DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 50 Tahun 2022

Nomor: 50
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Kepada Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus penanganan dampak inflasi di Provinsi Maluku dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu pengaturan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertang gungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat khusus Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Kepada Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022 KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku
4.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Inflasi Tahun 2022.

Pasal 2

Ruangan lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.alokasi;
b.penganggaran dan pelaksanaan;
c.penyaluran, penatausahaan dan pertanggung jawaban;
d.pelaporan;
e.monitoring;
f.evaluasi dan pelaporan;dan
g.ketentuan penutup.

BAB II

ALOKASI

Pasal 3

(1)Gubernur mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota.
(2)Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.4.500.000.000,00. (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Ketentuan mengenai Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022.
(2)Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kebutuhan bantuan langsung tunai.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENYALURAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota secara sekaligus 100%
(2)Pencairan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku Pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(2)Realisasi penyaluran bantuan keuangan yang tidak terserap wajib disetor kembali ke RKUD Provinsi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial menyampaikan laporan pelaksanaan/pemanfaatan bantuan keuangan bersifat khusus penanganan dampak inflasi kepada Gubernur, setelah menerima laporan pelaksanaan/pemanfaatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
(3)Laporan sebagaiamana pada ayat (1) disampaikan pada minggu ke 2 bulan Januari 2023.
(4)Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaiamana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat khusus Penanganan Dampak Inflasi Kepada Kabupaten/Kota.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 266.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022