DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, objek pembebasan BBN-KB dan sanksi administratif PKB, tata cara, besaran, jangka waktu, pelaporan, dan ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah dan di dalam daerah;
e.bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi daerah pasca penyebaran virus Covid-19 maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah dan di dalam daerah, serta pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor; 2
f.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan optimalisasi pendataan objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah dan di dalam daerah yang belum balik nama;
g.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat

(6)Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur;
1. h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan seterusnya sampai huruf g perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan dari Luar dan di Dalam Daerah serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor434);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN DARI LUAR DAN DIDALAM DAERAH SERTAP EMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD BPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. 4
8.Corona Virus Disease (Covid-19) adalah Bencana Non Alam yang melanda dunia, Indonesia dan Provinsi Maluku;
9.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
13.Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Maluku.
14.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15.Sanksi administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.

BAB II

OBJEK PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 2

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah; dan
b.pembebasan sanksi administratif PKB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan, dan berlaku hanya untuk mutasi masuk dan daftar ulang kendaraan bermotor. 5

Pasal 3

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajakorang pribadi.

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan kendaraannya ke Daerah;
b.wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan pendaftaran dan pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai dengan batas waktu berlaku pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB; dan
c.wajib Pajak yang mendaftarkan dan membayarkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan penetapan dengan mencantumkan PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1)Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor yang diperlukan.
(2)Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

BAB IV

BESARAN

Pasal 6

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau ditetapkan Rp. 0 (nol rupiah).

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB dilaksanakan selam 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. 6
(2)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menggunakan jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan skewajiban membayar BBN-KB dan sanksi administrarif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Laporan hasil pelaksanaan pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan Kepala UPTD BPD kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Mei 2021 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 31 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU TTD KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 30 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) I. UMUM Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tarif BBN-KB yang ditetapkan adalah penyerahan pertama sebesar 11.5%(sebelas koma lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%(satu persen).Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen), apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, maka Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Dalam situasi Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Diseasi (Covid-19) adalah situasi bencana non alam yang melanda dunia,Indonesia dan Provinsi Maluku dan untuk memutus penyebaran virus ini Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah (Stay at Home) sehingga untuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah terkait pelayanan Pajak kendaraan Bermotor perlu diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi darurat bencana non alam yang sedang terjadi. 8 Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi pendataan objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah yang belum balik nama, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan balik nama kendaraanbermotor yang mutasi dari luar daerah, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah, perlu diberikan pelayanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa, karena jabatannya, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, serta dapatmengurangkan atau menghapuskan pajak dan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2016