mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerab di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasionaJ, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri; - 8
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan rugae di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspedaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
4. d.peJak:sanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakaten, politik dalam negeri; dan
5. e.pelayanan administratif.
  1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi: I) Sub Bidang Ketahanan Idcologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
4. d.Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi: I) Sub Bidang Kewaspadaan Dim dan Penanganan KonIlik; dan 2) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
5. e.Bidang Ketahanan So sial dan Kemasyarakatan, membawahi: 1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan 2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.
6. f.Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi: 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik; dan 2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.
7. g.Unit PeJak:sana Teknis (UPT); dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejum1ah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baden.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. - 9
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerab sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan I (satu) Bagian, yaitu Bagian Kesatu A yang terdiri dari Pasal 12A dan Pasal 12B , sehingga Bagian Kesatu A berbunyi sebagai berikut: Baglan Kesatu A Hadan Penelitian clan Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 12A

(1)Balitbangnovda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerab di bidang penelitian dan pengembangan lnovasi Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.
(2)Balitbangnovda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan ke bijakan teknis penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penelitiandan pengcrnbanganinovasidaerah;dan
5. e.pelayanan administratif. - 10

Pasal 12B

(1)Susunan Organisasi Balitbangnovda Provinsi, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahi: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Kajian Penerapan IPrEK dan Inovasi;
4. d.Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan KeIjasama;
5. e.Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan;
6. f.Bidang Publikasi dan rnfonnasi; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlab jabatan fungsional (Peneliti dan Perekayasa) yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keablian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c .huruf d. huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oIeh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6)Bagan Organisasi Balitbangnovda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerab ini.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, membawahi: 1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; dan 2) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum. - 11
4. d.Bidang Bina Lingkungan Hidup, membawahi: I) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALj; dan 2) Sub Bidang Pembinaan Saran dan Prasarana Lingkungan.
5. e.Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi: I) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; dan 2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
6. f.Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi: I) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Baden Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran N yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasall6 (I) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat, membawahi: I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan. - 12
c.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi: I) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan 2) Sub Bidang Kerawanaan Pangan.
d.Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi: I) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan 2) Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan.
e.Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi: 1) Sub Bidang Koneumsi Pangan; dan 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
f.Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi: I) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; dan 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
g.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsionai, terdiri dari sejumlah jabatan fungsionai yang terbagi daiam berbagai kelompok sesuai dcngan bidang keahlian dan keterarnpilannya.

(2)Sekretariat sebagaimana elimaksud pada ayat (1) huruf b, elipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf c, huruf d, hurnf e dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Larnpiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 14

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 60 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 14

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013