(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis administrasi urnun, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan lain yang tidak tennasuk dalam tugas bidang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat mempunyai fungsi:
a.penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
-6
b.penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
c.penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga Badan, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;
d.penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Sub Baglan Umum dan Kepega_lan Paaal7
(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, koordinasi dan kearsipan, pembinaanjpengendalian dalam urusan surat-menyurat, kerumahtanggaan, ketertiban, keprotokolan dan hubungan masyarakat, perpustakaan, administrasi perlengkapan, pengembanganjmutasi pegawai, tata naskah serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
(2)Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepagawaian adalah sebagai berikut:
a.melaksanakan dan menyiapkan kegiatan surat-menyurat dan alat tu1is kantor;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan kearsipan, tata naskah Badan, dan perpustakaan;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan rumah tangga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perlengkapan dan barang inventaris;
f.me1aksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi terhadap bahan penyusunan, perumusan dan pedoman bentuk formulir, kartu dan lain lain keperluan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah;
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi data barang inventaris, perlengkapan kantor, dan persediaan kantor pada seluruh unit keIja pada Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah;
h.menyebarluaskan bahan data terkait pendapatan daerah dan data informasi pengelolaan pendapatan;
1.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan menghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan;
J. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan, pernbinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
k.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
1.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi dan pengembanganj mutasi pegawai;
m.rnelaksanakan dan menyiapkan bahan usulan penyelesaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, Kartu Pegawai, Taspen, KarisjKarsu, Askes, cuti, serta pemberian penghargaan; dan
n.me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
-7 ParagraC2 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a.menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu);
b.menghimpun dan membuat laporan realisasi penerimaan Pendapatan;
c.menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
d.menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
e.melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f.menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
g.membuat laporan semester keuangan berdasarkari Sistem Akuntansi Pemerintahan. (SAP);
h.membuat Laporan Kinerja Satuan Kerja (LKSK) SKPD;
1.menyiapkan Laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraca Sub Bagian Perencallll8.ll Pasal 9
(1)Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, mengumpulkan, menganalisa, mengelola dan melakukan pengembangan pendapatan berdasarkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengelolaan pendapatan.
(2)Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
a.menyiapkan bahan identifikasi pengembangan pendapatan daerah;
b.menyiapkan bahan penyusunan RAPBD;
c.menyiapkan bahan penyusunan rencana target penerimaan pajak, retibusi dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah, dana perimbangan serta komponen penerimaan daerah lainnya;
d.menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi;
e.menyiapkan bahan penyusunan rencana target untuk masing-masing SamsatjUPTD bekerja sama dengan Seksi Pajak;
f.menyiapkan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi pengelolaan pendapatan;
g.menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
h.melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
-8 BagiaD Ketiga Bidang~ak PaaallO
(1)Bidang Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi di bidang pajak daerah, kegiatan kebijakan teknis dan administrasi pemungutan, penetapan, penerimaan dan pelayanan serta piutang pajak daerah, penyelesaian keberatan dan sengketa pajak daerah, pembukuan dan pelaporan pajak daerah, sosialisasi dan publikasi pajak daerah, serta menyiapkan data teknis untuk merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pajak daerah;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan administrasi dan kebijakan teknis pengelolaan, pemungutan dan pelayanan pajak daerah meliputi penetapan dan penagihan piutang pajak pada unit-unit pelayanan pajak;
b.penyelenggaraan pembukuan, penerimaan dan pelaporan penetapan pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan penetapan piutang pajak daerah;
c.penyelenggaraan tertib administrasi penyelesaian keberatan dan keringanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d.penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis tentang penyelesaian keberatan pajak dan keringanan/penghapusan pajak daerah.
