menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
10.Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
11.Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 741jMENKESj PERjVIIj2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di KabupatenjKota.
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02j Menkesj095jlj201O tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 391 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Regional.
Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922jMenkesj SkjXj2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
2.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal I Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam Peraturan Gubemur Lampung Nornor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan [Berita Daerah Provinsi lampung Tahun 2013 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Lampung Nornor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 28) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 3 Pasal 5
(1)Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu di Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupateri/Kota perlu mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
(2)Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan pada.
a.fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaterr/Kcta, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah Sakit Provinsi serta Rumah Sakit Vertikal;
b.wilayah administratif Kabupaterr/Kota dan Provinsi;
c.data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif; dan
d.jarak dan waktu tempuh,
(3)Wilayah Cakupan Rujukan meliputi.
a.Wilayah cakupan Rujukan Nasional yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Pusat dr Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang.
b.Wilayah Cakupan Rujukan di Provinsi Lampung meliputi.
1.Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Fasilitas Pe1ayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Hi, Abdul Moe1oek.
2.Wilayah Cakupan Rujukan Regional I (satu) meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.
3.Wilayah Cakupan Rujukan Regional II (dua) meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
4.Wilayah Cakupan Rujukan Regional III (tiga) meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
5.Wilayah Cakupan Rujukan Regional IV (empat) meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Kabupaten Lampung Se1atan.
6.Wilayah Cakupan Rujukan Regional V (lima) meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr, Alimuddin Umar Kab. Larnpung Barat.
4
(4)Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Wilayah berdasarkan utility Rumah Sakit tinggi terutama dari Kabupatenjkota disekitarnya dan kemudahan akses transportasi di wilayah sekitarnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi Abdul Moeloek, Rumah Sakit Umum Daerah Jend. Ahmad Yani, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Alimuddin Umar dan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dengan Keputusan Gubernur.
(5)Daerah dan KabupatenjKota mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) minimal 10 Tempat Tidur, dan mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar minimall (satu) per kecamatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat pertama) di wilayah kecamatan.
(6)KabupatenjKota mengembangkan Puskesmas sebagai Pernberi Pelayanan Kesehatan 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat ya-ig berfungsi.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Diteiapkan eli Telukbelung Pada tanggal 7 November 2017 GUBERNUR LAMPUNG, ttd M.RIDHO FICARDO Diundangkan eli Telukbetung pada tanggal 7 November 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ltd SaJinan sesuai engan ashnva Ir. SUTONO, M.M KEPALA B 0 HUKUM, Pembina Utama NIP. 19580728 198602 1002 ZUJ"FlKAR: S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHlJN 2017 NOMOR: 62