DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, dasar dan kedudukan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka nomeklatur perangkat daerah mengalami perubahan sehingga Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanab. dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Subernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku, .Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945, .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), Dipindai dengan CamScanner 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720),

5.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7.Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91),
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984), Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 22.a TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI MALUKU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22.a Tahun 2013 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 dan angka 4 pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku: Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagau unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Gubernur adalah Gubernur Maluku,3.

4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tentan, jeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang Jain tersebut, baik yang dilakukan didalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan 5. eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dipindai dengan CamScanner
2.Ketentuan huruf c pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, schingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

DASAR DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Maluku adalah:

a.Gugus Tugas pencegahan dan penanganan TPPO Provinsi Maluku merupakan Lembaga Koordinasi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Maluku: b.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Maluku bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Maluku,
c.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Ketua yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan seorang Ketua Harian yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
d.Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. 3.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 28 Juni 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 28 Juni 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, —s— SADALI IE |an BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 247 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DASAR DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22.a Tahun 2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DASAR DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22.a Tahun 2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021