e.penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan pajak daerah;
f.penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan kendaraan mutasi dalarn daerah dan mutasi keluar daerah, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik;
g.penyelenggaraan perhitungan potensi pajak daerah, dan target pendapatan pajak daerah secara periodik baik semester maupun tahunan;
h.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan pajak daerah dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerahj peraturan lainnya dan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah;
i.pelaksanaan updating data pajak daerah dan verifikasi data pajak daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Samsat dan SKPD terkait;
j.pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan pajak daerah dan rancangarr/keputusan kepala daerah yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah; dan
1.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Paragrall Sub BidaDg ~ak I Pasalll
(1)Sub Bidang Pajak I mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan dan pengadministrasian kegiatan pengelolaan, pemungutan, pelayanan, penetapan dan penerimaan pajak daerah sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKE) pada unit-unit pelayanan pajak daerah, serta sosialisasi dan publikasi pajak daerah, -9
(2)Rincian tugas Sub Bidang Pajak I adaIah sebagai berikut:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dan prosedur pengelolaan pelayanan dan penerimaan pajak daerah sektor PKB dan BBNKB;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi daIam pengelolaan pajak daerah sektor PKB dan BBNKBj
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah kepada masing-rnasing Sistem Administrasi Managemen Satu Atap (SAMSAT)/Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendaIian dan operasionaIisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah PKB dan BBNKB;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan Penetapan Pajak Daerah PKB dan BBNKB;
f.menginventarisasi penerimaan dan tunggakan serta piutang pajak daerah sektor PKB dan BBNKBj
g.melaksanakan dan menyiapkan administrasi penagihan atas tunggakan dan piutang pajak daerah sektor PKB dan BBNKB;
h.menginventarisasi data kendaraan mutasi daIam daerah dan luar daerah dari UIYI'BD;
i.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi/verilikasi data kendaraan mutasi daIam daerah dan luar daerah dari UPTBD;
j.menyiapkan bahan penelitian upaya pengembangan pajak daerah sektor PKB dan BBNKB;
k.melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan intensifIkasi dan ekstensifikasi pajak daerah sektor PKB dan BBNKB;
1.menyusun Standar OperasionaI dan Prosedur Penetapan dan pelayanan Pajak Daerah sektor PKB dan BBNKB;
m.menyusun Laporan tentang penetapan pajak daerah, dan piutang pajak daerah secara periodik;
n.menyusun laporan tentang penetapan dan penerimaan pajak progressif PKB dan BBNKB;
o.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Sub Bidang Pajak I; dan
p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf2 Sub Bldang PlYak U Pasal 12
(1)Sub Bidang Pajak II mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemungutan, pelayanan, penetapan dan penerimaan pajak daerah sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). pajak air permukaan (PAP) dan Pajak Rokok serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik;
(2)Rincian tugas Sub Bidang Pajak II adaIah sebagai berikut:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penetapan target dan penerimaan pajak daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak Rokok;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
-10
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak Rokok kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana target bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaterr/Kota;
d.menghimpun, mengadministrasikan dan merekapituIasi data pembukuan dan pelaporan pajak daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak Rokok;
e.memverifikasi data rekonsiliasi pajak daerah yang dibuat oleh UPI'BD dan Samsat;
f.menyiapkan bahan penelitian upaya pengembangan pajak daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak Rokok;
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan data evaluasi pengelolaan laporan pajak daerah;
h.melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, analisa dan rekapituIasi perkembangan pengelolaan Pajak Daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak Rokok;
i.melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan pajak daerah dan Rancangan/Keputusan Kepala Daerah yang akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.melaksanakan penelitian, evaluasi dan verifikasi secara langsung ke perueahaan-perusahaan wajib pungut (Wapu) atas distribusi, penetapan dan penerimaan PBBKB;
k.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pajak II secara periodik; dan
1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf3 Sub BicIaDg KeberataD dan AdmiDistrasi Pelaporan ~ak Pual13
(1)Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan tertib administrasi pelayanan dan penyelesaian atas keberatan, keringanan dan penghapusan pajak daerah serta administrasi pelaporan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Rincian tugas Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak adalah sebagai berikut:
a.mengadministrasikan pelayanan penyelesaian keberatan pajak dan sengketa pajak secara tertib;
b.menyiapkan dokumen-dokumen dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan penghapusan pajak - pajak daerah;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengajuan permohonan keberatan, keringanan dan penghapusan pajak dari Wajib Pajak;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan, keringanan dan penghapusan pajak daerah;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian keberatan, keringanan dan penghapusan pajak kendaraan bennotor;
f.melaksanakan dan menyiapkan bahan data evaluasi pengelolaan pajak daerah;
-11
g.melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian, pengkajian dan evaluasi .
