(1)Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan.
c.Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, membawahi:
1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; dan 2) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum. - 11
d.Bidang Bina Lingkungan Hidup, membawahi:
I) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALj; dan 2) Sub Bidang Pembinaan Saran dan Prasarana Lingkungan.
e.Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi:
I) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; dan 2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
f.Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
I) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
g.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Baden Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran N yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasall6 (I) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat, membawahi:
I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan. - 12
c.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
I) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan 2) Sub Bidang Kerawanaan Pangan.
d.Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi:
I) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan 2) Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan.
e.Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi:
1) Sub Bidang Koneumsi Pangan; dan 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
f.Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi:
I) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; dan 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
g.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsionai, terdiri dari sejumlah jabatan fungsionai yang terbagi daiam berbagai kelompok sesuai dcngan bidang keahlian dan keterarnpilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana elimaksud pada ayat (1) huruf b, elipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Badan.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(5)Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf c, huruf d, hurnf e dan huruf f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Larnpiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: