DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021

Nomor: 100
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian, dan jabatan perangkat daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103); MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8.Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
9.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
10.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Cabang Dinas Daerah adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
13.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerahprovinsi.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. d.pembinaan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. e.pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. f.Bidang Pembinaan Ketenagaan;
7. g.Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesenian.
8. h.Cabang Dinas;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. j.Satuan Pendidikan Daerah Provinsi;dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. d.pembinaan teknis di bidang kesehatan;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
  2. 2.Sub Bagian Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. 2.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. e.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  2. 2.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kefarmasian.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional SubstansiOperasi dan Pemeliharaan.
4. d.Bidang Bina Marga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
  2. 2.Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Prasarana Jembatan.
5. e.Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
  2. 2.Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
6. f.Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pemberdayaan;
  2. 2.Seksi Pengawasan;dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaturan.
7. g.Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2022