atas rancangan produk hukum daerah Provinsi yang berkenaan dengan pajak daerah dan Rancangan/keputusan Kepala Daerah yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.menginventarisasi permasalahan pajak daerah yang ada pada setiap UPrBD Pendapatan dan Samsat;
i, menyusun laporan penyelesaian permasalahan keberatan, keringanan dan penghapusan pajak daerah;
j.melaksanakan sosialisasi dan publikasi tentang pajak daerah provinsi melalui media massa elektronik, cetak maupun visual:
k.melaksanakan pembukuan dan laporan penerimaan pajak daerah secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Keempat Bldang Non ~ak Paaal14
(1)Bidang Non Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang bersumber dan Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; lain-lain PAD yang Syah; Penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang syah.
(2)Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Non Pajak mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan administrasi pengelolaan pungutan non pajak daerah meliputi Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; lain lain PAD yang Syah; Penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah;
b.penyelenggaraan koordinaei penyusunan perencanaan penerimaan daerah yang bersumber dan Non Pajak Daerah;
c.penyelenggaraan koordinasi dan pernbinaaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait perencanaan, pelaksanaan serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang berasal dan retribusi daerah dan SP3D;
d.penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan kernenterian/Iembaga terkait perencanaan, pelaksanaan serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang berasal dan penerimaan transfer pemerintah;
e.penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi target dan realisasi penerimaan daerah;
f.penyelenggaraan pe1aksanaan rekonsiliasi target dan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dan Kementrian/lembaga dan atau BUMN;
g.penyelenggaraan penyusunan perencanaan penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dan penerimaan lain-lain dan penerimaan dari Pemerintah;
h.penyusunan standar operasional dan prosedur pengelolaan Retribusi dan penerimaan lain-lain dan penerimaan transfer dan Pemerintah;
i.penyusunan laporan realisasi Semester Pertama dan prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain dan penerlmaan transfer dari pemerintah pusat;
j.penyelenggaraan perhitungan potensi dan target retribusi dan penerimaan lain-lain serta penerimaan transfer dan pemerintah;
-12
k.pelaksanaan koordinasi dengan dlnas/Instanst terkait daIam hal pengelolaan Non pajak daerah dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerahj'peraturan lainnya dan rencana pendapatan dati sektor non pajak daerah;
1.pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain dan rancangan/keputusan kepala daerah yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m.pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan transfer dati Pemerintah; dan
n.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Paragraf 1 Sub Bidang Penerimaan Pusat PaaallS
(1)Sub Bidang Penerimaan Pusat mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan transfer dati Pemerintah.
(2)Rincian tugas Sub Bidang Penerimaan Pusat adalah sebagai berikut:
a.menginventarisasi produk-produk hukum dan pedoman pedoman pengelolaan penerimaan transfer dati Pemerintah;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam pengelolaan penerimaan tranfer dari Pemerintah;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan operasional pelaksanaan penerimaan transfer dari Pemerintah;
d.mengumpulkan data dan informasi serta metodologi penghitungan penerimaan transfer dari pemerintah;
e.menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam rekonsiliasi dan updating penerimaan transfer dari Pemerintah pada kementerian/lembaga terkait;
f.menginventarisasi tunggakan penerimaan transfer pemerintah yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Larnpung;
g.melaksanakan dan menyiapkan dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi penagihan atas piutang penerimaan transfer dari Pemerintah;
h.menyusun rencana target penerimaan yang bersumber dari Pemerintah;
i.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi/verifikasi data penerimaan pemerintah pada kementeriarr/Iernbaga terkait;
j.menyiapkan bahan penelitian upaya pengembangan sumber-sumber penerimaan dari pemerintah;
k.melaksanakan rekonsiliasi penerimaan transfer dari pemerintah dengan Bendahara Umum Daerah;
I. menyusun Standar Operasional dan Prosedur pengelolaan penerimaan dana transfer dari Pemerintah di Pemerinath Provinsi Lampung;
m.menyusun Laporan tentang target dan realisasi penerimaan transfer dari pemerintah secara periodik baik semester maupun tahunan;
n.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan SubBid Penerimaan Pusat;
dan
o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
-13 ParagraC2 Sub Bidaq Pembukuaa daD PelapOl'llD Paaal16
(1)Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggakan pembukuan realisasi penerimaan pajak, objek, tunggakan pajak daerah, kendaraan mutasi keluar daerah, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik.
