(1)Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Pemerintah Kabupaterr/Kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
(2)Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh ProvinsijKabupatenjKota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditet.apkan Menteri Kesehatan.
(3)Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
(4)Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.
-8
(5)Pemberian insentif atas realisasi penerimaan Pajak Rokok bagi satuan kerja perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku danj atau Peraturan Menteri Keuangan.
BABIV PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN Bagian Kesatu Pelaporan dan Rekonsiliasi Pasal 12
(1)Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), atas nama Gubernur, Kepala Badan KeuanganjPendapatan Daerah Provinsi Lampung menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke KabupatenjKota kepada Menteri Keuangan e.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil ke Pemerintah kabaupatenjkota.
(3)Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.
Bagian Kedua Pemantauan Penyaluran Pajak Rokok Pasal 13
(1)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan atas penetapan alokasi dan penyaluran Pajak Rokok oleh Gubernur.
(2)Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan KabupatenjKota di wilayahnya.
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa114 Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubemur Lampung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Paj~-k Rokok dinyatakan dieabut dan tidak berlaku. Pasa115 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubemur ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. -9 Pasa116 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 22 Mei 2017 GUBERNUR LAMP M.R Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 22 Me i 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. SUTONO, M.M. Pembina Utama Madya NIP.19580728 198602 1 002 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAlIUN 2017 NOMOR . -10 LAMPIRAN : PERATURAN G NOMOR TANGGAL UBERNUR 23 22 LAMPUNG TAHUN 2017 Mei 2017 FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH) PEMERINTAH PROVINSI ...... LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN ....TAHUN .... Nama Pemerintah No. KabupatenjKota Tanggal Salur Nilai 1. 2. dst. Jumlah ................ , tanggal ............... 20 ......... GubernurIPejabat lain yang ditunjuk li~lIl~ ••.•••••.•••••••••••••••..•.... lil»...................................... GUBERNUR LAMPUNG, M.