DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang RKPD Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. RKPD Tahun 2017 memuat Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Peraturan Gubernur ini memuat Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sistematika RKPD, Penyusunan RAPBD, Penyesuaian RKPD, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 49;
16.Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga– Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 52); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RKPD

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. RKPD Tahun 2017 memuat Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
(2)RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
1. a.pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017;
2. b.acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017; dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYUSUNAN RAPBD

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017 :

a.Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan RKPD Tahun 2017, sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
b.Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB IV

PENYESUAIAN RKPD

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2016 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan menyesuaikan dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwailan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 25 Mei 2016 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 25 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 I. UMUM Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). RKPD Provinsi Maluku Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Promal Tahun 2015-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, RKPD Tahun 2017 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RAPBD Tahun 2017 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2017. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017