(2)Rincian tugas Subbid Pembukuan dan Pelaporan, adalah sebagai berikut:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan penerimaan bu1anan penerimaan non pajak;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pembukuan dan laporan tentang realisasi penerimaan dan laporan tunggakan penerimaan non pajak daerah;
c.melaksanakan pembukuan penerimaan non pajak daerah secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan non pajak daerah;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target penerimaan non pajak daerah untuk setiap sumber-sumber penerimaan;
f.me1aksanakan dan menyiapkan bahan peruntukan penggunaan masing masing target penerimaan pemerintah pusat;
g.menghimpun, mengadministrasikan dan merekapitulasi data pembukuan dan pelaporan non pajak;
h.memverifikasi ulang data rekonsiliasi non pajak daerah yang dibuat oleh SKPD dan kementerian/lembaga;
i.melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait perencanaan, pelaksanaan serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah;
j.melaksanakan dan menyiapkan bahan data-data evaluasi pengelolaan laporan non pajak daerah;
k.melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, analisa dan rekapitulasi perkembangan pengelolaan Non Pajak Daerah;
I. melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan penerimaan non pajak daerah dan Rancangarr/Keputusan Kepala Daerah yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
ParagraC3 Sub Bidaq Peaerimaaa Retribusi daD PeadapataD laiD-laiD Paaal17
(1)Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas menyelenggarakan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-14
(2)Rincian tugas Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain adalah sebagai berikut:
a.menginventarisasi produk-produk hukum dan pedoman pengelolaan penetapan dan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan operasional pelaksanaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
d.mengumpulkan data dan informasi serta metodologi penghitungan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
e.menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam rekonsiliasi dan updating Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain pada SKPD/lembaga terkait;
f.menginventarisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
g.melaksanakan dan menyiapkan dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi penagihan atas penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain Lain yang belum tertagih;
h.menyusun rencana target penerimaan yang bersumber dari Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
i.melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi/verifikasi data penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain pada SKPD dan lernbaga terkait;
j.menyiapkan bahan penelitian upaya pengembangan sumber-sumber penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
k.melaksanakan rekonsiliasi penerlmaan Retribusi dan Pendapatan Lain Lain dengan Bendahara Umum Daerah, SKPD dan lembaga terkait;
1.menyusun Standar Operasional dan Prosedur pengelolaan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
m.menyusun Laporan tentang target dan realisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain secara periodik baik semester maupun tahunan;
n.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain; dan
o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, Bagiaa Kelima BidaDg PembilUULD daa Peageaclaliaa Pual18
(1)Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi terkait monitoring dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan administrasi terkait pelaksanaan Pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah;
b.penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah;
c.penyelenggaraan Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penerlmaan daerah pada UPI'D dan samsat;
-15
d.penginventarisasian pennasalahan-pennasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah;
e.penyusunan dan menyiapkan lengkah-Iangkah dalam penanggulangan pennasalahan penerimaan daerah;
f.penyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah kabupatenj'kota;
g.pelaksanaan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan penerimaan pendapatan daerah;
h.pengusulan langkah-Iangkah penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
i.penyelenggaraan pendampingan dalam pemeriksaan (audit) penerimaan pendapatan daerah yang dilakukan oleh auditor ekstemal dan internal Pemerintah Daerah;
j.penganalisis dan mempersiapkan bahan tindak Ianjut hasil pemeriksaan pendapatan daerah oleh Auditor;
k.penyusunan standar operasional dan prosedur pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah;
1.pelaksanaan kooerdinasi penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan penerimaan dan pendapatan daerah; dan
m.pelaksanaan rugas lain yang diperintahkan atasan.
Paragraf 1 Sub BldaDg Pembinaan daD PengeadaU • n Penerim••a PeJak